Nelayan Sukabumi: Raport Merah untuk Menteri KKP

- Redaksi

Senin, 25 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi nelayan Tegalbuleud dan Cisolok. l Istimewa

Aksi nelayan Tegalbuleud dan Cisolok. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com I PALABUHANRATU – Nelayan asal dua kecamatan, Tegalbuleud dan Cisolok, Kabupaten Sukabumi mengaku tidak bisa melaut dikarenakan banyak peraturan yang membingungkan dari menteri KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Republik Indonesia.

Aksi para nelayan tersebut dilakukan pada Ahad (24/10/2021), dengan cara membentangkan spanduk berisi kata-kata protes yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Rukun Nelayan Tegalbuleud Hadiji menyebut terlalu banyak kebijakan Kementerian KKP yang membingungkan para nelayan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nelayan tidak bisa melaut dikarenakan banyak peraturan yang membingungkan dari Menteri KKP,” ungkap Hadiji yang menjabat sebagai Ketua Rukun Nelayan Tegalbuleud kepada sukabumiheadlines.com, Senin (25/10/2021) pagi.

Baca Juga :  Ke kantor polisi tak diborgol santai bawa gorengan, ini motif Abraham Michael bunuh Septian asal Sukabumi

Disinggung banyaknya nelayan ditangkap sedangkan bos-bos besarnya dibiarkan, Hadiji menjawab tinggal bagaimana menyikapi masalah tersebut.

“Ingat ini Negeri +62, jadi masalah bos besarnya beniat, atau mereka kempes atau gak. Mereka memiliki uang atau tidak di sana. Sebetulnya beberapa nelayan di tempat kami ditangkap sebelum aturan itu di ketuk palu, ” cetusnya.

Ahad kemarin, kelompok nelayan asal Tegalbuleud dan Cisolok, melakukan aksi damai dengan membentangkan spanduk berisi penolakan adanya peraturan yang dianggap membingungkan warga nelayan Indonesia.

Baca Juga :  Korban Terseret Ombak Pantai Karangnaya Sukabumi Berhasil Ditemukan

Spanduk bertuliskan #Rapor Merah Untuk Mentri KKP, Menolak PP No 85 Tentang Kenaikan PNBP dan Menolak PERMEN KKP NO 17 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

Poster lain pun dibentangkan seperti “Meminta Bapak Presiden Jokowi untuk Memikirkan Nasib Penghidupan Para Nelayan, Sumber Daya Ikan Yang Dimiliki Indonesia Adalah Anugrah Untuk Bangsa Indonesia, Nelayan adalah Garda Terdepan di Lautan, nelayan bukan kriminal dan Nelayan Sejahtera Negara Kuat.”

“Ini adalah bentuk aksi kami para nelayan dalam menyalurkan aspirasi,” pungkasnya.

Berita Terkait

Pisah Sambut Dandim 0622/Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi sampaikan ini
Pria 40 tahun asal Cicantayan Sukabumi tewas tenggelam dalam sumur
Wali Kota Sukabumi lantik pejabat eselon II dan Direktur Perumda BPR
Siapa Kadis PU, Kadisdik dan Kadiskes? 25 pejabat eselon II Pemkab Sukabumi dilantik
21 kecamatan di Sukabumi punya camat baru dilantik, ini daftarnya
Lagi kerja, tukang tersengat listrik di Parungkuda Sukabumi
Tabrakan beruntun di Cibadak Sukabumi
Rumah Sidik di Parungkuda Sukabumi hancur tertimpa pohon durian

Berita Terkait

Jumat, 10 Oktober 2025 - 12:56 WIB

Pisah Sambut Dandim 0622/Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi sampaikan ini

Kamis, 9 Oktober 2025 - 15:51 WIB

Pria 40 tahun asal Cicantayan Sukabumi tewas tenggelam dalam sumur

Rabu, 8 Oktober 2025 - 23:53 WIB

Wali Kota Sukabumi lantik pejabat eselon II dan Direktur Perumda BPR

Rabu, 8 Oktober 2025 - 15:16 WIB

Siapa Kadis PU, Kadisdik dan Kadiskes? 25 pejabat eselon II Pemkab Sukabumi dilantik

Rabu, 8 Oktober 2025 - 13:16 WIB

21 kecamatan di Sukabumi punya camat baru dilantik, ini daftarnya

Berita Terbaru

Regulasi

Sukabumi bakal punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Jumat, 10 Okt 2025 - 23:57 WIB