SUKABUMIHEADLINE.com l Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemungkinan akan mengurangi anggaran untuk honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi berkisar Rp1 juta. Hal itu dilakukan KPU sebagai efisiensi anggaran Pemilu 2024 secara internal.
Sebelumnya, KPU mengajukan usulan besaran honor KPPS pada Pemilu 2024 sebesar Rp1,5 juta per bulan, dari total anggaran pemilu Rp76,6 triliun. Angka tersebut turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp2,5 juta, dari total anggaran pemilu mencapai Rp86 triliun.
Namun, disebut KPU, usulan besaran honor penyelenggara ad hoc ini sebenarnya meningkat dari pemilihan sebelumnya. Pada Pilkada 2020, upah KPPS Rp850.000 per bulan dan pada Pemilu 2019 lalu, honor KPPS Rp550.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau 2019 kemarin kan honor KPPS itu ratusan ribu. Nah kita usulkan karena situasi mereka, Rp2,5 juta awalnya, cuma karena harus efisiensi dari Rp86 triliun dikurangi jadi Rp1,5 juta. Kalau memang dikurangi lagi jadi Rp1 juta masih memungkinkan sih per bulan itu,” ujar Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan seperti diberitakan republika.co.id, Ahad (13/3/2022).
Adapun usulan kenaikan besaran honor petugas ad hoc ini didasarkan pada ketidakseimbangan antara beban kerja dan upah diterima.
Selain itu, KPU berharap dapat menarik minat masyarakat untuk berkontribusi dan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu yang berdampak pada kualitas dan kuantitas calon badan ad hoc.
Tak hanya itu, KPU juga akan menyisir sarana prasarana yang tersedia di setiap daerah, seperti ketersediaan gudang yang dibutuhkan untuk penyimpanan logistik pemilu.
“Mana yang benar-benar parah, tapi dibantu dengan pemda (pemerintah daerah). Misal, pemda bisa meminjamkan. Gudang kan aset di pemda banyak juga,” jelas Bernad.
