Surat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Minta Donasi Rp800 Juta ke Wali Kota Cirebon

- Redaksi

Selasa, 5 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sukabumiheadline.com – Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis merespons terkait surat permintaan sumbangan untuk anak yatim piatu yang mencatut nama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Dikutip dari detik.com, Azis membenarkan surat permintaan sumbangan untuk santunan anak yatim di bulan Ramadhan. Namun, ia menegaskan tak percaya surat itu berasal dari Ngabalin.

“Saya kira kepala daerah ini enggak bodoh-bodoh teuing (banget), yang harus kemudian mempercayai hal-hal yang demikian,” kata Azis di Kota Cirebon, Selasa (5/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Suratnya memang masuk, tapi saya kira kepala daerah bukan orang yang kemudian bisa dibodohi dengan hal yang demikian,” ujarnya menambahkan.

Azis mengaku baru mengetahui adanya surat tersebut sekira dua hari lalu. Namun, Azis belum mengetahui siapa pihak yang mengirim surat itu.

Sebelumnya, diberitakan kompas.com, nama Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dicatut dalam surat untuk meminta sumbangan kepada Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis sebesar Rp800 juta, dengan dalih untuk santunan anak yatim di bulan Ramadhan.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sumbangan bakal dibagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, panitia mengaku kekurangan anggaran.

Sementara, Ngabalin sendiri membantah jika ia menandatangani surat itu. “Dengan administrasi yang sama sekali tidak kami kenal di Kantor Staf Presiden untuk meminta uang ke Wali Kota bantuan Rp800 juta atas nama Ali Mochtar,” kata Ngabalin.

Berita Terkait

Tinggi peminat, Menaker ajukan tambahan 150 ribu kuota Magang Nasional 2026
Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kabaya Sunda 2026 bulan depan
BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini
Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP
Temuan Komnas HAM: Penyiram air keras ke Andrie Yunus belasan orang, ada sipil
Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung
KontraS: Kasus siram air keras ke Andrie Yunus, Operasi Sadang dan libatkan 16 orang
KDM: Bangun trotoar estetik di Jabar, istilah shelter ganti “pangiuhan”

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 18:48 WIB

Tinggi peminat, Menaker ajukan tambahan 150 ribu kuota Magang Nasional 2026

Jumat, 10 April 2026 - 17:48 WIB

Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kabaya Sunda 2026 bulan depan

Jumat, 10 April 2026 - 00:37 WIB

BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini

Kamis, 9 April 2026 - 14:22 WIB

Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP

Kamis, 9 April 2026 - 05:48 WIB

Temuan Komnas HAM: Penyiram air keras ke Andrie Yunus belasan orang, ada sipil

Berita Terbaru