sukabumiheadline.com – DPR RI menilai transformasi program studi (prodi) lebih tepat dibanding penutupan massal di tengah upaya pemerintah menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merespons rencana Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengusulkan evaluasi hingga penutupan prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Menurut Hetifah, perguruan tinggi tidak boleh dipandang semata sebagai pemasok calon tenaga kerja. Karenanya, kebijakan terkait penutupan prodi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berbasis kajian akademik yang kuat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” kata dia dalam keterangannya dikutip Selasa (28/4/2026).
Hetifah menjelaskan, prodi yang dinilai kurang relevan seharusnya direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kebudayaan lokal. Hal itu karena orientasi efisiensi berlebihan justru berisiko mempersempit ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Untuk itu, Hetifah mendorong evaluasi prodi dilakukan secara berkala dan transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.
“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” ujarnya.
Untuk informasi, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan langkah penutupan prodi yang tidak relevan industri bertujuan mengatasi ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.
Ia menambahkan, saat ini banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan minat pasar jangka pendek, sehingga terjadi kelebihan suplai lulusan di bidang tertentu. Baca selengkapnya: Mahasiswa jurusan kependidikan 490 ribu per tahun, kebutuhan guru hanya 20 ribu
“Akibatnya kelebihan suplai di situ. Saya bisa mengecek juga, misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi maldistribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” ucapnya.
