Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan

- Redaksi

Kamis, 19 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan (kiri) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman - Istimewa

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan (kiri) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman - Istimewa

sukabumiheadline.com – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyinggung Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman yang tak pernah hadir rapat paripurna dan ngantor di Gedung Sate.

Sindiran itu disampaikan Erwan saat hadir dalam rapat paripurna denga agenda pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPRD Jabar, Kamis (19/6/2025).

Saat itu, anggota DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Pipik Taufik Ismail menanyakan soal utang Provinsi Jabar kepada BPJS sekitar Rp300 miliar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini kasusnya di 2024, maka kami fraksi PDIP ingin meminta ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait permasalahan utang BPJS Rp300 milyar. Ini jadi permasalahan tata kelola keuangan di Jabar, karena mengganggu permasalahan keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar,” ujar Pipik

Pertanyaan Pipik kemudian ditanggapi Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara sekaligus pimpinan sidang. Iswara mengatakan jika utang tersebut akan direalisasikan di perubahan anggaran tahun ini.

“Nanti kita akan minta untuk menjawab. Pak Wagub ada tambahan,” tanya Iswara.

Erwan Setiawan kemudian menyampaikan jika penyampaian jawaban pelaksanaan APBD 2024 akan disampaikan oleh Sekda Jabar.

“Karena saya dengan Gubernur tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real, tadi yang disampaikan oleh yang terhormat juga dari Fraksi PDIP,” ujar Erwan.

Erwan kemudian meminta anggota DPRD agar sekalian menanyakan ke mana saja Sekda. Sebab, menurutnya selama Paripurna Sekda dianggap tidak pernah hadir.

“Dan juga sekalian tanyakeun (tanyain), ‘kamana wae (kemana saja) Sekda?’. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir dan sekarang pun di kantor gak pernah ada, coba tanyakan yang terhormat anggota DRPD, terimakasih,” katanya.

Pernyataan Erwan tersebut, kemudian ditanggapi lagi oleh Iswara yang menyebut jika Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda merupakan bagian dari integral yang tidak terpisahkan dari eksekutif.

“Yang dibacakan nanti hasil pembahasan bersama, jadi kita akan menerima nanti apakah Gubernur yang menjawab, apakah pak Sekda dan masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah itu menjadi masalah internal di eksekutif, kita jaga rumah kita masing-masing saja,” ujar Iswara.

Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, sejak awal, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memerintahkan agar seluruh birokrasi dituntut untuk bekerja ekstra dan rajin turun ke lapangan.

“Semua hari-hari kerja, semua jam jam kerja. Makanya kan teman-teman sekarang tagline-nya ‘sabubukna‘ dalam tanda kutip,” ujar Herman.

Sabubukna‘ yang dimaksud Sekda adalah bekerja totalitas alias tidak asal-asalan.

“Tentu kita lakukan mitigasi, kita lakukan apa namanya, antisipasi, jangan sampai brengbeng (lari) tapi tanpa ada perhitungan kan konyol namanya. Ini spirit yang sedang kita pacu,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan pada beberapa kesempatan Sekda Jabar nampak hadir di Gedung Sate memimpin berbagai rapat. Terbaru, Herman memimpin rapat TAPD di ruang rapat Ciremai, Gedung Sate.

Berita Terkait

Anggaran Rp68 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sukabumi akhirnya melayang
Nyaris 100 ribu! Jawa Barat juara kasus perceraian se-Indonesia, ini kabupaten terbanyak
5 prioritas Jabar di Musrenbang RKPD 2027: Sekolah gratis hingga konektivitas wilayah
KDM ajak Gen Z Jawa Barat nikah sederhana, uang mending buat beli rumah
Soal bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama, Korlantas Polri kunjungi Lembur Pakuan
Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kabaya Sunda 2026 bulan depan
Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP
Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung

Berita Terkait

Sabtu, 25 April 2026 - 01:35 WIB

Anggaran Rp68 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sukabumi akhirnya melayang

Kamis, 23 April 2026 - 17:31 WIB

Nyaris 100 ribu! Jawa Barat juara kasus perceraian se-Indonesia, ini kabupaten terbanyak

Sabtu, 18 April 2026 - 17:40 WIB

5 prioritas Jabar di Musrenbang RKPD 2027: Sekolah gratis hingga konektivitas wilayah

Rabu, 15 April 2026 - 13:27 WIB

KDM ajak Gen Z Jawa Barat nikah sederhana, uang mending buat beli rumah

Senin, 13 April 2026 - 20:31 WIB

Soal bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama, Korlantas Polri kunjungi Lembur Pakuan

Berita Terbaru

Ilustrasi nasabah mengambil tabungan di bank - sukabumiheadline.com

Headline

Miris, warga Sukabumi mulai makan tabungan

Kamis, 30 Apr 2026 - 00:01 WIB