Nelayan Sukabumi: Raport Merah untuk Menteri KKP

- Redaksi

Senin, 25 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi nelayan Tegalbuleud dan Cisolok. l Istimewa

Aksi nelayan Tegalbuleud dan Cisolok. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com I PALABUHANRATU – Nelayan asal dua kecamatan, Tegalbuleud dan Cisolok, Kabupaten Sukabumi mengaku tidak bisa melaut dikarenakan banyak peraturan yang membingungkan dari menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Republik Indonesia.

Aksi para nelayan tersebut dilakukan pada Ahad (24/10/2021), dengan cara membentangkan spanduk berisi kata-kata protes yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Rukun Nelayan Tegalbuleud Hadiji menyebut terlalu banyak kebijakan Kementerian KKP yang membingungkan para nelayan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nelayan tidak bisa melaut dikarenakan banyak peraturan yang membingungkan dari Menteri KKP,” ungkap Hadiji yang menjabat sebagai Ketua Rukun Nelayan Tegalbuleud kepada sukabumiheadlines.com, Senin (25/10/2021) pagi.

Disinggung banyaknya nelayan ditangkap sedangkan bos-bos besarnya dibiarkan, Hadiji menjawab tinggal bagaimana menyikapi masalah tersebut.

“Ingat ini Negeri +62, jadi masalah bos besarnya beniat, atau mereka kempes atau gak. Mereka memiliki uang atau tidak di sana. Sebetulnya beberapa nelayan di tempat kami ditangkap sebelum aturan itu di ketuk palu, ” cetusnya.

Ahad kemarin, kelompok nelayan asal Tegalbuleud dan Cisolok, melakukan aksi damai dengan membentangkan spanduk berisi penolakan adanya peraturan yang dianggap membingungkan warga nelayan Indonesia.

Spanduk bertuliskan #Rapor Merah Untuk Mentri KKP, Menolak PP No 85 Tentang Kenaikan PNBP dan Menolak PERMEN KKP NO 17 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

Poster lain pun dibentangkan seperti “Meminta Bapak Presiden Jokowi untuk Memikirkan Nasib Penghidupan Para Nelayan, Sumber Daya Ikan Yang Dimiliki Indonesia Adalah Anugrah Untuk Bangsa Indonesia, Nelayan adalah Garda Terdepan di Lautan, nelayan bukan kriminal dan Nelayan Sejahtera Negara Kuat.”

“Ini adalah bentuk aksi kami para nelayan dalam menyalurkan aspirasi,” pungkasnya.

Berita Terkait

Soal Kades Babakanjaya: Bupati Sukabumi harus jadi sosok negarawan, PTUN bukan musuh
PTUN batalkan SK Bupati Sukabumi, Andriansyah: Kades Benno jangan dendam dan euforia berlebihan
Guru PPPK pria di Ciemas Sukabumi cabuli 6 murid laki-laki
Wisatawan asal Karawang kecewa getok parkir di kawasan wisata Kabupaten Sukabumi
Kontroversi kematian pria Sukabumi di kawasan tambang emas Talang Belida
Target Sukabumi Zero Alkohol, polisi sita 402 botol miras di Cikembar, Cicurug, dan Edo’s Cafe & Karaoke Room
Kadarisman asal Sukabumi nikah siri di Medan, berakhir hilang di Pakistan
Pria asal Bantargadung Sukabumi merantau untuk jualan miras akhirnya diamankan polisi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 17:20 WIB

Soal Kades Babakanjaya: Bupati Sukabumi harus jadi sosok negarawan, PTUN bukan musuh

Jumat, 20 November 2026 - 17:20 WIB

PTUN batalkan SK Bupati Sukabumi, Andriansyah: Kades Benno jangan dendam dan euforia berlebihan

Jumat, 20 November 2026 - 14:06 WIB

Guru PPPK pria di Ciemas Sukabumi cabuli 6 murid laki-laki

Jumat, 20 November 2026 - 06:02 WIB

Wisatawan asal Karawang kecewa getok parkir di kawasan wisata Kabupaten Sukabumi

Jumat, 20 November 2026 - 04:49 WIB

Kontroversi kematian pria Sukabumi di kawasan tambang emas Talang Belida

Berita Terbaru

Ilustrasi gaji atau tunjangan hari raya (THR) - sukabumiheadline.com

Regulasi

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2027 ditetapkan jadi segini

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:12 WIB