Partai Coklat, alasan PDIP usul kepolisian kembalikan di bawah Panglima TNI

- Redaksi

Jumat, 29 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Coklat, alasan PDIP usul kepolisian kembalikan di bawah Panglima TNI - Akpol

Partai Coklat, alasan PDIP usul kepolisian kembalikan di bawah Panglima TNI - Akpol

sukabumiheadline.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali digabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini pernah terjadi pada era Orde Baru (Orba).

Pada era Presiden Soeharto tersebut, di mana Polri berada di bawah kendali Panglima TNI.

Usul tersebut dikemukakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri. Ia mendorong kajian agar kepolisian kembali berada di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Pernyataan Deddy tersebut menyusul dugaan keterlibatan intervensi polisi dalam Pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy, Kamis (29/11/2024).

Baca Juga :  AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi Rp1,9 M Ternyata Masih Polisi Aktif

“Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak,” katanya.

Selain itu, kata Deddy, ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, menurutnya tidak perlu lagi ada peran polisi.

“Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum, jadi polisi fokus pada itu. Itulah refleksi kami terhadap institusi Kepolisian,” katanya melanjutkan.

Deddy juga menyinggung kekinian justru banyak kasus yang harus diselesaikan oleh Polri ketimbang cawe-cawe dalam Pilkada. Kemudian ia menyoroti juga aksi para PJ Gubernur yang tak kalah cawe-cawenya di Pilkada.

“Ini bukan soal PDI perjuangan, ini bukan soal calon Kepala Daerah, ini soal cara kita bernegara, ini soal cara kita berdemokrasi. Untuk apa sebuah kemenangan jika itu dihasilkan dari kejahatan terhadap hukum dan per undang-undangan?,” papar dia.

Baca Juga :  Kasus Penistaan Agama Islam, Muhammad Kece Naik ke Penyedikan

“Apakah sesungguhnya memang kita bukan lagi negara hukum, tapi betul-betul sudah menjadi negara kekuasaan? Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo.”

Deddy meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab menurutnya, Listyo merupakan orang paling bertanggungjawab dalam intervensi aparat kepolisian di ajang Pilkada Serentak 2024.

“Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi II maupun Komisi III juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” kata Deddy.

Berita Terkait

Kapolda Metro Jaya diteriaki pembunuh oleh ojol saat hadir di pemakaman Affan
Temui keluarga ojol asal Sukabumi dilindas Barakuda Brimob, Kapolda minta maaf
Menko PMK minta BAZNAS bantu pemerintah
Jabatan baru Brigjen TNI Syaepul Mukti Ginanjar, jenderal asal Sukabumi peraih Tri Sakti Wiratama
Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat
Setelah tak di bawah Kemenag, kini BP Haji berubah jadi Kementerian Haji dan Umrah
Budi G. Sadikin dan Dedi Mulyadi akan benahi pelayanan kesehatan di Sukabumi
Ditanya soal balita di Sukabumi mati karena cacingan, Menko PMK Pratikno mengaku ngantuk

Berita Terkait

Jumat, 29 Agustus 2025 - 02:03 WIB

Temui keluarga ojol asal Sukabumi dilindas Barakuda Brimob, Kapolda minta maaf

Kamis, 28 Agustus 2025 - 14:07 WIB

Menko PMK minta BAZNAS bantu pemerintah

Rabu, 27 Agustus 2025 - 02:52 WIB

Jabatan baru Brigjen TNI Syaepul Mukti Ginanjar, jenderal asal Sukabumi peraih Tri Sakti Wiratama

Selasa, 26 Agustus 2025 - 15:38 WIB

Serikat Pekerja tuntut makzulkan Dedi Mulyadi ke DPRD Jawa Barat

Senin, 25 Agustus 2025 - 13:23 WIB

Setelah tak di bawah Kemenag, kini BP Haji berubah jadi Kementerian Haji dan Umrah

Berita Terbaru

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni - DPR RI

Politik

Ahmad Sahroni dipecat usai viral respons kritik bubarkan DPR

Jumat, 29 Agu 2025 - 19:30 WIB