UU Cipta Kerja disahkan, Buruh Sukabumi wajib tahu aturan baru jam kerja, libur dan pesangon

- Redaksi

Jumat, 17 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joko Widodo - Presiden Joko Widodo

Joko Widodo - Presiden Joko Widodo

sukabumiheadline.com – Bagi para karyawan swasta dan buruh pabrik di Sukabumi, Jawa Barat, tentu harus tahu mengenai aturan terbaru tentang jam kerja dan hari libur pasca Presiden Jokowi sahkan UU Cipta Kerja.

Ada banyak sekali yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang disahkan Jokowi itu, mengenai jam kerja dan hari libur karyawan swasta sendiri diatur di Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Dalam Pasal 77 dijelaskan tentang aturan jam kerja dan hari libur bagi para karyawan swasta.

Perusahaan tentu harus memiliki waktu kerja dan hari libur untuk karyawannya dan tidak bisa seenaknya mempekerjakan seseorang. Perusahaan harus ikut sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini adalah waktu kerja dan hari libur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun waktu kerja untuk para karyawan itu adalah 7 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu

Baca Juga :  Update Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat sesuai UU Cipta Kerja, Sukabumi berapa?

Namun perusahaan juga bisa menggunakan waktu kerja lain yaitu 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Jika ada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawannya di luar waktu itu atau melebihi waktu kerja maka harus ada persetujuan dengan sang karyawan.

Sehingga perusahaan tak bisa melakukan tanpa ada kesepakatan apapun, misalnya tiba-tiba mempekerjakan karyawan melebihi waktu tersebut.

Nantinya kelebihan waktu kerja itu harus dihitung sebagai lembur dan perusahaan harus membayar uang lembur di luar gaji pokok.

Aturan mengenai waktu kerja lembur juga tak bisa seenaknya di mana hanya dapat dilakukan paling lama selama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Dalam UU Cipta Kerja itu juga diatur mengenai hak karyawan yang di PHK atau pensiun di mana mereka akan mendapat uang pesangon dan uang penghargaan.

Besaran uang pesangon ditentukan dari masa kerja (MK) karyawan yang di PHK atau pensiun. Berikut ini besaran uang pesangonnya.

  1. MK 1 tahun diberi 1 bulan upah
  2. MK 1 tahun lebih, kurang 2 tahun diberi 2 bulan upah
  3. MK 2 tahun lebih, kurang 3 tahun diberi 3 bulan upah
  4. MK 3 tahun lebih, kurang 4 tahun diberi 4 bulan upah
  5. MK 4 tahun lebih, kurang 5 tahun diberi 5 bulan upah
  6. MK 5 tahun lebih, kurang 6 tahun diberi 6 bulan upah
  7. MK 6 tahun lebih, kurang 7 tahun diberi 7 bulan upah
  8. MK 7 tahun lebih, kurang 8 tahun diberi 8 bulan upah
  9. MK 8 tahun atau lebih diberi 9 bulan upah
Baca Juga :  Partai Buruh Lahir karena UU Cipta Kerja, Ini Susunan Pengurusnya

Besaran uang penghargaan juga disesuaikan dengan masa kerja atau MK, berikut jumlahnya:

  1. MK 3 tahun lebih, kurang 6 tahun diberi 2 bulan gaji
  2. MK 6 tahun lebih, kurang 9 tahun diberi 3 bulan gaji
  3. MK 9 tahun lebih, kurang 12 tahun diberi 4 bulan gaji
  4. MK 12 tahun lebih, kurang 15 tahun diberi 5 bulan gaji
  5. MK 15 tahun lebih, kurang 18 tahun diberi 6 bulan gaji
  6. MK 18 tahun lebih, kurang 21 tahun diberi 7 bulan gaji
  7. MK 21 tahun lebih, kurang 24 tahun diberi 8 bulan gaji
  8. MK 24 tahun lebih diberi 10 bulan gaji.

Berita Terkait

Resmi, semua desa di Jawa Barat  terapkan e-budgeting dan e-voting
Banyak lahan bersertifikat di bantaran sungai, KDM minta bantuan Jaksa Agung
Pimpinan DPR sudah terima surat pemberhentian Wapres Gibran
Gubernur Jawa Barat ancam orang tua yang anaknya langgar aturan Jam Malam
Prabowo: Indonesia siap akui Israel sebagai negara
Di depan profesor asal Sukabumi ini, Dedi Mulyadi sempat menitikkan air mata, kenapa?
Warga Sukabumi harus tahu, MK: Pendidikan dasar SD negeri dan swasta wajib gratis
Pelajar Sukabumi, Dedi Mulyadi berlakukan jam malam siswa mulai jam ini

Berita Terkait

Rabu, 4 Juni 2025 - 21:30 WIB

Resmi, semua desa di Jawa Barat  terapkan e-budgeting dan e-voting

Selasa, 3 Juni 2025 - 21:45 WIB

Banyak lahan bersertifikat di bantaran sungai, KDM minta bantuan Jaksa Agung

Selasa, 3 Juni 2025 - 18:36 WIB

Pimpinan DPR sudah terima surat pemberhentian Wapres Gibran

Sabtu, 31 Mei 2025 - 07:24 WIB

Gubernur Jawa Barat ancam orang tua yang anaknya langgar aturan Jam Malam

Rabu, 28 Mei 2025 - 21:00 WIB

Prabowo: Indonesia siap akui Israel sebagai negara

Berita Terbaru