Ridwan Kamil: Mural Kritik Politik Seharusnya Ditanggapi Biasa Saja

- Redaksi

Sabtu, 28 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ridwan Kamil. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Ridwan Kamil. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Tengah viral maraknya mural yang memuat kritik politik juga merembet ke Kota Bandung. Di salah satu jalan layang di Kota Bandung sempat ramai akhir-akhir ini menjadi kontroversi bahkan urusan hukum.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Kang Emil sapaan Ridwan Kamil menilai, kurangnya dialog terkait seni budaya dan politik membuat karya mural itu jadi kontroversi.

Menurutnya, mural kritik politik seharusnya ditanggapi biasa saja. Dirinya sendiri, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena saat masih menjabat Wali Kota Bandung pun, urusan pemberian ruang pada seni sudah dilakukan olehnya

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tradisi seni kota ini saya mah sangat senang. Dulu saya zaman wali kota kan memberikan ruang-ruang. Tiangnya Pasupati dimural, di dinding Siliwangi dimural, tidak masalah,” ujar Emil dalam jumpa pers virtual, Jumat (27/8/2021).

Karena persoalan seni mural yang bermuatan politik, Emil menilai yang perlu dikedepankan adalah etika budaya dan batasan-batasan yang harus dimengerti para seniman mural.

”Tinggal kita menyepakati secara etika budaya, batas-batasnya aja ya, selama memenuhi kearifan lokal, etika yang disepakati, saya kira tidak ada masalah,” katanya.

Emil menambahkan, ranah seni mengundang kontroversi atau perdebatan ketika mengetengahkan kritik politik. Karenanya, Emil menilai penting mendiskusikan hal ini dengan para budayawan dan seniman. Pemerintah menurutnya harus memfasilitasi ruang diskusi.

Berita Terkait

Revisi UU, Prabowo mau izinkan kewarganegaraan ganda
Prabowo klaim 6 bulan 2026 sudah ciptakan 1,4 juta lapangan kerja baru
Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis
Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG
KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah
Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 20:00 WIB

Revisi UU, Prabowo mau izinkan kewarganegaraan ganda

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:26 WIB

Prabowo klaim 6 bulan 2026 sudah ciptakan 1,4 juta lapangan kerja baru

Selasa, 11 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:22 WIB

KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah

Berita Terbaru

Ilustrasi pelajar sekolah dasar (SD) - sukabumiheadline.com

Pendidikan

Prabowo minta 8 bahasa asing diajarkan sejak kelas 1 SD

Selasa, 18 Agu 2026 - 09:00 WIB

Honda Dunk - Honda

Otomotif

Honda Dunk, skuter matic si irit BBM dijual cuma segini

Selasa, 18 Agu 2026 - 03:30 WIB