sukabumiheadline.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo memberi instruksi agar Indonesia membantu pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Palestina yang menjadi korban agresi Israel di Gaza.
Hal sama diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mengatakan pemerintah turut mengkaji lokasi alternatif selain Pulau Galang, Kepulauan Riau, untuk menampung rakyat Gaza yang direncanakan akan mendapatkan perawatan di Indonesia.
Kedua pernyataan istana tersebut menindaklanjuti keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza, Palestina yang menjadi korban kejahatan perang Israel sejak Oktober 2023. Pemerintah Indonesia siap menerima korban luka dan anak yatim piatu di Gaza.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo mengatakan telah memerintahkan Sugiono untuk membahas mekanisme evakuasi korban dengan pemerintah Palestina.
“Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim-piatu. Mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka,” kata Prabowo dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, dikutip sukabumiheadline.com, Selasa (12/8/2025).
Bumerang evakuasi warga Gaza ke Indonesia
Sementara itu, dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Saru Arifin berpandangan inisiatif Presiden Prabowo sedianya positif dari aspek kemanusiaan. Namun Saru mengingatkan secara politik ‘berbahaya’ khususnya bagi masa depan bangsa Palestina.
Sebab, persoalan kemanusiaan dalam situasi konflik antarnegara sangat erat kaitannya dengan politik. Menurutnya Israel yang didukung penuh negara adidaya Amerika dalam perang yang bernuansa genosida selama ini menunjukkan keinginan besar kedua negara untuk ‘menghabisi’ dan memaksa warga Palestina keluar dari wilayah Gaza.
“Hal ini agar ambisi mereka untuk menguasai Gaza bisa dengan mudah diwujudkan,” ujar Saru Arifin dilansir Hukumonline.
Hal senada dikemukakan anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengatakan perlu ada kesiapan teknis terkait rencana RI merawat warga Gaza di Pulau Galang.
“Tentang rencana pemerintah Indonesia akan mengevakuasi 2.000 warga Gaza ke Pulau Galang, Kepulauan Riau, kami menilai soal ini perlu ada kejelasan diplomatik, kesiapan teknis, dan pendekatan strategis dalam kebijakan kemanusiaan ini. Hal ini menjadi penting agar tidak ada multitafsir atas langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” kata Amelia.
Amelia mengatakan Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Namun, ia mengingatkan langkah tersebut perlu dibarengi dengan kalkulasi rasional, termasuk soal kesiapan fasilitas, akomodasi, transportasi, dan pengawasan keamanan.
“Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang,” ujarnya.
Legislator NasDem ini menyebut penanganan medis seharusnya bersifat sementara. Bila terlalu lama, katanya, Indonesia justru bisa terseret pada krisis sosial domestik, terutama jika terjadi tekanan fasilitas, konflik budaya, atau kebocoran pengawasan.
“Lebih jauh lagi, penempatan warga Gaza jauh dari tanah air mereka bisa menjadi preseden buruk: Israel akan dengan mudah mengatakan bahwa eksodus warga Palestina adalah solusi permanen. Ini bisa menjadi bumerang terhadap perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina,” ungkapnya.
Ia meminta RI untuk mendorong negara-negara Arab yang secara geografis dekat dengan Palestina untuk mengambil langkah serupa. Ia menilai negara-negara di Arab semestinya memiliki peran lebih besar dalam penyediaan layanan kesehatan.
“Untuk isu ini, seharusnya Indonesia mendorong negara-negara Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat serta memiliki tanggung jawab moral dan politik terhadap Gaza? Negara-negara seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab seharusnya memiliki kapasitas dan peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan medis,” kata Amelia.
“Ketimbang Indonesia justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah,” tambahnya.
Ia meninta pemerintah untuk hati-hati menyikapi langkah tersebut. Amelia berharap kebijakan itu tak membawa dampak buruk bagi Indonesia dan juga Palestina.
“Indonesia harus tetap berhati-hati agar solidaritas kemanusiaan ini, jangan sampai justru tidak menguntungkan Indonesia secara diplomasi. Oleh sebab itu, Kami mendesak Pemerintah untuk membuka ruang konsultasi dengan DPR, menyampaikan roadmap kebijakan ini secara terbuka, dan memastikan langkah ini tidak berdampak negatif terhadap perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia,” imbuhnya.
