Seragam dan Sepatu Polri Barang Impor, Jokowi Marah

- Redaksi

Sabtu, 26 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Korps Bhayangkara. l Istimewa

Korps Bhayangkara. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah karena masih ada Kementerian lembaga dan Pemda yang melakukan impor, meskipun hanya berupa seragam atau CCTV.

Kemarahan Jokowi diluapkan dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia, Jumat (25/3/2022). Saat itu, Jokowi menyentil kebiasaan belanja dari luar negeri atau impor yang dilakukan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda), bahkan instansi kepolisian. Ia meminta kebisaan itu dihentikan.

Presiden mengancam akan membeberkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih lebih memilih untuk membeli barang-barang impor.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor,” kata dia, dikutip dari liputan6.com.

Seragam dan sepatu tentara dan polisi, kata Jokowi, juga dibeli dari luar negeri. Padahal, barang-barang itu produksinya bisa di mana bisa. “Jangan diterus-teruskan (impor). Alat kesehatan, Pak Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogya, Bekasi, Tangerang ada, tapi beli impor,” kata Jokowi.

Menanggapi sentilan Jokowi terkait seragam dan sepatu Korps Bhayangkara yang diimpor dari luar negeri. Insan Bhayangkara itu mengeklaim akan mendukung dan mengikuti arahan Jokowi.

“Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan mempedomani arahan bapak Presiden,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Dedi Prasetyo, dikutip dari republika.co.id pada Sabtu (26/3/2022).

Berita Terkait

Pemprov rilis Program Jabar Sakola: Bantuan PJS, seragam hingga SPP gratis
Mahfud MD: Gibran bisa dimakzulkan
Perlindungan dan Pembela Masyarakat Adat dalam RUU Masyarakat Adat
Nyerah, DPRD dan Pemprov Jawa Barat akhirnya sepakat ngutang Rp3,4 triliun
MK tolak gugatan, Suket Kemendikbud tentang Ijazah Gibran dan keadilan publik
BGN uji coba program MBG konsep prasmanan: Siswa piket hingga dapur di sekolah
Profil Wahyu Hadiningrat, putra Banten dan Jawa Barat di pucuk pimpinan Polri
Baru lima bulan menjabat, Irjen Pipit Rismanto diganti Irjen Pol Hengki sebagai Kapolda Jabar

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 15:00 WIB

Pemprov rilis Program Jabar Sakola: Bantuan PJS, seragam hingga SPP gratis

Jumat, 9 Oktober 2026 - 12:21 WIB

Mahfud MD: Gibran bisa dimakzulkan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 19:30 WIB

Perlindungan dan Pembela Masyarakat Adat dalam RUU Masyarakat Adat

Kamis, 8 Oktober 2026 - 04:55 WIB

Nyerah, DPRD dan Pemprov Jawa Barat akhirnya sepakat ngutang Rp3,4 triliun

Selasa, 6 Oktober 2026 - 23:50 WIB

MK tolak gugatan, Suket Kemendikbud tentang Ijazah Gibran dan keadilan publik

Berita Terbaru