sukabumiheadline.com l Rencana pensiun dini PLTU Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terancam batal dilakukan.
Hal itu karena hingga saat ini pemerintah masih mencari pendanaan untuk program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara lantaran belum ada kepastian terkait pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP) oleh negara-negara maju salah satunya Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: Pensiun Dini PLTU Palabuhanratu Sukabumi Masih Terkendala
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, salah satu pendanaan yang memungkinkan untuk diberikan ke Indonesia melalui Bank Pembangunan Asia (ADB).
Hal itu karena pemerintah tak ingin program pensiun dini PLTU batu bara dalam negeri justru memberatkan APBN mengingat program ini dibuat untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan melalui PLTU batu bara.
“Sekarang dengan program pensiun dini kita cari pendanaan misalnya dari ADB dari lembaga yang lain. Mereka bukan ngasih uang, mereka nantinya memberikan pendanaan untuk membayar utang (dalam membangun PLTU awal),” kata Dadan, dikutip Jumat (13/10/2023).
Dadan mencontohkan, pada saat pelaku usaha membangun PLTU, mereka biasanya akan melakukan pinjaman ke bank dengan bunga 12%. Sedangkan peran ADB atau lembaga lain diharapkan dapat memberikan pinjaman untuk membayar bunga 12% tersebut dengan bunga lebih rendah.
“Mereka pinjamkan uang, berapa biayanya? bukan 12% tapi misalkan itu 3%. Jadi ada selisih kan 3% dengan 12% itu 9%, lebih murah. Dengan lebih murah, dengan IRR yang sama dengan isu komersial yang sama saat awal dengan pendanaan lebih murah ini bisa selesai lebih cepat,” kata Dadan.
Sehingga, apabila operasional PLTU yang awalnya dijadwalkan akan selesai dalam waktu 25 tahun mendatang, maka dengan adanya program tersebut bisa ditekan menjadi 20 tahun. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan.
Sementara dilansir Reuters, penasihat iklim senior ADB Warren Evans mengatakan negosiasi mengenai proyek PLTU Cirebon-1 di Indonesia saat ini sesuai jadwal. Dia menyebutkan pembicaraan sedang dilakukan untuk meluncurkan proyek serupa di Filipina dan Vietnam.
Menurutnya, para negara maju belum memenuhi janji untuk menyediakan pendanaan tahunan sebesar US$100 miliar pada 2020. Dia mengatakan walaupun janji tersebut dipenuhi, hal itu tidak akan cukup untuk membiayai program pensiun dini PLTU batu bara.
ADB sendiri baru-baru ini meluncurkan Fasilitas Pembiayaan Inovatif untuk Iklim di Asia dan Pasifik (IF-CAP), sebuah fasilitas penjaminan yang didukung donor yang memungkinkan ADB menyalurkan modal miliaran dolar untuk pinjaman proyek-proyek perubahan iklim di wilayah tersebut.
“Jika seseorang datang dengan model yang berbeda, dimana ada dana yang tersedia, kami akan mendukungnya,” tandasnya.
PLN Pilih Turunkan Kapasitas
Di sisi lain, pihak Kementerian ESDM tengah mengkaji skema pengurangan capacity factor (CF) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di tengah belum jelasnya komitmen pendanaan JETP untuk pensiun dini pembangkit fosil saat ini.
Menurut Dadan Kusdiana, Kementerian ESDM turut mempelajari skema pengurangan CF atau coal phase down tersebut sembari menagih komitmen negara-negara JETP untuk mendanai pensiun dini PLTU.
“Tapi ini subject terhadap kontrak yang PLN tahu,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Capacity factor pembangkit adalah perbandingan antara kapasitas rata-rata dalam megawatt (MW) produksi selama periode tertentu terhadap kapasitas terpasang.
Skema itu dijabarkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN lewat skenario Accelerated Renewble Energy with Coal Phase Down (ACCEL Re Coal Phase Down).
Lewat skenario itu, PLN memproyeksikan tambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dapat mencapai 62 gigawatt (GW) atau 75 persen dari kapasitas terpasang pembangkit sampai dengan 2040 mendatang.
Di sisi lain, Dadan mengatakan, Kementerian ESDM masih mengupayakan akses pinjaman murah dari JETP untuk program pensiun dini PLTU.
“Semua masih berjalan, semua menggunakan bahasa yang baik,” kata dia.
Baca Juga: Rencana Ambil Alih PLTU Palabuhanratu Sukabumi dari PLN oleh PT Bukit Asam Bisa Batal
Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan persoalan pengambilalihan PLTU Palabuhanratu yang akan dilakukan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dari PT PLN masih terganjal sejumlah hal, salah satunya perihal negosiasi harga jual beli tenaga listrik (PJBL) atau power purchase agreement (PPA).
Baca Juga: Pensiun Dini PLTU Palabuhanratu Sukabumi Mungkin Hanya Mimpi
Namun, Fabby menilai persoalan kurang mulusnya pengambilalihan PLTU Palabuhanratu ini masih wajar karena due diligence perlu mengalukasikan semua aspek. Namun demikian, permasalahan ini tidak akan mengancam program pemensiunan pembangkit batubara yang telah ditetapkan pemerintah.