SUKABUMIHEADLINE.com l JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kembali menyinggung kepemimpinan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hasto menyebut kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) era SBY jelang Pemilu 2009.
Dikutip dari viva.co.id, Hasto menyampaikan itu saat webinar yang digelar CSIS Indonesia, Senin, 1 November 2021.
Hasto semula berbicara mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia yang menjadi beban keuangan negara. Dalam pernyataannya, Hasto menyebut mengenai adanya kebijakan penguasa yang diambil untuk merebut hati rakyat dengan tujuan mengambil keuntungan agar memenangkan pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Coba CSIS menghitung berapa pemilu kita dari pusat sampai daerah dan itu adalah beban bagi APBN. Beban bagi keuangan negara, belum lagi dampak dari politik populism akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos,” kata Sekretaris Jenderal PDIP itu, dalam webinar bertema ‘Menimbang Sistem Pemilu 2024’.
“Peneliti Australia Dr. Marcus Mietzner dari Low Institute for Internasional Policy yang menyebut pemerintahan SBY, dalam waktu satu tahun yakni dari 2008 sampai 2009 membelanjakan 2 miliar dolar AS untuk Bansos,” kutip dia.
Kebijakan ini, sambung Hasto, tentu sangat membebani negara dan bisa menyebabkan sebuah negara mengalami krisis.
“Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan data penelitian. Dia tak asal bicara dan juga tidak memiliki tujuan untuk politisasi,” kata Hasto.
