Resmi, semua desa di Jawa Barat  terapkan e-budgeting dan e-voting

- Redaksi

Rabu, 4 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi e-voting atau electronic voting - Istimewa

Ilustrasi e-voting atau electronic voting - Istimewa

sukabumiheadline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi mengimplementasikan dua sistem digital baru yang akan berlaku di seluruh desa, yakni sistem pengelolaan keuangan desa berbasis digital (e-budgeting) dan sistem pemilihan kepala desa secara digital (e-voting).

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Selasa (3/5/2025) kemarin, usai menandatangani regulasi yang mengatur dua terobosan besar dalam tata kelola pemerintahan desa.

Wilujeng sonten wargi Jabar. Ada dua hal yang hari ini saya tandatangani dan ini akan berlaku bagi seluruh desa di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi dikutip sukabumiheadline.com dari video yang diunggah di media sosialnya.

Menurutnya, sistem e-budgeting akan mengatur seluruh proses transaksi keuangan desa secara digital, mulai dari penerimaan hingga belanja. Hal ini diyakini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

“Seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan transaksinya secara digital. Uang masuk melalui transfer digital, kemudian nanti belanja, rincian belanjanya itu seluruhnya pembayarannya lewat digital. Sehingga kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa akan semakin baik, semakin terbuka, dan semakin transparan,” jelas dia.

Dedi menambahkan bahwa kehadiran sistem digital ini akan mempermudah deteksi terhadap potensi penyimpangan.

“Data digital tidak bisa membohongi,” tegasnya. Selain itu, Pemprov Jabar juga mendorong seluruh desa menerapkan sistem pemilihan kepala desa secara digital (e-voting), guna mempercepat proses demokrasi dan menekan biaya politik.

Baca Juga :  10 desa di Kabupaten Sukabumi paling banyak dan sedikit terima Dana Desa 2025

“Desa-desa di Jawa Barat diarahkan sistem pemilihan kepala desanya dengan menggunakan sistem pemilihan digital, artinya orang bisa memilih secara digital,” kata Dedi.

Dua kebijakan ini, menurut Dedi Mulyadi, merupakan langkah konkret dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi yang efisien, murah, dan bersih.

“Demokrasinya biaya murah, layanan publiknya cepat, dan transaksi keuangannya transparan. Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya.

Berita Terkait

KDM ancam tak akan perbaiki jalan rusak jika truk ODOL masih melintas
Di Sukabumi dan semua kawasan industri wajib sediakan lahan buat apartemen buruh
Terungkap pemicu ledakan di kawasan IUP PT Antam UPBE Pongkor Bogor
Ngeri! Puluhan penambang emas ilegal di Pongkor Bogor keracunan gas
500 korban bencana minta kepastian, KDM ingin Pemkab Sukabumi ajukan ke pemprov
Jangan kira Gedung Sate hanya ada di Bandung, di sini juga ada tapi jadi kantor kades
KA Siliwangi relasi Sukabumi-Bandung bakal lewati jalur baru
ODOL haram! Hari ini mulai berlaku truk dua sumbu untuk angkutan barang di Jawa Barat

Berita Terkait

Sabtu, 31 Januari 2026 - 02:42 WIB

KDM ancam tak akan perbaiki jalan rusak jika truk ODOL masih melintas

Jumat, 30 Januari 2026 - 00:06 WIB

Di Sukabumi dan semua kawasan industri wajib sediakan lahan buat apartemen buruh

Jumat, 16 Januari 2026 - 01:39 WIB

Terungkap pemicu ledakan di kawasan IUP PT Antam UPBE Pongkor Bogor

Rabu, 14 Januari 2026 - 20:06 WIB

Ngeri! Puluhan penambang emas ilegal di Pongkor Bogor keracunan gas

Senin, 12 Januari 2026 - 13:10 WIB

500 korban bencana minta kepastian, KDM ingin Pemkab Sukabumi ajukan ke pemprov

Berita Terbaru

Ilustrasi wisatawan asing sedang mengunjungi desa wisata - sukabumiheadline.com

Wisata

Daftar desa wisata di Sukabumi yang menarik dikunjungi

Senin, 2 Feb 2026 - 02:15 WIB