PAN dan PPP Minta Vaksin Berbayar Dibatalkan

- Redaksi

Kamis, 15 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi suntik vaksin. I Andika Putra

Ilustrasi suntik vaksin. I Andika Putra

SUKABUMIHEADLINES.com – Kebijakan pemerintah soal vaksin gotong royong untuk dijual kepada individu, mendapat kritikan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengusulkan pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Tidak hanya ditunda. Saleh mengusulkan Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 direvisi dengan semangat awal vaksinasi gratis.

“Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar,” ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Saleh mendukung vaksin gotong royong untuk pekerja. Kebijakan ini tidak memberatkan pekerja karena biaya dibebankan kepada perusahaan.

Baca Juga :  Luhut: PPKM Diperpanjang (lagi) Hingga 23 Agustus

Senada dengan Saleh Daulay, anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi khawatir terjadi komersialisasi vaksin Covid-19 akibat kebijakan pemerintah menjual vaksin gotong royong untuk individu melalui PT Kimia Farma.

“Yang kita khawatirkan adanya komersialisasi di bidang kesehatan,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek kepada wartawan, Senin (12/7).

Awiek mengatakan, secara bisnis Kimia Farma masih bagus karena bisnis kesehatan tengah booming saat pandemi. Hal ini, bisa ditafsirkan banyak pihak menjual vaksin Covid-19 untuk memanfaatkan situasi.

Berita Terkait

KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah
Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop
Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat
Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati
Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI
Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan dari DPR RI
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dipecat dari DPR RI
Ahmad Sahroni dipecat usai viral respons kritik bubarkan DPR

Berita Terkait

Senin, 15 September 2025 - 19:42 WIB

KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah

Rabu, 10 September 2025 - 00:49 WIB

Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop

Senin, 8 September 2025 - 20:13 WIB

Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat

Senin, 1 September 2025 - 15:07 WIB

Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:41 WIB

Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI

Berita Terbaru

OKI adalah organisasi internasional yang terdiri dari 57 negara anggota. OKI rutin menggelar pertemuan setiap tahun. Sejarah berdirinya OKI berawal dar pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem - AFP PHOTO / YASIN AKGUL

Internasional

Respons Israel, OKI akan bentuk NATO versi negara Muslim

Rabu, 17 Sep 2025 - 16:49 WIB