Pernyataan Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon jadi bumerang

- Redaksi

Jumat, 16 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi - Kang Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi - Kang Dedi Mulyadi

sukabumiheadline.com – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, 7 Mei lalu, menjadi bumerang di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.

Rapat memanas setelah Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out pada Jumat (16/5/2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai merendahkan martabat lembaga legislatif.

Untuk informasi, dalam pidatonya pada Musrenbang di Cirebon, Dedi menyebut bahwa rapat dengan DPRD Jawa Barat tidak lagi diperlukan. Pernyataan tersebut dinilai menyinggung peran DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah provinsi.

“Kami merasa bahwa pernyataan Gubernur tidak hanya mencederai marwah lembaga DPRD, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak menghormati prinsip demokrasi dan kemitraan antarlembaga,” tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDIP.

Demikian dengan Memo Hermawan, rekan satu fraksi Doni, sebelum meninggalkan ruang sidang, sempat menyebut Fraksi PDIP akan menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait pernyataan kontroversial tersebut.

Baca Juga :  Ridwan Kamil vs Dedi Mulyadi, ini tokoh dengan elektabilitas tertinggi untuk Pilgub Jabar 2024

Menanggapi aksi walk out itu, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa setiap fraksi berhak menyampaikan sikap politiknya. Ia menilai aksi tersebut sebagai dinamika biasa dalam sistem demokrasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menduga insiden tersebut terjadi karena miskomunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia berharap hubungan keduanya bisa segera kembali harmonis demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai rencana klarifikasi yang diminta Fraksi PDIP.

Berita Terkait

Wacana Kota/Kabupaten Sukabumi gabung Provinsi Sunda Pakuan: Hoaks
Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi
Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara
Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan
Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus
Warga Pajampangan dimanja KDM, ini program 2026 di selatan Sukabumi
Bupati Subang ngamuk ke sopir tronton yang melintas pada jam dilarang, kok Sukabumi tidak?
Dilarang ada titipan, Dedi Mulyadi ancam pelaku curang SPMB Jawa Barat

Berita Terkait

Minggu, 29 Juni 2025 - 15:44 WIB

Wacana Kota/Kabupaten Sukabumi gabung Provinsi Sunda Pakuan: Hoaks

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:00 WIB

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:29 WIB

Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara

Kamis, 19 Juni 2025 - 16:56 WIB

Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan

Kamis, 19 Juni 2025 - 12:47 WIB

Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus

Berita Terbaru

Identitas wisatawan Bogor tewas di Pantai Sunset Sukabumi - SAR

Peristiwa

Identitas wisatawan Bogor tewas di Pantai Sunset Sukabumi

Senin, 30 Jun 2025 - 04:36 WIB