SUKABUMIHEADLINE.com l Soal klaim ada 110 juta netizen mendukung Pemilu 2024 ditunda berdasarkan big data yang dimilikinya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menolak untuk membukanya ke publik.
Hal itu disampaikan menteri yang biasa disebut LBP itu ketika menanggapi permintaan sejumlah pihak yang memintanya membuka big data soal 110 juta rakyat ingin pemilu 2024 ditunda.
LBP mengatakan saat ini teknologi berkembang pesat untuk mendapatkan data tersebut. Dia juga menegaskan data yang dimiliki benar-benar ada bukan sekadar kebohongan saja. “Ya pasti ada lah (big data), masa bohong. Tapi janganlah (dibuka ke publik), buat apa dibuka,” kata Luhut seperti diberitakan republika.co.id pada Rabu, 16 Maret 2022.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang saya tangkap ya, saya boleh benar boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok, yang kedua kenapa duit segitu besar untuk pilpres mau dihabisi sekarang. Kita kan masih sibuk dengan COVID-19, keadaan masih begini, dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan, kenapa kita mesti terburu-buru,” tambah Luhut.
Menurutnya, terkait penundaan Pemilu 2024 itu memerlukan proses yang panjang. Karena terlebih dahulu harus meminta persetujuan kepada DPR dan juga MPR.
“Itu kan semua berproses, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR ya bagus. DPR enggak setujunya berhenti, kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR enggak setuju, ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?” katanya.
Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, mengutip kompas.com, Luhut menjelaskan pernyataan terkait penundaan pemilu itu disampaikan karena melihat kondisi di masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah mulai tenang tanpa gejolak politik.
Maka dari itu, menurutnya, banyak masyarakat kalangan bawah ingin kondisi ini tetap terjaga.
