SUKABUMIHEADLINE.com l Sandiaga Uno kali ini menyentil pencalonan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang yang akan diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Sandi menyebut ada perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ketika Gerindra mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI 2017 lalu.
Sandiaga Uno yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, itu mengungkapkan hal ini saat berbincang bersama Akbar Faizal di Youtube Akbar Faizal Uncensored, Kamis (26/1/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akbar Faizal bertanya apakah ada kesepakatan yang dibuat antara Gerindra dengan Anies Baswedan di pencalonan Pilgub DKI 2017. Karena menurut Akbar Faizal, saat ini beredar video yang memperlihatkan Anies Baswedan berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Prabowo juga menjadi capres di 2024.
“Apakah ada perjanjian ini tertulis maupun tidak tertulis, apa hanya untuk gubernur?” tanya Akbar.
Pertanyaan tersebut dijawab Sandiaga Uno bahwa memang ada perjanjian tertulis antara Anies Baswedan dan Gerindra di masa pencalonan Pilgub DKI 2017.
Namun, Sandiaga Uno tidak mau memberi jawaban isi perjanjian itu. Ia menyarankan Akbar Faizal mengundang Fadli Zon untuk bicara hal ini karena Fadli lah yang men-draft dan menulis tangan perjanjian itu.
“Menurut saya Bang Akbar bisa mengundang dia (Fadli Zon) karena dia pasti ingatlah karena dia yang menulis. Ga tahu dia berani ga, ngomong,” jawab Sandiaga Uno.
Memang kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, ada beberapa poin yang cukup detail yang disepakati dalam perjanjian itu.
“Karena itu kan di awal koalisi dan penentuan paslon. Melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Saya sendiri ga megang itu copy-nya. Kalau ga salah ada di brankas Pak Fadli atau Pak Prabowo. Ada itu dan menurut saya nanti Pak Fadli bisa bicara sebagai tambahan informasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Partai NasDem telah mengklarifikasi bahwa pernyataan Anies Baswedan dalam perjanjian tersebut, adalah dalam konteks Pilpres 2019, bukan untuk Pilpres 2024.
