SUKABUMIHEADLINES.com l Wacana penundaan Pemilu 2024 terus digulirkan tiga ketua umum parpol koalisi pemerintah, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Ketiganya mendukung wacana tersebut dengan berbagai argumentasi, mulai dari alasan pandemi hingga kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Khoirul Umam menilai, sikap ketiga ketum parpol tersebut merepresentasikan rendahnya kepercayaan diri mesin politik mereka dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Rendahnya elektabilitas membuat mereka tidak yakin mampu berkompetisi dengan nama-nama tokoh berelektabilitas papan atas yang selama ini bertengger di mainstream survei,” kata Umam, Jumat, 25 Februari 2022.
Menurutnya, jika ketiga Ketum partai tersebut salah mengambil sikap dan skema koalisi, posisi ketiga pimpinan parpol tersebut rentan tergilas dinamika kekuasaan. Dan, jika mereka salah mengambil posisi, mesin regenerasi kepemimpinan partai siap menyambut mereka di internal partainya masing-masing.
“Pergantian Airlangga Hartarto sudah dinantikan kelompoknya Bambang Susetyo. Kepemimpinan Cak Imin sudah dibayang-bayangi oleh konsolidasi kekuatan Gus Durian yang dimotori Yenny Wahid dan sejumlah mantan Sekjen PKB yang tersingkir,” ujarnya.
Sedangkan kepemimpinan Zulkifli Hasan, masih berharap mendapatkan menteri, untuk rekonsolidasi kekuatan menghadapi dampak perpecahan internal partainya.
Dengan demikian skema buying time strategy menjadi pilihan rasional bagi mereka. “Sementara partai-partai yang merasa sudah siap bertarung di 2024 seperti Gerindra, Partai Demokrat, Nasdem, PKS lebih tegas menolaknya,” ujarnya.
Di sisi lain, menurut Umam, wacana penundaan Pemilu mengandung ancaman bersifat strategis. Sebab, aturan konstitusi dan kebijakan publik semakin rentan dibajak oleh koalisi kepentingan elit.
Ia menyebut, hanya dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden, aturan jadwal kepemiluan bisa berubah. Umam menduga, agenda penundaan Pemilu ini juga terkait langsung dengan skema pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Jika Pemilu mendatang dilaksanakan saat bangunan dasar IKN sudah selesai, maka akan ada kejutan baru berupa skema pemilihan Presiden secara tidak langsung oleh MPR,” ujarnya.
Jika aturan yang semula sempat ditumpangkan ke dalam skema amandemen konstitusi itu berhasil dilakukan, tambah Umam, maka nama-nama elite parpol yang tidak memiliki elektabilitas kuat, bisa dengan mudah membajak struktur kekuasaan negara tanpa harus pusing memenangkan kontestasi demokrasi dan memenangkan hati dan suara rakyat Indonesia,” kata Umam.
Umam juga menduga, aturan semacam itu nantinya diproyeksikan untuk diketok di IKN yang lokasinya terisolasi. Dengan demikian, hampir bisa dipastikan pengambilan keputusan politik strategis itu tidak akan terkoreksi dan tidak terjangkau oleh kritisisme publik.
“Siapa yang bisa berdemo di IKN? Di sisi lain, kritisisme publik juga semakin mudah ditekan dan dinetralisir,” ujarnya.
Indikatornya, kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic), harga BBM, minyak goreng dan kedelai naik, namun gejolak di masyarakat terasa tenang-tenang saja. Artinya, ada pilar demokrasi yang cacat dan timpang. Karenanya, jika kondisi ini berlanjut, pengambilan keputusan strategis negara akan semakin sering diseret dan tersandera ke dalam ruang gelap kekuasaan.
“Jika UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja bisa diselundupkan lewat proses politik yang tidak transparan, maka suatu saat, aturan pemilihan Presiden secara tidak langsung juga berpeluang besar akan dilakukan,” kata dia.
Sejauh ini, kata Umam, sikap politik PDIP yang menolak wacana pengunduran Pemilu patut diapresiasi. Penegakan konstitusi membutuhkan kedisiplinan dan ketertiban untuk menjalankannya.