Sebut 110 Juta Netizen Dukung Pemilu 2024 Diundur, tapi Luhut Enggan Buka Data

- Redaksi

Kamis, 17 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Soal klaim ada 110 juta netizen mendukung Pemilu 2024 ditunda berdasarkan big data yang dimilikinya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menolak untuk membukanya ke publik.

Hal itu disampaikan menteri yang biasa disebut LBP itu ketika menanggapi permintaan sejumlah pihak yang memintanya membuka big data soal 110 juta rakyat ingin pemilu 2024 ditunda.

LBP mengatakan saat ini teknologi berkembang pesat untuk mendapatkan data tersebut. Dia juga menegaskan data yang dimiliki benar-benar ada bukan sekadar kebohongan saja. “Ya pasti ada lah (big data), masa bohong. Tapi janganlah (dibuka ke publik), buat apa dibuka,” kata Luhut seperti diberitakan republika.co.id pada Rabu, 16 Maret 2022.

“Yang saya tangkap ya, saya boleh benar boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok, yang kedua kenapa duit segitu besar untuk pilpres mau dihabisi sekarang. Kita kan masih sibuk dengan COVID-19, keadaan masih begini, dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan, kenapa kita mesti terburu-buru,” tambah Luhut.

Menurutnya, terkait penundaan Pemilu 2024 itu memerlukan proses yang panjang. Karena terlebih dahulu harus meminta persetujuan kepada DPR dan juga MPR.

“Itu kan semua berproses, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR ya bagus. DPR enggak setujunya berhenti, kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR enggak setuju, ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita. Kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?” katanya.

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, mengutip kompas.com, Luhut menjelaskan pernyataan terkait penundaan pemilu itu disampaikan karena melihat kondisi di masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah mulai tenang tanpa gejolak politik.

Maka dari itu, menurutnya, banyak masyarakat kalangan bawah ingin kondisi ini tetap terjaga.

Berita Terkait

Sosiolog UI ajak hukum partai politik yang berkhianat, bisu dan tuli terhadap suara rakyat
Didirikan Anies Baswedan, ini susunan pengurus Ormas Gerakan Rakyat
Profil, agama dan biodata Andreas, pengusaha jadi Wakil Bupati Sukabumi
Temuan tulang belulang manusia gegerkan warga Pabuaran Sukabumi, begini wujudnya
MK tolak gugatan Iyos-Zainul, Asep Japar-Andreas sah Cabup/Cawabup Sukabumi terpilih
PHPU Bupati Sukabumi, di MK Iyos-Zainul ungkit dugaan penggelembungan suara 469 TPS
Cabup/Cawabup Sukabumi terpilih Asep Japar-Andreas batal dilantik 6 Februari 2025
Kenali 50 Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi 2024-2029 menurut dapil, asal parpol dan suara

Berita Terkait

Sabtu, 29 Maret 2025 - 13:00 WIB

Sosiolog UI ajak hukum partai politik yang berkhianat, bisu dan tuli terhadap suara rakyat

Jumat, 28 Februari 2025 - 18:42 WIB

Didirikan Anies Baswedan, ini susunan pengurus Ormas Gerakan Rakyat

Sabtu, 22 Februari 2025 - 00:55 WIB

Profil, agama dan biodata Andreas, pengusaha jadi Wakil Bupati Sukabumi

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:26 WIB

Temuan tulang belulang manusia gegerkan warga Pabuaran Sukabumi, begini wujudnya

Kamis, 6 Februari 2025 - 00:01 WIB

MK tolak gugatan Iyos-Zainul, Asep Japar-Andreas sah Cabup/Cawabup Sukabumi terpilih

Berita Terbaru

Lambang atau logo koperasi lama dan baru - Istimewa

Regulasi

Mengenal definisi, logo, prinsip, tujuan dan jenis koperasi

Sabtu, 5 Apr 2025 - 01:04 WIB