Urus SKCK, SIM, STNK hingga Jual Beli Tanah Wajib BPJS Dikeluhkan Warga Sukabumi

- Redaksi

Rabu, 23 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi. l Istimewa

Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l Setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu surat yang harus dibawa pengendara salah satunya adalah SIM.

Saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mewajibkan kartu peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik, seperti untuk jual beli tanah dan syarat mengurus SIM.

Kewajiban menyertakan BPJS Kesehatan tersebut dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang diteken Jokowi pada 6 Januari 2022 lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikutip sukabumiheadline.com pada Rabu, 23 Februari 2022, aturan ini juga menginstruksikan kepada Kapolri untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah peserta aktif program JKN.

Kebijakan baru pemerintah tersebut dikeluhkan Rizky Rahmatullah (20). Pria asal Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, itu menyebut kebijakan tersebut memberatkan.

Menurutnya, pemerintah harusnya sensitif dengan kondisi ekonomi warganya saat ini. “Kita kan bikin SKCK biasanya untuk melamar pekerjaan. Harusnya, kalau belum memiliki pekerjaan jangan dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang memberatkan,” kata dia kepada sukabumiheadline.com, Rabu (23/2/2022).

Sebagai informasi, kebijakan ini diterapkan untuk memastikan 98 persen penduduk Indonesia di berbagai wilayah terdaftar sebagai peserta program JKN pada 2024 mendatang.

Pada tahun lalu, jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17 persen. Sementara itu, pada tahun ini tingkat kepesertaan JKN ditargetkan mencapai 244,9 juta jiwa atau 89,5 persen penduduk.

Berita Terkait

Polisi geruduk lokasi pelatihan calon tentara bayaran Rusia di RI, tawarkan gaji Rp40 juta
Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR
West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna
150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar
Gibran tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk serahkan surat pengunduran diri dari wapres
Resmi sampaikan surat pengunduran diri, Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden
DPRD Jawa Barat dorong BJB perkuat pembinaan UMKM Sukabumi
Istana bantah pernyataan Gibran Soal Prabowo sarankan fight di PTUN

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:42 WIB

Polisi geruduk lokasi pelatihan calon tentara bayaran Rusia di RI, tawarkan gaji Rp40 juta

Sabtu, 14 November 2026 - 21:15 WIB

Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR

Sabtu, 14 November 2026 - 19:02 WIB

West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna

Kamis, 12 November 2026 - 21:09 WIB

150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar

Kamis, 12 November 2026 - 11:31 WIB

Gibran tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk serahkan surat pengunduran diri dari wapres

Berita Terbaru

Ilustrasi bupati dan wali kota - sukabumiheadline.com

Politik

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 Nov 2026 - 11:00 WIB