Pernyataan Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon jadi bumerang

- Redaksi

Jumat, 16 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi - Kang Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi - Kang Dedi Mulyadi

sukabumiheadline.com – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei lalu, menjadi bumerang di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

Rapat memanas setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out pada Jumat (16/5/2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai merendahkan martabat lembaga legislatif.

Untuk informasi, dalam pidatonya pada Musrenbang di Cirebon, Dedi menyebut bahwa rapat dengan DPRD Jawa Barat tidak lagi diperlukan. Pernyataan tersebut dinilai menyinggung peran DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah provinsi.

“Kami merasa bahwa pernyataan Gubernur tidak hanya mencederai marwah lembaga DPRD, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak menghormati prinsip demokrasi dan kemitraan antarlembaga,” tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP.

Demikian dengan Memo Hermawan, rekan satu fraksi Doni, sebelum meninggalkan ruang sidang, sempat menyebut Fraksi PDIP akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait pernyataan kontroversial tersebut.

Baca Juga :  Ini profil Gabryel Alexander Etwiorry, Ketua DPD GRIB Jaya tantang Dedi Mulyadi

Menanggapi aksi walk out itu, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa setiap fraksi berhak menyampaikan sikap politiknya. Ia menilai aksi tersebut sebagai dinamika biasa dalam sistem demokrasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menduga insiden tersebut terjadi karena miskomunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia berharap hubungan keduanya bisa segera kembali harmonis demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai rencana klarifikasi yang diminta Fraksi PDIP.

Berita Terkait

Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA
Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi
Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar
Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!
Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal
Wacana penambahan kecamatan di Kota Sukabumi, ini pernyataan resmi Sekda Jawa Barat
Wacana Kota/Kabupaten Sukabumi gabung Provinsi Sunda Pakuan: Hoaks
Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Berita Terkait

Minggu, 13 Juli 2025 - 18:44 WIB

Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:58 WIB

Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:00 WIB

Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar

Minggu, 6 Juli 2025 - 14:49 WIB

Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!

Sabtu, 5 Juli 2025 - 19:35 WIB

Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal

Berita Terbaru