KDM heran tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemprov Jabar Rp300 miliar

- Redaksi

Rabu, 11 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pembayaran iuran di loket Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi - Istimewa

Pembayaran iuran di loket Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi - Istimewa

sukabumiheadline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ternyata memiliki tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp300 miliar. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, tunggakan itu terjadi pada masa anggaran sebelum kepemimpinannya. Ia menyayangkan mengapa banyak dana hibah yang keluar dibandingkan memenuhi kewajiban membayarkan BPJS.

“Itu terjadi tahun anggaran sebelum kepemimpinan saat ini. Maka saya komplain ke Bappeda Jabar, kenapa saat fiskal kita cukup kuat, justru lebih banyak belanja hibah dibanding melunasi kewajiban seperti BPJS?,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip sukabumiheadline.com, Rabu (11/6/2025).

Pria yang populer dipanggil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu menjelaskan pengabaian pembayaran kewajiban seperti iuran BPJS bisa berdampak langsung pada pelayanan kesehatan di daerah, apalagi jika pemerintah kabupaten/kota juga gagal menunaikan pembayaran.

“Kalau daerah ikut tidak membayar, pelayanan kesehatan bisa berhenti. Ini serius. Pemerintah seharusnya mengutamakan pelunasan kewajiban sebelum belanja hibah. Ini yang akan segera saya ambil keputusan,” terang Dedi.

Baca Juga :  PAN: Kemungkinan Pemerintah Gunakan Dana JHT untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

Disaat yang sama, Dedi juga mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus membayar biaya kewajiban rutin operasional Bandara Internasional Kertajati. Ia menangkis tuduhan hutang ke Bandara Kertajati, melainkan kewajiban rutin yang cukup besar.

“Bukan soal menunggak utang. Pemprov Jabar memang punya kewajiban membiayai operasional Bandara Kertajati hampir Rp60 miliar setiap tahunnya,” jelas Dedi.

Dedi Mulyadi menekankan komitmennya untuk membenahi tata kelola anggaran, agar belanja daerah benar-benar mencerminkan prioritas utama bagi masyarakat.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi ancam tak perpanjang izin AQUA, langgar aturan dan merusak jalan
Sidak pabrik, KDM kaget sumber air AQUA dari sumur bor bukan mata air
Dedi Mulyadi minta penyelesaian Jalan Tol Bocimi dipercepat
Polda Jabar dalami kasus Reni asal Sukabumi dijadikan budak seks di China
Kebijakan Dedi Mulyadi Rp1.000 Sapoe diragukan warga Sukabumi
KDM tutup tambang Parung Panjang, Menteri PU jamin Tol Bocimi Seksi 3 tak terganggu
Dedi Mulyadi akan pidanakan SPPG yang sebabkan keracunan MBG
Polda Jabar akan pulangkan Reni, wanita Sukabumi disekap dan dipaksa nikah di China

Berita Terkait

Kamis, 23 Oktober 2025 - 16:13 WIB

Dedi Mulyadi ancam tak perpanjang izin AQUA, langgar aturan dan merusak jalan

Rabu, 22 Oktober 2025 - 23:06 WIB

Sidak pabrik, KDM kaget sumber air AQUA dari sumur bor bukan mata air

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 03:44 WIB

Dedi Mulyadi minta penyelesaian Jalan Tol Bocimi dipercepat

Minggu, 12 Oktober 2025 - 19:18 WIB

Polda Jabar dalami kasus Reni asal Sukabumi dijadikan budak seks di China

Senin, 6 Oktober 2025 - 19:25 WIB

Kebijakan Dedi Mulyadi Rp1.000 Sapoe diragukan warga Sukabumi

Berita Terbaru

Selebrasi gol pemain Persib Bandung usai kalahkan Selangor FC - Persib

Venue

Persib di puncak Klasemen Grup G ACL 2

Kamis, 23 Okt 2025 - 23:06 WIB