SUKABUMIHEADLINES.com l PARAKANSALAK – Terkait rencana aksi Ormas Diaga Muda Kabupaten Sukabumi untuk menurunkan 1.000 massa untuk melakukan unjuk rasa kepada Bupati Sukabumi Marwan Hamami, direspons tokoh pemuda Parakansalak, Rifal Fauzi.
Rifal menyebut, runtuhnya rezim Orde Baru (Orba) tahun 1998 tidak secara mutatis mutandis membawa perubahan Indonesia menuju demokrasi yang terkonsolidir, termasuk di Kabupaten Sukabumi.
“Banyak dari berbagai tokoh menyimpulkan, Indonesia tidak (lagi) demokrasi penuh, tetapi telah berevolusi menjadi semacam bentuk tak liberal pemerintahan demokrasi,“ kata dia kepada sukabumiheadlines.com, Ahad (14/11/2021).
Romantisme Holland dan Nipon, begitu Rifal menyebutnya, telah berkarat dalam pola pikir dan sikap para pemimpin yang notabene berasal dari “kalangan tua” yang ketika mereka duduk di kursi kepemimpinan, sikap-sikap feodalisme ini muncul dan mudah sekali kita temui.
“Demokrasi harusnya menciptakan ruang-ruang diskursus untuk publik (public sephere), agar setiap kebijakan diuji dan dianalisa oleh seluruh elemen masyarakat dan tidak melulu melalui ruang-ruang formil. Contohnya seperti saat ini yang sedang dilakukan oleh ormas Diaga,“ paparnya.
Aspirasi dan aksi Diaga, tambah Rifal, adalah bentuk aktualisasi diri yang berasal dari delibrasi demokrasi. “Kawan-kawan Diaga kan berhak bicara, menganalisa dan berekpresi.“
Sementara di sisi lain, menurutnya, sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi seolah-olah berlebihan dalam menyikapi pergerakan kawan-kawan Diaga dengan berbagai argumentasi, yang pada akhirnya menciptakan sebuah dikotomi baru antara Diaga vs Pemkab Sukabumi.
Ditambahkan Rifal, meskipun hal semacam itu dinilai lumrah. Namun, ia menyayangkan kenapa hal tersebut harus melebar jika Bupati Sukabumi bijak dalam menyikapi berbagai persoalan publik. Karenanya, ia menilai pentingnya kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi sebagai peneduh.
“Di luar persoalan Diaga dan Pemkab Sukabumi, saya berharap DPRD hadir untuk memberikan suasana teduh di Sukabumi. Lembaga legislatif ini harus mampu menjadi jembatan di antara keduanya,“ cetusnya.
Apalagi, kata dia, sebagaimana diketahui, DPRD di bawah kepemimpinan Yudha Sukamagara dinilainya cukup supel dalam melakukan komunikasi semacam ini.
“DPRD juga sudah selayaknya melakukan jemput bola dalam menjaring aspirasi. Tidak melulu nunggu di Jajaway melaui agenda audiensi. Saya juga berharap DPRD tidak melulu melihat berbagai persoalan dari sisi politis semata. Gemah ripah loh jinawi musti dijaga dengan baik, agar tidak ada konflik horizontal, karena jika DPRD tidak bijak, kepada siapa nanti kami ini mengadu?“ Pungkas Rifal.