SUKABUMIHEADLINES.com – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat menilai pemerintah harus memberi penjelasan ilmiah kepada publik soal penyemprotan disinfektan di Sukabumi pada masa PPKM Darurat.
Direktur Fitra Jawa Barat, Abubakar Abdul Hasan mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan ancaman kesehatan dan berdampak pada kerentanan ekonomi. Sehingga selain PPKM, seharusnya pemerintah juga memperhatikan kerentanan sosial yang diakibatkan oleh Covid-19.
“Alokasi anggaran untuk pengamanan, penyemprotan disinfektan sebaiknya direalokasi untuk penanganan kesehatan dan pemberian bantuan sosial,” kata pria yang akrab disapa Abah Amo itu saat diwawancarai sukabumiheadlines.com, Kamis, 8 Juli 2021.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan yang dinilai tidak efektif seharusnya perlu dipangkas agar tidak membuang-buang uang. Sebab, semua orang tidak pernah tahu pandemi kapan pandemi ini akan berakhir.
“Berapa banyak uang lagi yang masih dibutuhkan untuk mengatasi pandemi beserta dampak-dampaknya. Pemerintah kita melakukan penyemprotan disinfektan tidak ada alasan ilmiahnya tapi masih dilakukan. Penghamburan anggaran. Memerintah tanpa akal,” ucap Amo.
Menurutnya, uang dan sumber daya yang ada semestinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika memang menurut penelitian disinfeksi itu tidak efektif, seharusnya otoritas terkait memberikan instruksi untuk menghentikan kegiatan tersebut mulai dari level paling atas hingga paling bawah. “Dengan begitu, uang yang ada bisa dimanfaatkan hal lain yang lebih berguna,” imbuhnya.
“Kalau soal efektifitas penyemprotan disinfektan saya tidak akan mengomentari lebih jauh. Tapi seingat saya beberapa pendapat virologi mengatakan itu tidak efektif,” katanya lagi.
“Pemerintah harus menjelaskan alasan ilmiah atas penyemprotan disinfektan dan seberapa efektifnya. Jika tidak penyemprotan dimaksud hanya hanya bagian dari pembenaran dan ‘show of force’ soal kedarutan Covid-19,” pungkasnya.