SUKABUMIHEADLINES.com – Kebijakan pemerintah soal vaksin gotong royong untuk dijual kepada individu, mendapat kritikan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengusulkan pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Tidak hanya ditunda. Saleh mengusulkan Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 direvisi dengan semangat awal vaksinasi gratis.
“Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar,” ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saleh mendukung vaksin gotong royong untuk pekerja. Kebijakan ini tidak memberatkan pekerja karena biaya dibebankan kepada perusahaan.
Senada dengan Saleh Daulay, anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi khawatir terjadi komersialisasi vaksin Covid-19 akibat kebijakan pemerintah menjual vaksin gotong royong untuk individu melalui PT Kimia Farma.
“Yang kita khawatirkan adanya komersialisasi di bidang kesehatan,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek kepada wartawan, Senin (12/7).
Awiek mengatakan, secara bisnis Kimia Farma masih bagus karena bisnis kesehatan tengah booming saat pandemi. Hal ini, bisa ditafsirkan banyak pihak menjual vaksin Covid-19 untuk memanfaatkan situasi.
