Survei Litbang Kompas, Mayoritas Warga Setuju Hak Angket Kecurangan Pemilu

- Redaksi

Senin, 4 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rekapitulasi suara Pemilu oleh PPK Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. l Istimewa

Rekapitulasi suara Pemilu oleh PPK Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Jajak pendapat Litbang Kompas terkini menunjukkan sebesar 62,2 persen responden menyetujui jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Adapun, jelas peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, jajak pendapat Litbang Kompas kali ini digelar pada 26-28 Februari 2024.

“Sebagai bagian dari hak DPR, lebih dari separuh responden (62,2 persen) jajak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilihan presiden (pilpres),” kata Yohan, dikutip dari Kompas.id, Senin (4/3/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut analisis Yohan, berdasarkan survei, sikap ini tidak hanya ditunjukkan kelompok responden yang tahu dan mengikuti isu tersebut.

Melainkan juga dinyatakan oleh mereka yang tidak tahu atau tidak mengikuti pemberitaan terkait hak angket.

Baca Juga :  Soal Hak Angket, 50 Tokoh Nasional Surati Ketum PDIP, NasDem, PKB, PKS dan PPP

Sebaliknya, mereka yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33 persen dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan sebanyak 4,8 persen.

Litbang Kompas juga menyebut bahwa proses hak angket oleh DPR tidak lah mudah.

“Ada proses politik yang harus dilalui meskipun jika mengacu jumlah kursi atau fraksi yang merujuk konstelasi politik saat ini, kubu yang cenderung setuju hak angket relatif lebih banyak menguasai kursi di DPR,” tulis Yohan.

Pengajuan hak angket, menurut Yohan, harus memenuhi tiga syarat jika merujuk Pasal 199 Ayat (1) hingga Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Baca Juga :  Soal Hak Angket, 50 Tokoh Nasional Surati Ketum PDIP, NasDem, PKB, PKS dan PPP

Syarat pertama, diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Kedua, pengusulan hak angket disertai dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan.

“Ketiga, mendapat persetujuan Rapat Paripurna DPR yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota DPR yang hadir,” tulis Yohan.

Sebagai informasi, jajak pendapat Litbang Kompas menggunakan 512 responden dari 38 provinsi yang berhasil diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Tingkat kepercayaan survei Litbang Kompas ini sebesar 95 persen dengan margin of error lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Berita Terkait

11 wanita PSK online dari Bogor dikirim ke Sukabumi, 4 idap HIV/Aids
Pernyataan Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon jadi bumerang
Dedi Mulyadi akan terapkan e-voting Pilkades, warga Sukabumi siap?
Puan Maharani: Tolak relokasi rakyat Palestina dari Gaza
Dipalak atau diancam? Menko Polkam: Masyarakat harus aktif lapor ke Satgas Premanisme
Bapak-bapak nakal Sukabumi, siap-siap dikirim ke barak militer!
Mei kelabu 13 tahun lalu, 45 penumpang pesawat SSJ-100 tewas di perbatasan Sukabumi-Bogor
Berantas preman berkedok ormas, TNI turunkan satuan intelijen

Berita Terkait

Minggu, 18 Mei 2025 - 01:52 WIB

11 wanita PSK online dari Bogor dikirim ke Sukabumi, 4 idap HIV/Aids

Jumat, 16 Mei 2025 - 20:58 WIB

Pernyataan Dedi Mulyadi dalam Musrenbang di Cirebon jadi bumerang

Jumat, 16 Mei 2025 - 17:31 WIB

Dedi Mulyadi akan terapkan e-voting Pilkades, warga Sukabumi siap?

Jumat, 16 Mei 2025 - 14:46 WIB

Puan Maharani: Tolak relokasi rakyat Palestina dari Gaza

Senin, 12 Mei 2025 - 10:00 WIB

Dipalak atau diancam? Menko Polkam: Masyarakat harus aktif lapor ke Satgas Premanisme

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie. l Istimewa

Hukum

ProJo sewot Menkop Budi Arie disebut terima 50% fee judol

Senin, 19 Mei 2025 - 05:00 WIB

RSUD Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi - RSUD Sekarwangi

Khazanah

Sejarah singkat RSUD Sekarwangi Sukabumi, berdiri sejak 1932

Senin, 19 Mei 2025 - 00:59 WIB