Jalan Terjal Peternak Mandiri, Banyak Regulasi Tapi HPP Ayam Hidup Tetap Jeblok

- Redaksi

Senin, 23 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilutrasi peternakan ayam broiler. l Asep Saepul Sidiq

Ilutrasi peternakan ayam broiler. l Asep Saepul Sidiq

SUKABUMIHEADLINES.com – Nasib peternak unggas mandiri cukup terjal dan berliku. Beragam cara sudah ditempuh untuk mencari keadilan dari negoisasi, dari mulai mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga melakukan aksi damai di depan istana negara untuk menyuarakan aspirasinya.

Jumat (20/8/2021), tiga peternak unggas mandiri dari Paguyuban Peternak rakyat Nusantara (PPRN) berencana melakukan aksi damai di depan Istana Negara. Mereka tiba 09.00 WIB, tapi Alvino Antonio dan rekan-rekan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya.

Mereka ditahan di ruang tahanan sementara sejak pukul 09.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Namun, ketiganya kemudian dibebaskan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harga ayam hidup terus-menerus di bawah harga pokok produksi (HPP). Bulan Juli anjlok hingga Rp9000/kg. Kalau hanya ingin menyampaikan aspirasi saja tidak diperbolehkan. Saya sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa. Saya sangat kecewa. Saya ingin mengadu ke Presiden, tetapi kami malah berurusan dengan aparat penegak hukum,” kata Alvino Antonio, dikutip dari republika.co.id, Minggu (22/8/2021).

Ditambahkannya, mereka hanya ingin aksi membentangkan spanduk, dan mengaku sudah taat protokol kesehatan.

“Tapi kami dibawa ke Polda dan ditahan hampir 12 jam. Disuruh membuat surat pernyataan ini dan itu. Mengapa harus (ditahan) begitu lama? Apakah kami anarkis?” tuturnya.

Dia menyadari bahwa saat ini dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, lanjut Alvino, jika menunggu PPKM yang tidak jelas kapan berakhir, nasib dari ratusan peternak unggas mandiri akan semakin sengsara.

“Saya hanya minta pemerintah lihat kami, coba rangkul kami, lindungi kami para peternak mandiri ini, Pak Presiden. Tetapi Pemerintah sepertinya diam saja. Karena sekarang atau nanti, peternak mandiri ini akan berurusan dengan hukum karena kami terlilit hutang. Kita mau aksi tidak boleh. Kita lapor ke Kementan, tidak diterima,” jelasnya.

Alvino juga mengungkapkan, Kementerian Pertanian sudah begitu banyak mengeluarkan Surat Edaran (SE) Cutting Day Old Chicken (DOC) Final Stock (FS) untuk mengendalikan supply and demand. Tetapi faktanya, meski sudah melakukan pengendalian, HPP ayam hidup tetap hancur.

“Karena yang menyebabkan harga kita tinggi karena (keuntungan) sudah diambil integrator. Mereka sudah ambil untung dari harga DOC, harga pakan, dan lainnya. Kalau seperti ini terus, kami seperti dibiarkan mati perlahan,” tegasnya.

Berita Terkait

PT Djarum buka lowongan kerja untuk 6 posisi, kirim CV online di sini, cek syaratnya
Penjualan rumah non subsidi di Sukabumi melambat dan cenderung menurun
Loker KAI Properti untuk penjaga pintu perlintasan, minimal SMA/SMK daftar online di sini
Rugikan buruh, ini poin alasan Permenaker 7/2026 harus direvisi total
Pengkaji Batik: Kada harus paham budaya dan dinamika industri lokal Sukabumi
Rp4 triliun disiapkan untuk perbaikan 1.800 perlintasan KA di Pulau Jawa
Pemerintah Prabowo-Gibran cetak sejarah, nilai tukar Rupiah Rp17.500 terhadap Dolar
Pemilihan Pemuda Pelopor Jawa Barat 2026, ini persyaratan, jadwal dan cara daftarnya

Berita Terkait

Sabtu, 16 Mei 2026 - 04:37 WIB

PT Djarum buka lowongan kerja untuk 6 posisi, kirim CV online di sini, cek syaratnya

Jumat, 15 Mei 2026 - 09:56 WIB

Penjualan rumah non subsidi di Sukabumi melambat dan cenderung menurun

Kamis, 14 Mei 2026 - 22:47 WIB

Loker KAI Properti untuk penjaga pintu perlintasan, minimal SMA/SMK daftar online di sini

Kamis, 14 Mei 2026 - 19:10 WIB

Rugikan buruh, ini poin alasan Permenaker 7/2026 harus direvisi total

Kamis, 14 Mei 2026 - 17:51 WIB

Pengkaji Batik: Kada harus paham budaya dan dinamika industri lokal Sukabumi

Berita Terbaru