PAN dan PPP Minta Vaksin Berbayar Dibatalkan

- Redaksi

Kamis, 15 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi suntik vaksin. I Andika Putra

Ilustrasi suntik vaksin. I Andika Putra

SUKABUMIHEADLINES.com – Kebijakan pemerintah soal vaksin gotong royong untuk dijual kepada individu, mendapat kritikan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengusulkan pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Tidak hanya ditunda. Saleh mengusulkan Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 direvisi dengan semangat awal vaksinasi gratis.

“Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar,” ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Saleh mendukung vaksin gotong royong untuk pekerja. Kebijakan ini tidak memberatkan pekerja karena biaya dibebankan kepada perusahaan.

Baca Juga :  Baru Dua Kali Vaksin, Hacker Ungkap Data Luhut Belum Booster

Senada dengan Saleh Daulay, anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi khawatir terjadi komersialisasi vaksin Covid-19 akibat kebijakan pemerintah menjual vaksin gotong royong untuk individu melalui PT Kimia Farma.

“Yang kita khawatirkan adanya komersialisasi di bidang kesehatan,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek kepada wartawan, Senin (12/7).

Awiek mengatakan, secara bisnis Kimia Farma masih bagus karena bisnis kesehatan tengah booming saat pandemi. Hal ini, bisa ditafsirkan banyak pihak menjual vaksin Covid-19 untuk memanfaatkan situasi.

Berita Terkait

Susunan Pengurus DPP Gerindra Periode 2025-2030
Ketum dan Sekjen dijabat Megawati, ini struktur kepengurusan PDIP Periode 2025-2030
Golkar: Prabowo ingin Pilkada dipilih DPRD
Susunan pengurus DPP PKS 2025-2030, Al Muzammil Yusuf Presiden
Kader Partai Golkar Sukabumi tolak Plt Ketua DPD, kirim protes ke Bahlil Lahadalia
Berharap comeback ke DPR, kader PPP Sukabumi ingin partainya dipimpin Jokowi
Kader Golkar Kabupaten Sukabumi bicara kriteria dan nama suksesor Marwan Hamami
Bupati Sukabumi kembali kena boikot DPRD, Dewex: Belum 100 hari sudah 2 kali, #sukabumipesimis

Berita Terkait

Minggu, 3 Agustus 2025 - 19:21 WIB

Susunan Pengurus DPP Gerindra Periode 2025-2030

Minggu, 3 Agustus 2025 - 06:48 WIB

Ketum dan Sekjen dijabat Megawati, ini struktur kepengurusan PDIP Periode 2025-2030

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 04:38 WIB

Golkar: Prabowo ingin Pilkada dipilih DPRD

Jumat, 6 Juni 2025 - 23:35 WIB

Susunan pengurus DPP PKS 2025-2030, Al Muzammil Yusuf Presiden

Jumat, 30 Mei 2025 - 21:06 WIB

Kader Partai Golkar Sukabumi tolak Plt Ketua DPD, kirim protes ke Bahlil Lahadalia

Berita Terbaru