Resmi, semua desa di Jawa Barat  terapkan e-budgeting dan e-voting

- Redaksi

Rabu, 4 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi e-voting atau electronic voting - Istimewa

Ilustrasi e-voting atau electronic voting - Istimewa

sukabumiheadline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi mengimplementasikan dua sistem digital baru yang akan berlaku di seluruh desa, yakni sistem pengelolaan keuangan desa berbasis digital (e-budgeting) dan sistem pemilihan kepala desa secara digital (e-voting).

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Selasa (3/5/2025) kemarin, usai menandatangani regulasi yang mengatur dua terobosan besar dalam tata kelola pemerintahan desa.

Wilujeng sonten wargi Jabar. Ada dua hal yang hari ini saya tandatangani dan ini akan berlaku bagi seluruh desa di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi dikutip sukabumiheadline.com dari video yang diunggah di media sosialnya.

Menurutnya, sistem e-budgeting akan mengatur seluruh proses transaksi keuangan desa secara digital, mulai dari penerimaan hingga belanja. Hal ini diyakini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

“Seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan transaksinya secara digital. Uang masuk melalui transfer digital, kemudian nanti belanja, rincian belanjanya itu seluruhnya pembayarannya lewat digital. Sehingga kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa akan semakin baik, semakin terbuka, dan semakin transparan,” jelas dia.

Dedi menambahkan bahwa kehadiran sistem digital ini akan mempermudah deteksi terhadap potensi penyimpangan.

“Data digital tidak bisa membohongi,” tegasnya. Selain itu, Pemprov Jabar juga mendorong seluruh desa menerapkan sistem pemilihan kepala desa secara digital (e-voting), guna mempercepat proses demokrasi dan menekan biaya politik.

“Desa-desa di Jawa Barat diarahkan sistem pemilihan kepala desanya dengan menggunakan sistem pemilihan digital, artinya orang bisa memilih secara digital,” kata Dedi.

Dua kebijakan ini, menurut Dedi Mulyadi, merupakan langkah konkret dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi yang efisien, murah, dan bersih.

“Demokrasinya biaya murah, layanan publiknya cepat, dan transaksi keuangannya transparan. Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Terbitkan SE, Dedi Mulyadi larang guru terapkan hukuman fisik
Sumber air AQUA: Ini pernyataan terbaru Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Segini ONH dan jatah kuota haji 2026 Jawa Barat, Sukabumi berapa?
Dedi Mulyadi tak habis pikir kenapa AQUA harus setor duit ke PDAM dan PJT II
Banjir kepung Jawa Barat, dari Sukabumi, Bogor hingga Karawang
Hasil sidak pabrik AQUA, Dedi Mulyadi sampai harus bikin aturan baru
Dedi Mulyadi ancam tak perpanjang izin AQUA, langgar aturan dan merusak jalan
Sidak pabrik, KDM kaget sumber air AQUA dari sumur bor bukan mata air

Berita Terkait

Minggu, 9 November 2025 - 04:29 WIB

Terbitkan SE, Dedi Mulyadi larang guru terapkan hukuman fisik

Selasa, 4 November 2025 - 11:00 WIB

Sumber air AQUA: Ini pernyataan terbaru Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Jumat, 31 Oktober 2025 - 08:00 WIB

Segini ONH dan jatah kuota haji 2026 Jawa Barat, Sukabumi berapa?

Kamis, 30 Oktober 2025 - 05:45 WIB

Dedi Mulyadi tak habis pikir kenapa AQUA harus setor duit ke PDAM dan PJT II

Selasa, 28 Oktober 2025 - 17:42 WIB

Banjir kepung Jawa Barat, dari Sukabumi, Bogor hingga Karawang

Berita Terbaru