sukabumiheadline.com – Umrah mandiri kini dilegalkan pemerintah. Dengan begitu, calon jemaah bisa berangkat sendiri tanpa melalui biro travel umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Adapun legalisasi umrah mandiri tersebut sudah disetujui pemerintah bersama DPR RI lewat UU No 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan: a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri,” bunyi pasal 86 dilihat dari salinan UU No 14 Tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alasan utama dari dimasukkannya ketentuan mengenai umrah mandiri adalah karena pemerintah Arab Saudi saat ini sudah memberikan izin resmi bagi pelaksanaan umrah mandiri.
Pemerintah Arab Saudi sendiri saat ini telah mengubah regulasi yang mengatur tentang umrah mandiri, di mana setiap warga negara yang membeli tiket penerbangan maskapai Arab Saudi dapat memperoleh visa kunjungan gratis selama empat hari (transit visa).
Umrah mandiri melalui jalur darat
Untuk informasi, pemerintah Arab Saudi sendiri saat ini terus mempromosikan umrah mandiri dengan menggandeng maskapai nasional mereka seperti Saudi Arabian Airlines dan Flynas Airlines.
Selain itu, umrah mandiri juga banyak dilakukan oleh banyak Muslim asal Indonesia. Bahkan, banyak dari mereka melakukan umrah mandiri melalui jalur darat, karena dinilai lebih murah dari sisi biaya.
Seperti dilakukan oleh salah seorang warga Sukabumi, Jawa Barat, Firdan. Melalui akun Instagram pribadinya, @akangfirdan, ia membagikan momen berkesan saat melakukan umrah mandiri melalui jalur darat.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan alasan pemerintah melegalkan umrah mandiri karena menyesuaikan perkembangan regulasi yang di Arab Saudi.
“Terkait dengan umrah mandiri memang sudah diatur dan dilegalkan oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2025. Nah UU (tersebut) tentu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada di Saudi Arabia atau kerajaan Saudi Arabia pada saat ini pintu atau gerbang untuk pelaksanaan haji mandiri memang sangat dibuka oleh Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia,” katanya, dikutip Ahad (26/10/2025).
Dengan begitu, lanjut Dahnil, Indonesia harus memiliki regulasi yang kompatibel dan menyesuaikan dengan Arab Saudi terkait hal tersebut.
Dahnil menjelaskan pemerintah ingin melindungi seluruh jemaah umrah mandiri. Karenanya, UU terkait legalisasi umrah mandiri diresmikan sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah.
“Kita ingin melindungi seluruh jamaah umrah mandiri atau seluruh jamaah umrah kita maka kita masukkanlah di dalam Undang-Undang untuk memastikan perlindungan terhadap jamaah umrah mandiri,” kata Dahnil.
