sukabumiheadline.com – Emiten Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), menyampaikan perkembangan proyek panas bumi (geothermal) Salak Binary. Melalui Direktur Utama BREN Hendra Tan, Salak Binary bahkan mampu beroperasi dengan memberikan output melebihi ekspektasi.
“Dalam tes dengan rentang waktu 72 jam, Salak Binary berhasil menghasilkan 14.48 MW listrik, lebih tinggi dari ekspektasi awal kami,” ujar Hendra, dikutip Jumat (14/2/2025).
Baca Juga: Kapan terakhir Gunung Salak meletus? Ini ulasannya, warga Sukabumi harus aware
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk informasi, proyek Salak Binary merupakan bagian dari ekspansi organik BREN dengan target penambahan kapasitas 118,6 megawatt (MW) energi panas bumi hingga 2026.
Salak Binary merupakan inovasi penerapan teknologi terbaru panas bumi dengan menyerap energi panas dari hot brine water yang sebelumnya tidak di manfaatkan, kemudian diubah menjadi energi listrik.
Hot brine merupakan emisi dalam proses pemisahan uap di pembangkit geothermal. Panas dari brine sendiri bisa mencapai 1.500 derajat Celcius, sehingga masih memiliki kemampuan untuk dijadikan sumber energi listrik.
Ekspansi yang tengah berjalan menunjukkan fundamental BREN tetap solid. Sehingga, penurunan harga saham perusahaan murni imbas sentimen MSCI. “Semua unit kami beroperasi secara normal,” kata Hendra.
Hendra memastikan, penurunan harga saham tidak mengganggu permodalan BREN. Selain tidak memiliki rencana penggalangan dana atau fundraising dalam waktu dekat, struktur permodalan BREN masih solid.
Sebagai gambaran, BREN masih memiliki kas setara kas per akhir September 2024 US$293,16 juta atau setara sekitar Rp14,78 triliun.
Berita Terkait: 30 tahun “dicengkram” PLTP, Kabandungan dan Kalapanunggal Sukabumi jadi lumbung kemiskinan
Sementara, ekuitas BREN di periode tersebut tercatat US$736,52 juta atau setara sekitar Rp12 triliun.
Lumbung Kemiskinan
Namun di sisi lain, warga Kecamatan Kabandungan dan Kalapanunggal yang meliputi lokasi proyek Salak Binary, lokasi wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak, masih menjadi lumbung kemiskinan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Berita Terkait: Sejarah PLTP Gunung Salak, Setor Puluhan Miliar Rupiah per Tahun ke Kas Pemkab Sukabumi
Warga dua kecamatan tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari tenaga panas bumi yang dihasilkan. Padahal proyek itu sudah peroperasi sejak 1984, bahkan sebelum puluhan PSN baru yang dicetus di era Presiden Joko Widodo. Kecamatan Kalapanunggal dan Kabadungan bertahan menjadi lumbung kemiskinan di Sukabumi hingga saat ini!
Organisasi sipil setempat, Cinta Karya Alam Lestari (CIKAL) mencatat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di dua kecamatan ini justru masih jauh tertinggal dari kecamatan lain di wilayah utara Sukabumi yang tidak memiliki WKP PLTP sebesar Gunung Salak.
Dalam audiensi CIKAL dengan Pemkab Sukabumi di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) yang antara lain dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Dani Tarsono pada Rabu (11/10/2023), Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin mengamini paparan yang disampaikan CIKAL.
Bahkan, Aep menyebut bahwa Kalapanunggal dan Kabandungan merupakan dua kecamatan yang menjadi lumbung kemiskinan di Sukabumi.
“Ini sangat mengkhawatirkan mengingat dua kecamatan ini, Kalapanunggal dan Kabandungan, merupakan lumbung kemiskinan. Sebagian besar mereka memang tinggal di dalam area perkebunan,” jelasnya. Baca selengkapnya: Berharap panas geothermal Gunung Salak di lumbung kemiskinan Sukabumi
Mengintip DBH dan BP Panas Bumi
Padahal, mengutip data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2022 yang dikeluarkan Kementerian ESDM, pada tahun 2022 ada 18 Wilayah Kerja (WK) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia, dengan total kapasitas mencapai 2.360,33 Megawatt Electric (MWe).
Sementara itu, berdasarkan data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021, 2022 dan 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi sebagai salah satu daerah penghasil panas bumi dan salah satu kabupaten yang ada dalam provinsi penghasil dan pengolah panas bumi, menerima DBH Panas Bumi, sebagai berikut:
- TA 2021 (APBD murni) sebesar Rp82.169.303.000,00;
- TA 2022 (APBD murni) mengalami penurunan menjadi
Rp64.291.415.000,00; dan - TA 2023 (APBD murni) akan menerima
Rp60.277.112.000,00.
Selain DBH Panas Bumi, Pemkab Sukabumi juga mendapatkan dana Bonus Produksi (BP) Panas Bumi dari operasi anak usaha BREN, yakni Star Energy Geothermal Salak (SEGS), dana ini diperuntukkan Kabupaten Sukabumi sebagai daerah penghasil bersama Kabupaten Bogor.
Dana BP Panas Bumi merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan atau listrik dari PLTP, ketentuan ini merujuk kepada PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan
Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. Baca selengkapnya: Mengintip Dana Bagi Hasil dan Bonus Produksi PLTP Salak untuk Kabupaten Sukabumi
