PAN dan PPP Minta Vaksin Berbayar Dibatalkan

- Redaksi

Kamis, 15 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi suntik vaksin. I Andika Putra

Ilustrasi suntik vaksin. I Andika Putra

SUKABUMIHEADLINES.com – Kebijakan pemerintah soal vaksin gotong royong untuk dijual kepada individu, mendapat kritikan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengusulkan pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Tidak hanya ditunda. Saleh mengusulkan Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 direvisi dengan semangat awal vaksinasi gratis.

“Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar,” ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Saleh mendukung vaksin gotong royong untuk pekerja. Kebijakan ini tidak memberatkan pekerja karena biaya dibebankan kepada perusahaan.

Baca Juga :  Pengamat: Fungsi Bansos di Indonesia Lebih ke Kepentingan Politik Penguasa

Senada dengan Saleh Daulay, anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi khawatir terjadi komersialisasi vaksin Covid-19 akibat kebijakan pemerintah menjual vaksin gotong royong untuk individu melalui PT Kimia Farma.

“Yang kita khawatirkan adanya komersialisasi di bidang kesehatan,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek kepada wartawan, Senin (12/7).

Awiek mengatakan, secara bisnis Kimia Farma masih bagus karena bisnis kesehatan tengah booming saat pandemi. Hal ini, bisa ditafsirkan banyak pihak menjual vaksin Covid-19 untuk memanfaatkan situasi.

Berita Terkait

Sudah diberi amnesti, ini puja-puji PDIP di Satu Tahun Prabowo-Gibran
Mundur dari Nasdem, Ahmad Sahroni bertemu Waketum PSI sepengetahuan Jokowi
Dualisme berakhir, ini susunan pengurus DPP PPP, siapa jadi ketum?
Klaim Mardiono terpilih jadi Ketum PPP secara aklamasi dibantah Rommy
Diwarnai kericuhan, Muhammad Mardiono Ketua Umum PPP secara aklamasi
Respons berbeda Titiek Soeharto dengan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 periode
Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo-Gibran 2 periode
KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah

Berita Terkait

Senin, 20 Oktober 2025 - 01:00 WIB

Sudah diberi amnesti, ini puja-puji PDIP di Satu Tahun Prabowo-Gibran

Kamis, 16 Oktober 2025 - 03:46 WIB

Mundur dari Nasdem, Ahmad Sahroni bertemu Waketum PSI sepengetahuan Jokowi

Senin, 6 Oktober 2025 - 17:11 WIB

Dualisme berakhir, ini susunan pengurus DPP PPP, siapa jadi ketum?

Minggu, 28 September 2025 - 17:10 WIB

Klaim Mardiono terpilih jadi Ketum PPP secara aklamasi dibantah Rommy

Sabtu, 27 September 2025 - 23:31 WIB

Diwarnai kericuhan, Muhammad Mardiono Ketua Umum PPP secara aklamasi

Berita Terbaru

Amela Hilton - Facebook Amela Hilton

Musik

5 biduan dangdut ini ternyata asal Sukabumi

Selasa, 21 Okt 2025 - 08:00 WIB