Jalan Terjal Peternak Mandiri, Banyak Regulasi Tapi HPP Ayam Hidup Tetap Jeblok

- Redaksi

Senin, 23 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilutrasi peternakan ayam broiler. l Asep Saepul Sidiq

Ilutrasi peternakan ayam broiler. l Asep Saepul Sidiq

SUKABUMIHEADLINES.com – Nasib peternak unggas mandiri cukup terjal dan berliku. Beragam cara sudah ditempuh untuk mencari keadilan dari negoisasi, dari mulai mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga melakukan aksi damai di depan istana negara untuk menyuarakan aspirasinya.

Jumat (20/8/2021), tiga peternak unggas mandiri dari Paguyuban Peternak rakyat Nusantara (PPRN) berencana melakukan aksi damai di depan Istana Negara. Mereka tiba 09.00 WIB, tapi Alvino Antonio dan rekan-rekan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya.

Mereka ditahan di ruang tahanan sementara sejak pukul 09.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Namun, ketiganya kemudian dibebaskan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harga ayam hidup terus-menerus di bawah harga pokok produksi (HPP). Bulan Juli anjlok hingga Rp9000/kg. Kalau hanya ingin menyampaikan aspirasi saja tidak diperbolehkan. Saya sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa. Saya sangat kecewa. Saya ingin mengadu ke Presiden, tetapi kami malah berurusan dengan aparat penegak hukum,” kata Alvino Antonio, dikutip dari republika.co.id, Minggu (22/8/2021).

Ditambahkannya, mereka hanya ingin aksi membentangkan spanduk, dan mengaku sudah taat protokol kesehatan.

“Tapi kami dibawa ke Polda dan ditahan hampir 12 jam. Disuruh membuat surat pernyataan ini dan itu. Mengapa harus (ditahan) begitu lama? Apakah kami anarkis?” tuturnya.

Dia menyadari bahwa saat ini dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, lanjut Alvino, jika menunggu PPKM yang tidak jelas kapan berakhir, nasib dari ratusan peternak unggas mandiri akan semakin sengsara.

“Saya hanya minta pemerintah lihat kami, coba rangkul kami, lindungi kami para peternak mandiri ini, Pak Presiden. Tetapi Pemerintah sepertinya diam saja. Karena sekarang atau nanti, peternak mandiri ini akan berurusan dengan hukum karena kami terlilit hutang. Kita mau aksi tidak boleh. Kita lapor ke Kementan, tidak diterima,” jelasnya.

Alvino juga mengungkapkan, Kementerian Pertanian sudah begitu banyak mengeluarkan Surat Edaran (SE) Cutting Day Old Chicken (DOC) Final Stock (FS) untuk mengendalikan supply and demand. Tetapi faktanya, meski sudah melakukan pengendalian, HPP ayam hidup tetap hancur.

“Karena yang menyebabkan harga kita tinggi karena (keuntungan) sudah diambil integrator. Mereka sudah ambil untung dari harga DOC, harga pakan, dan lainnya. Kalau seperti ini terus, kami seperti dibiarkan mati perlahan,” tegasnya.

Berita Terkait

Ini 40 kecamatan penghasil jambu biji di Sukabumi, Indonesia juara dunia
Overview Jalan Tol Bocimi Seksi 3, BPJT: Progres konstruksi sudah 81,49%
Membanding produksi nanas Indonesia, Jawa Barat, Sukabumi dan kecamatan penghasil
Mori Hanafi nilai skema investasi dan masa konsesi Tol Bocimi kurang transparan
Insentif SPPG Rp6 juta per hari ditata ulang
15 kecamatan terbanyak konsumen air bersih dan volume di Kabupaten Sukabumi
Warga Jawa Barat, BBB 2026 mulai digelar, pasar kreatif penggerak UMKM
Menghitung produksi susu sapi dan kambing di Sukabumi serta kandungan gizinya

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 21:20 WIB

Ini 40 kecamatan penghasil jambu biji di Sukabumi, Indonesia juara dunia

Sabtu, 13 Juni 2026 - 08:34 WIB

Overview Jalan Tol Bocimi Seksi 3, BPJT: Progres konstruksi sudah 81,49%

Sabtu, 13 Juni 2026 - 04:08 WIB

Membanding produksi nanas Indonesia, Jawa Barat, Sukabumi dan kecamatan penghasil

Jumat, 12 Juni 2026 - 19:21 WIB

Mori Hanafi nilai skema investasi dan masa konsesi Tol Bocimi kurang transparan

Jumat, 12 Juni 2026 - 11:52 WIB

Insentif SPPG Rp6 juta per hari ditata ulang

Berita Terbaru

Ilustrasi penumpang pesawat di bandara - sukabumiheadline.com

Internasional

Pulang dari Jepang ke RI kini harus bayar pajak Rp332 ribu

Minggu, 14 Jun 2026 - 11:30 WIB

VinFast Flazz Max - VinFast

Otomotif

VinFast Flazz Max, skutik murah dan tak perlu punya SIM

Sabtu, 13 Jun 2026 - 12:38 WIB