Jalan Terjal Peternak Mandiri, Banyak Regulasi Tapi HPP Ayam Hidup Tetap Jeblok

- Redaksi

Senin, 23 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilutrasi peternakan ayam broiler. l Asep Saepul Sidiq

Ilutrasi peternakan ayam broiler. l Asep Saepul Sidiq

SUKABUMIHEADLINES.com – Nasib peternak unggas mandiri cukup terjal dan berliku. Beragam cara sudah ditempuh untuk mencari keadilan dari negoisasi, dari mulai mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga melakukan aksi damai di depan istana negara untuk menyuarakan aspirasinya.

Jumat (20/8/2021), tiga peternak unggas mandiri dari Paguyuban Peternak rakyat Nusantara (PPRN) berencana melakukan aksi damai di depan Istana Negara. Mereka tiba 09.00 WIB, tapi Alvino Antonio dan rekan-rekan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya.

Mereka ditahan di ruang tahanan sementara sejak pukul 09.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Namun, ketiganya kemudian dibebaskan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harga ayam hidup terus-menerus di bawah harga pokok produksi (HPP). Bulan Juli anjlok hingga Rp9000/kg. Kalau hanya ingin menyampaikan aspirasi saja tidak diperbolehkan. Saya sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa. Saya sangat kecewa. Saya ingin mengadu ke Presiden, tetapi kami malah berurusan dengan aparat penegak hukum,” kata Alvino Antonio, dikutip dari republika.co.id, Minggu (22/8/2021).

Baca Juga :  Hangus Terbakar, Ratusan Ekor Ayam dan Rumah Warga di Purabaya Sukabumi

Ditambahkannya, mereka hanya ingin aksi membentangkan spanduk, dan mengaku sudah taat protokol kesehatan.

“Tapi kami dibawa ke Polda dan ditahan hampir 12 jam. Disuruh membuat surat pernyataan ini dan itu. Mengapa harus (ditahan) begitu lama? Apakah kami anarkis?” tuturnya.

Dia menyadari bahwa saat ini dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, lanjut Alvino, jika menunggu PPKM yang tidak jelas kapan berakhir, nasib dari ratusan peternak unggas mandiri akan semakin sengsara.

Baca Juga :  PPKM Level 4 Diperpanjang (lagi), Luhut dan Airlangga Jadi Komando Lapangan

“Saya hanya minta pemerintah lihat kami, coba rangkul kami, lindungi kami para peternak mandiri ini, Pak Presiden. Tetapi Pemerintah sepertinya diam saja. Karena sekarang atau nanti, peternak mandiri ini akan berurusan dengan hukum karena kami terlilit hutang. Kita mau aksi tidak boleh. Kita lapor ke Kementan, tidak diterima,” jelasnya.

Alvino juga mengungkapkan, Kementerian Pertanian sudah begitu banyak mengeluarkan Surat Edaran (SE) Cutting Day Old Chicken (DOC) Final Stock (FS) untuk mengendalikan supply and demand. Tetapi faktanya, meski sudah melakukan pengendalian, HPP ayam hidup tetap hancur.

“Karena yang menyebabkan harga kita tinggi karena (keuntungan) sudah diambil integrator. Mereka sudah ambil untung dari harga DOC, harga pakan, dan lainnya. Kalau seperti ini terus, kami seperti dibiarkan mati perlahan,” tegasnya.

Berita Terkait

UMKM Sukabumi, ini trend bisnis kuliner 2026: Dari cloud kitchen, jenis dan strategi sukses
Kajian kritis mahasiswa Sukabumi soal pajak warisan Leony: Antara keadilan dan realitas
Potensi hilirisasi kelapa RI Rp4.800 triliun, dari Sukabumi berapa?
Warga Sukabumi, yuk pahami pengertian Jalan Desa dan kewenangan menurut UU 38/2024
Yuk liburan ke Sukabumi! Menteri PU: Ada diskon tarif tol libur Natal & Tahun Baru
5 jaringan supermarket dan ritel milik pengusaha sukses asal Sukabumi
Jadi segini UMP Jawa Barat dan UMK Sukabumi 2026 jika naik 8,5 persen
Turis ke Sukabumi akan dilayani kereta wisata KA Jaka Lalana

Berita Terkait

Sabtu, 22 November 2025 - 00:14 WIB

UMKM Sukabumi, ini trend bisnis kuliner 2026: Dari cloud kitchen, jenis dan strategi sukses

Kamis, 20 November 2025 - 09:32 WIB

Kajian kritis mahasiswa Sukabumi soal pajak warisan Leony: Antara keadilan dan realitas

Rabu, 19 November 2025 - 18:32 WIB

Potensi hilirisasi kelapa RI Rp4.800 triliun, dari Sukabumi berapa?

Rabu, 19 November 2025 - 09:17 WIB

Warga Sukabumi, yuk pahami pengertian Jalan Desa dan kewenangan menurut UU 38/2024

Senin, 17 November 2025 - 17:26 WIB

Yuk liburan ke Sukabumi! Menteri PU: Ada diskon tarif tol libur Natal & Tahun Baru

Berita Terbaru