PPKM Darurat Diperpanjang Lagi, DPR: Tutup Pintu Masuk TKA Tanpa Pandang Bulu

- Redaksi

Minggu, 25 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TKA asal Tiongkok. l Istimewa

TKA asal Tiongkok. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, beranggapan kebijakan larangan total Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk Indonesia sudah sepatutnya diambil di tengah lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

Pasalnya, sebut dia, beberapa kasus Covid-19 di Indonesia terjadi karena kelonggaran pengawasan terhadap kedatangan warga negara asing (WNA).

“Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti ini, mengingat beberapa kasus di Indonesia diakibatkan oleh longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk,” papar dia seperti dilansir laman resmi lembaga legislatif itu, Jumat, 23 Juli 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Secara tegas Sahroni berharap kebijakan pemerintah menutup pintu masuk bagi TKA selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu.

“Saya harapkan aturan ini berlaku tanpa pandang bulu, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang,” ujar Sahroni.

Meskipun dinilai terlambat, pemerintah baru saja mengambil kebijakan menutup pintu bagi TKA masuk wilayah Indonesia selama masa PPKM. Hal tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken oleh Yasonna Laoly pada 21 Juli 2021. Selengkapnya baca: Aturan Baru, TKA tidak Lagi Leluasa Masuk Indonesia

Sementar itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM Darurat hingga 2 Agustus 2021. Hal ini diumumkan Presiden Jokowi melalui saluran Youtube Sekteriat Presiden.

Dalam keterangannya, Jokowi mengklaim laju pertambahan kasus Covid-19, bed occupancy rate, maupun angka kepositifan menunjukkan tren menurun di Jawa. Tetapi tetap harus waspada karena varian delta yang sangat menular.

”Dengan memperhatikan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial masyarakat, saya memutuskan untuk memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat level 4 dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus. Namun kita lakukan penyesuaian secara bertahap,” kata Presiden Jokowi, Minggu (25/7/2021)

Berita Terkait

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR
Polemik ijazah Gibran: Hampir semua fraksi DPR setuju gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 19:40 WIB

8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia

Jumat, 13 November 2026 - 11:11 WIB

Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa

Berita Terbaru