sukabubumiheadline.com l Sebuah jembatan gantung sepanjang 24 meter, yang terlihat sudah lapuk, membentang di atas Sungai Citarik yang airnya terlihat surut karena kemarau panjang.
Padahal, jembatan tersebut terbilang vital karena menghubungkan aktivitas warga dua desa dan kecamatan berbeda, yakni Kalapanunggal dan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Mirisnya, jembatan tersebut terletak tidak jauh dari PLTP Salak yang menurut data yang ada setiap tahun menggelontor uang sebanyak puluhan miliar Rupiah dari Dana Bagi Hasil dan Bonus Produksi ke kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi.
Seperti diberitakan sebelumnya, menurut data Sustainability Report PT Star Energy Geothermal Salak, Ltd. tahun 2022, puluhan miliar uang mengalir ke Kabupaten Sukabumi baik dari Dana Bagi Hasil maupun Bonus Produksi setiap tahunnya. Baca lengkap: Mengintip Dana Bagi Hasil dan Bonus Produksi PLTP Salak untuk Kabupaten Sukabumi
Jembatan Gantung Lapuk Tetangga SEGS
Namun demikian, sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan terpantau kondisinya masih memprihatinkan. Padahal, menurut data dalam Sustainability SEGS tahun 2022, ratusan juta Rupiah dana corporate social responsibilty mengalir setiap tahunnya ke dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi itu.
Seperti tidak jauh dari kawasan operasional SEGS, sebuah jembatan gantung yang nyaris ambruk membentang di atas Sungai Citarik.
Meskipun saat ini airnya surut sebab musim kemarau panjang, namun sungai yang mengalir di perbatasan Kampung Batu Gajah, Desa Walagsari, Kecamatan Kalapanunggal dengan Kampung Lio, Desa Tugubandung, Kecamatan Kabandungan tersebut, seketika akan berubah beringas dan mengancam keselamatan jiwa ketika musim penghujan dan terjadi bah.
Bahkan, pernah pada 10 tahun lalu, saat aliran Sungai Citarik meluap, seorang warga tewas setelah terjatuh dari jembatan gantung tersebut dan hanyut terbawa arus. Berita Terkait: Satu Tewas, 2 Korban Jembatan Gantung Lapuk Penghubung Kalapanunggal-Kabandungan Sukabumi
Kini, sekira 10 tahun kemudian setelah peristiwa tersebut, jembatan yang terbilang vital karena setiap hari digunakan untuk menyeberangi sungai oleh sekira 100 KK warga Walagsari dan 45 KK warga Tugubandung tersebut, masih terlihat lapuk dan rawan ambruk.
Kondisi jembatan terlihat sangat memprihatinkan, di mana besi penyangga di kedua ujung jembatan sudah berkarat, tali-tali kawat di sisi kanan dan kiri pun terlihat sudah banyak yang putus.
Sementara, alas jembatan yang terbuat dari papan kayu alakadarnya, campuran kayu jengjeng dan kelapa tampak sudah banyak yang patah dengan bolong di banyak bagian.
Seorang pengendara sepeda motor berusia muda bahkan sampai harus memanggil temannya, usai menghentikan laju motornya dari arah Kalapanunggal di ujung jembatan.
Pemuda itu mengaku tak memiliki nyali untuk menyeberangkan motornya karena takut terjatuh. “Saya takut karena pernah terjatuh,” katanya.
Tidak lama kemudian, seorang pengendara motor lainnya terlihat tidak mau ambil pusing. Dengan setumpuk karung berisi rumput untuk ternak, ia memacu kendaraannya melintasi jembatan lapuk tersebut dengan penuh percaya diri.
Ditemui sukabumiheadline.com pada Sabtu (14/10/2023) siang, Abah Emad, salah seorang warga Kampung Lio menyebut mengaku prihatin karena jembatan tersebut seperti tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Sama Abah aja dirawat sebisanya. Kadang juga ada bantuan dari desa. Pernah waktu itu dibantu paku 10 kilogram,” kata dia.
Kakek 15 cucu itu gak berharap banyak, ia hanya ingin jembatan itu diperbaiki agar dapat digunakan warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Disinggung soal bantuan dari perusahaan, Unocal, Chevron hingga saat ini PT SEGS, Emad mengaku tidak tahu banyak.
“Iya denger mah sering, katanya dari gunung (PLTP Salak-red) banyak bantuan untuk warga. Abah gak berharap banyak, minta jembatan itu diperbaiki aja,” Abah Emad memungkasi percakapan.
Untuk informasi, Pasal 3 Ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah Daerah Penghasil memprioritaskan pemanfaatan Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat di Wilayah Kerja.”