Ridwan Kamil: Mural Kritik Politik Seharusnya Ditanggapi Biasa Saja

- Redaksi

Sabtu, 28 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ridwan Kamil. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Ridwan Kamil. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Tengah viral maraknya mural yang memuat kritik politik juga merembet ke Kota Bandung. Di salah satu jalan layang di Kota Bandung sempat ramai akhir-akhir ini menjadi kontroversi bahkan urusan hukum.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Kang Emil sapaan Ridwan Kamil menilai, kurangnya dialog terkait seni budaya dan politik membuat karya mural itu jadi kontroversi.

Menurutnya, mural kritik politik seharusnya ditanggapi biasa saja. Dirinya sendiri, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena saat masih menjabat Wali Kota Bandung pun, urusan pemberian ruang pada seni sudah dilakukan olehnya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tradisi seni kota ini saya mah sangat senang. Dulu saya zaman wali kota kan memberikan ruang-ruang. Tiangnya Pasupati dimural, di dinding Siliwangi dimural, tidak masalah,” ujar Emil dalam jumpa pers virtual, Jumat (27/8/2021).

Karena persoalan seni mural yang bermuatan politik, Emil menilai yang perlu dikedepankan adalah etika budaya dan batasan-batasan yang harus dimengerti para seniman mural.

”Tinggal kita menyepakati secara etika budaya, batas-batasnya aja ya, selama memenuhi kearifan lokal, etika yang disepakati, saya kira tidak ada masalah,” katanya.

Emil menambahkan, ranah seni mengundang kontroversi atau perdebatan ketika mengetengahkan kritik politik. Karenanya, Emil menilai penting mendiskusikan hal ini dengan para budayawan dan seniman. Pemerintah menurutnya harus memfasilitasi ruang diskusi.

Berita Terkait

Warga Aceh patungan Rp1 miliar untuk bangun jembatan, Menteri PU: Terimakasih
Bukan Budi Utomo yang ini, TNI aktif dalam kasus korupsi MBG
Profil Pipit Rismanto: Polisi pembasmi tambang ilegal resmi jabat Kapolda Jabar
DPRD Jabar bahas usulan ganti nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda
Termasuk Sukabumi, daftar 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat punya kapolres baru
Anggaran pelatihan manajer Kopdes Merah Putih Rp45 juta per orang
4 kelompok prioritas penerima MBG diumumkan BGN
Komisi II DPR RI: Dana MBG salurkan langsung ke ibu agar memasak sendiri

Berita Terkait

Selasa, 7 Juli 2026 - 20:08 WIB

Warga Aceh patungan Rp1 miliar untuk bangun jembatan, Menteri PU: Terimakasih

Senin, 6 Juli 2026 - 05:28 WIB

Bukan Budi Utomo yang ini, TNI aktif dalam kasus korupsi MBG

Senin, 6 Juli 2026 - 01:22 WIB

Profil Pipit Rismanto: Polisi pembasmi tambang ilegal resmi jabat Kapolda Jabar

Jumat, 3 Juli 2026 - 03:43 WIB

DPRD Jabar bahas usulan ganti nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda

Kamis, 2 Juli 2026 - 23:34 WIB

Termasuk Sukabumi, daftar 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat punya kapolres baru

Berita Terbaru