SUKABUMIHEADLINES.com l Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran berkemah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara direspons Suku Balik, warga suku asli yang mendiami kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Salah seorang warga Suku Balik, Yati Dahlia mengungkapkan rasa kecewa dengan kedatangan Jokowi yang meninjau IKN Nusantara. Menurutnya, Jokowi terkesan cuek lantaran tidak mendengarkan aspirasi masyarakat PPU dan memilih untuk berkemah.
Terlebih, menurutnya, kedatangan Jokowi tersebut, tidak diketahui masyarakat sekitar. “Kami sedikit kecewa, walaupun bapak presiden kemarin datang, tapi terkesan cuek atau masa bodoh karena mungkin kami lebih merasa kecewa seperti itu. Karena teriakan kami selama ini tidak didengarkan, kami seperti dianggap tidak ada di sini, justru tidak ada koordinasi seperti kepala adat atau tokoh yang ada di sini kami tidak diberitahu,” ujar Dahlia alam konferensi pers ‘Camping Oligarki di IKN: Gimmick Elit Saat Rakyat Menjerit’, Selasa (15/3/2022).
Lebih jauh, Dahlia menyebut, masyarakat tidak memedulikan kegiatan Jokowi berkemah di kawasan Titik Nol IKN. Sebab kata dia, warga tidak diuntungkan dengan kegiatan tersebut.
“Jadi kalau masalah kemping kemarin kami tidak sebenarnya tidak membutuhkan hal itu dan buat apa seperti itu, tidak ada yang merasa diuntungkan untuk hal itu,” ucapnya.
Dahlia menuturkan saat ini pihaknya fokus terkait permasalahan pemasangan plang di lahan-lahan warga untuk pembangunan IKN.
Masyarakat, kata Dahlia, juga kecewa dengan surat edaran Gubernur Kalimantan Timur yang menyatakan lahan pembangunan IKN tidak termasuk lahan warga. Namun faktanya di lapangan, terjadi pemasangan plang pembangunan IKN di lahan-lahan milik warga.
“Kami lebih fokus ke lahan-lahan kami yang kena plang seperti itu dengan surat edaran yang ada seperti itu, karena kemarin bapak gubernur bilang bahwa lahan untuk pembangunan IKN, tidak termasuk di lahan warga itu tapi kenyataannya yang kami alami di sini, plangnya sudah ke pemukiman warga,” papar Dahlia
Dengan demikian, kata Dahlia, jika pembangunan IKN tetap dilakukan masyarakat meminta kejelasan perihal lahan-lahan yang sudah dipasang plang. Bagi Dahlia, pemasangan plang di lahan milik warga merupakan tindakan pengambilan secara sepihak.
“Itu pengambilan secara sepihak kami tidak pernah diajak bertemu, tidak diajak koordinasi. Jadi kami berharap pemerintah menanggapi suara kami ini bagaimana dengan lahan lahan warga yang masuk di pemukiman warga yang ada plang plang warga, penyelesaiannya seperti apa,” sambungnya.