Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!

- Redaksi

Kamis, 31 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) - Ist

Bendera Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) - Ist

sukabumiheadline.com – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menegaskan sikap menolak dualisme kepemimpinan DPP GMNI dan mendesak dilaksanakannya Kongres Persatuan.

Sekretaris DPC GMNI Sukabumi Raya, Rifky Zulhadzilillah, menegaskan bahwa persatuan adalah nilai fundamental dalam GMNI yang harus terus dijaga.

Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Sukabumi Raya menolak segala bentuk dualisme dalam tubuh organisasi dan menegaskan bahwa mereka tidak akan melegitimasi DPP manapun hingga Kongres Persatuan dilaksanakan. Mereka juga menegaskan tidak akan ikut serta dalam kongres yang hanya diselenggarakan oleh salah satu pihak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“DPC GMNI Sukabumi Raya saat ini tengah dihadapkan pada situasi yang tidak ideal, yaitu fragmentasi yang tengah terjadi dalam tubuh GMNI secara Naisonal,” kata Rifky Zulhadzilillah, dalam pernyataan tertulisnya diterima sukabumiheadline.com, Kamis (31/7/2025).

Ditambahkan Rifky, situasi ini ditandai dengan perpecahan internal, munculnya faksi-faksi kepentingan, hingga inkonsistensi yang dapat merusak semangat kolektif serta menggerus nilai-nilai utama yang menjadi fondasi GMNI sejak pertama dilahirkan, yaitu asas perjuangan Marhaenisme.

“Karenanya, saya sebagai Sekretaris DPC GMNI Sukabumi Raya memandang bahwa fragmentasi ini tidak hanya melemahkan kekuatan struktural organisasi, akan tetapi juga mengancam ruh asas perjuangan Marhaenisme yang seharusnya menjadi pemersatu seluruh
kader GMNI di Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga :  Pria Depresi Disebut Begal dan Ditembak di Jalanan, Polres Sumenep Didemo Warga

Rifky juga menegaskan, sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan, GMNI tidak boleh kehilangan arah akibat pertarungan ego dan ambisi individu atau kelompok tertentu.

“GMNI bukan ruang transaksi kekuasaan, melainkan ruang pengabdian dan pendidikan ideologis untuk membentuk kader bangsa yang berpihak kepada Rakyat Marhaen,” paparnya Rifky.

Karenanya, lanjut dia, semangat kolektif untuk bersatu harus lebih besar daripada ego faksi.

“Saya pribadi menginginkan seluruh kader Kembali kepada garis ideologis, menjunjung tinggi prinsip persatuan, dan menempatkan kepentingan rakyat Marhaen sebagai orientasi perjuangan utama,” katanya.

“Saya percaya bahwa GMNI masih memiliki cadangan moral, intelektual, dan ideologis yang kuat untuk Kembali menyatu dan menjadi pelopor perubahan sosial. Fragmentasi hanya akan membawa kita mundur dan mengkhianati amanat sejarah perjuangan kaum Marhaenis,” beber Rifky.

Dualisme kepemimpinan GMNI

Untuk informasi, dualisme kepemimpinan dalam organisasi yang didirikan pada 23 Maret 1954 di Surabaya tersebut sudah lebih dari lima tahun berlalu, tepatnya sejak dualisme di DPP GMNI pertama kali mencuat usai Kongres XXI di Ambon pada 2019.

Kongres ini diwarnai aksi intimidasi, kericuhan, dan pengambilan keputusan yang dianggap tidak adil oleh sebagian pihak. Dalam perjalanannya, ketidakpuasan hasil kongres tersebut menciptakan perpecahan tajam yang hingga kini belum terselesaikan.

Baca Juga :  Pria Depresi Disebut Begal dan Ditembak di Jalanan, Polres Sumenep Didemo Warga

Ketegangan memuncak ketika sebagian peserta memutuskan untuk mengadakan kongres tandingan di lokasi lain. Akibatnya, lahirlah dua kubu kepemimpinan yang masing-masing mengklaim legitimasi. Hal ini diperburuk oleh minimnya mekanisme internal penyelesaian sengketa, yang membuat konflik berlarut-larut hingga ke tingkat cabang.

Seiring berjalannya waktu, pengakuan legal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terhadap salah satu kubu tidak berhasil menyelesaikan konflik secara keseluruhan.

Dualisme dalam praktik tetap terjadi di lapangan, dengan masing-masing kubu menjalankan agenda mereka sendiri. Keadaan ini menggambarkan betapa dalamnya fragmentasi yang dialami GMNI, sehingga sulit menemukan titik temu antar pihak yang berseteru.

Dualisme ini telah memberikan dampak signifikan terhadap eksistensi GMNI sebagai organisasi mahasiswa nasionalis. Pertama, konflik internal menguras energi organisasi yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Marhaen.

Namun, dualisme kepemimpinan berlanjut hingga Kongres GMNI ke-22 di Bandung pada 16-30 Juni 2025 yang melanggengkan dualisme kepemimpinan nasional.

Alhasil, Kongres Bandung yang sejatinya menjadi agenda persatuan, malah melanggengkan dualisme kembali.

“Kami, GMNI Sukabumi Raya hadir di Kongres Bandung. Dualisme ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak, baik internal organisasi maupun masyarakat luas yang mengenal GMNI sebagai salah satu motor penggerak gerakan mahasiswa nasionalis,” pungkas Rifky.

Berita Terkait

Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025
Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah
Usai dilantik jadi ASN, guru PPPK ramai-ramai gugat cerai suami
Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji
Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu
Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA
Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi
Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 00:19 WIB

Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!

Senin, 28 Juli 2025 - 11:57 WIB

Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025

Rabu, 23 Juli 2025 - 22:43 WIB

Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah

Selasa, 22 Juli 2025 - 22:19 WIB

Usai dilantik jadi ASN, guru PPPK ramai-ramai gugat cerai suami

Rabu, 16 Juli 2025 - 00:35 WIB

Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji

Berita Terbaru