Komunikasi Publik Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Dinilai Semrawut oleh Pengamat

- Redaksi

Selasa, 27 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pandemi Covid-19. | Foto: Freepik.com/starline

Ilustrasi pandemi Covid-19. | Foto: Freepik.com/starline

SUKABUMIHEADLINES.com – Komunikasi publik pemerintah dinilai pengamat, mendesak untuk diperbaiki. Jika tidak, maka tingkat kepercayaan kepada Presiden maupun pemerintah bisa runtuh.

Hal itu disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo. Dilansir republika.co.id, ia menyebut salah satu problem penanganan Covid-19 adalah komunikasi publik. Menurutnya, sejauh ini pemerintah lebih banyak bersosialisasi daripada berkomunikasi.

Saat ini, tambah Suko, riset LSI tentang tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi di angka 43 persen. Karenanya, ia menyarankan agar fungsi komunikasi dimaksimalkan dengan cara-cara yang tepat.

Suko juga menyoroti pernyataan Jokowi dalam Sidang Kabinet Terbatas beberapa waktu lalu, saat mengevaluasi PPKM Darurat, Presiden Jokowi mengeluhkan komunikasi publik para pejabat. “Pemerintah lebih banyak menyampaikan instruksi. Bukan malah mendengarkan apa yang dirasakan rakyat,” kata Suko, Jumat 23 Juli 2021.

Lebih jauh, Suko mengingatkan jika komunikasi bukan sekadar bicara, tetapi juga wajib mendengarkan suara rakyat. Komunikasi publik yang dikelola secara profesional, menurut dia, dimulai dengan memahami karakter dan kondisi rakyat.

Baca Juga :  Dua Tahun Menganggur, Pria Cisaat Sukabumi Salurkan Hobi Membuat Miniatur

“Jika perlu lakukan riset untuk mengetahui persis kondisi warga. Jangan dikira-kira saja,” ujar Suko.

Suko mengimbau dalam situasi darurat, pemerintah jangan hanya menjadi instruktor, melainkan juga harus bisa berkolaborasi. Hal itu karena menurutnya tak jarang instruksi malah menambah beban rakyat. Saat ini dibutuhkan solidaritas bersama, masyarakat perlu dilibatkan total.

“Karena itulah,  komunikasi publik sangat essensial dalam upaya membangun solidaritas masyarakat mengatasi Covid-19. Komunikasi Publik bisa memulihkan kepercayaan manakala komunikasinya disertai dengan kejelasan, kejujuran dan empati,” ujar Suko.

Berita Terkait

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi
Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya
Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara
Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye
Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan
Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus
Warga Pajampangan dimanja KDM, ini program 2026 di selatan Sukabumi
Agar tak sok jago, Komisi III DPR RI: Seragam ormas tak boleh loreng

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:00 WIB

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Kamis, 26 Juni 2025 - 04:54 WIB

Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:29 WIB

Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara

Jumat, 20 Juni 2025 - 19:29 WIB

Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye

Kamis, 19 Juni 2025 - 16:56 WIB

Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan

Berita Terbaru

Internasional

Hasil perang 12 hari vs Iran, ekonomi Israel ambruk

Kamis, 26 Jun 2025 - 13:00 WIB