Partai Coklat, alasan PDIP usul kepolisian kembalikan di bawah Panglima TNI

- Redaksi

Jumat, 29 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Partai Coklat, alasan PDIP usul kepolisian kembalikan di bawah Panglima TNI - Akpol

Partai Coklat, alasan PDIP usul kepolisian kembalikan di bawah Panglima TNI - Akpol

sukabumiheadline.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali digabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini pernah terjadi pada era Orde Baru (Orba).

Pada era Presiden Soeharto tersebut, di mana Polri berada di bawah kendali Panglima TNI.

Usul tersebut dikemukakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri. Ia mendorong kajian agar kepolisian kembali berada di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Pernyataan Deddy tersebut menyusul dugaan keterlibatan intervensi polisi dalam Pilkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy, Kamis (29/11/2024).

Baca Juga :  Novel Baswedan dan 43 Eks KPK Resmi Jadi ASN Polri

“Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak,” katanya.

Selain itu, kata Deddy, ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, menurutnya tidak perlu lagi ada peran polisi.

“Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum, jadi polisi fokus pada itu. Itulah refleksi kami terhadap institusi Kepolisian,” katanya melanjutkan.

Deddy juga menyinggung kekinian justru banyak kasus yang harus diselesaikan oleh Polri ketimbang cawe-cawe dalam Pilkada. Kemudian ia menyoroti juga aksi para PJ Gubernur yang tak kalah cawe-cawenya di Pilkada.

“Ini bukan soal PDI perjuangan, ini bukan soal calon Kepala Daerah, ini soal cara kita bernegara, ini soal cara kita berdemokrasi. Untuk apa sebuah kemenangan jika itu dihasilkan dari kejahatan terhadap hukum dan per undang-undangan?,” papar dia.

Baca Juga :  Ngeblong Mentok Truk TNI, Angkot di Cibadak Sukabumi Mundur Teratur

“Apakah sesungguhnya memang kita bukan lagi negara hukum, tapi betul-betul sudah menjadi negara kekuasaan? Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo.”

Deddy meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab menurutnya, Listyo merupakan orang paling bertanggungjawab dalam intervensi aparat kepolisian di ajang Pilkada Serentak 2024.

“Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi II maupun Komisi III juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” kata Deddy.

Berita Terkait

Wali Kota Bogor Dedie Rachim ingatkan hal ini untuk warga Sukabumi
Gunung Padang Cianjur dipugar awal bulan ini
Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!
Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025
Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah
Usai dilantik jadi ASN, guru PPPK ramai-ramai gugat cerai suami
Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji
Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu

Berita Terkait

Senin, 4 Agustus 2025 - 04:54 WIB

Wali Kota Bogor Dedie Rachim ingatkan hal ini untuk warga Sukabumi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 10:00 WIB

Gunung Padang Cianjur dipugar awal bulan ini

Kamis, 31 Juli 2025 - 00:19 WIB

Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!

Senin, 28 Juli 2025 - 11:57 WIB

Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025

Rabu, 23 Juli 2025 - 22:43 WIB

Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah

Berita Terbaru