Tahun Ini Kades dan perangkat desa di Sukabumi tak dapat THR dan gaji ke-13

- Redaksi

Senin, 18 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteru Dalam Negeri Tito Karnavian. l Istimewa

Menteru Dalam Negeri Tito Karnavian. l Istimewa

sukabumiheadline.com – Kabar tak mengenakan harus diterima para kepala desa (Kades) dan perangkatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.

Tito beralasan, kepala dan perangkat desa tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Aturannya tidak ada. Dalam UU Desa itu perangkat desa itu bukan ASN, sama dengan kepala desa itu bukan ASN. Baik dalam UU ASN dalam UU Desa statusnya belum jelas, bukan ASN. Oleh karena itu tidak termasuk dalam pemberian tunjangan oleh pemda,” ujar Tito, Jumat (15/3/2024) lalu.

Kendati, Tito menyebutkan ada kemungkinan kepala dan perangkat desa mendapatkan THR. Berkaca pada tahun lalu, pemberiannya menggunakan Dana Desa.

“Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Kita prinsipnya ingin mensejahterakan, tapi tidak memberatkan dana desa, jelasnya.

Tito memperkirakan anggaran THR kepala dan perangkat desa bisa mencapai Rp1,6 triliun. Nilai yang cukup besar sehingga harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan juga karena menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

“Kita hitung saja nanti jumlah umumnya. Gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp2 jutaan lebih kurang. Jadi seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya lebih kurang Rp20 juta per desa. Nah itu dikali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp1,6 triliun,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2024. Artinya, anggaran THR akan mengambil porsi 2,25 persen dari Dana Desa tahun ini.

“Alokasi dari pusat, dari bu menkeu (Sri Mulyani) Rp70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa. Prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli,” pungkas Tito.

Berita Terkait

Izin perumahan di Jawa Barat bakal ditata ulang sesuai risiko bencana dan tata ruang
Penasihat Presiden Prabowo mengaku jadi korban penyadapan Listyo Sigit cs: Saya Nomor 42
Nomor 44 asal Sukabumi, ini daftar Brigjen Polisi kena rotasi Kapolri November 2026
Ini daftar 11 jenderal polisi diduga terlibat skandal sadap HP Presiden Prabowo
Jabatan Ade Ary Syam Indradi, jenderal asal Sukabumi dimutasi usai penyadapan HP Prabowo
Kecam penyadapan HP Prabowo oleh Listyo Sigit cs, AHY: Bongkar siapa yang perintah!
Profil 3 jenderal polisi tersangka kasus penyadapan HP Presiden Prabowo Subianto
Sadap HP Presiden, Listyo Sigit Prabowo dipecat dari Kepala Staf Kepresidenan

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 05:19 WIB

Penasihat Presiden Prabowo mengaku jadi korban penyadapan Listyo Sigit cs: Saya Nomor 42

Sabtu, 7 November 2026 - 14:24 WIB

Nomor 44 asal Sukabumi, ini daftar Brigjen Polisi kena rotasi Kapolri November 2026

Jumat, 6 November 2026 - 08:09 WIB

Ini daftar 11 jenderal polisi diduga terlibat skandal sadap HP Presiden Prabowo

Kamis, 5 November 2026 - 13:27 WIB

Jabatan Ade Ary Syam Indradi, jenderal asal Sukabumi dimutasi usai penyadapan HP Prabowo

Kamis, 5 November 2026 - 12:30 WIB

Kecam penyadapan HP Prabowo oleh Listyo Sigit cs, AHY: Bongkar siapa yang perintah!

Berita Terbaru

Sepeda jalan kaki

Teknologi

Cuma bakar duit riset, 7 alat sia-sia diproduksi

Senin, 9 Nov 2026 - 15:00 WIB