13 desa di Kalapanunggal dan Kabandungan Sukabumi diguyur Rp307 juta dana BP PLTP Salak

- Redaksi

Kamis, 2 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PLTP Salak - Istimewa

PLTP Salak - Istimewa

sukabumiheadline.com – Sebanyak 13 desa yang berada di Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diguyur bantuan keuangan masing-masing Rp307.602.308 juta. Diketahui, dana tersebut berasal dari Bonus Produksi atau BP Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Salak.

Berita Terkait: Kisah Jembatan Lapuk Tetangga Star Energy Geotermal Salak Sukabumi Telan Korban Jiwa

Anggaran sebesar itu sesuai Keputusan Bupati Sukabumi nomor 900-1-3/Kep 216 – DPMD/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada Pemerintah Desa yang Berada di Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan yang Bersumber dari Bonus Produksi Panas Bumi Tahun 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita Terkait: Berharap panas geothermal Gunung Salak di lumbung kemiskinan Sukabumi

Daftar desa penerima bantuan keuangan BP PLTP Salak 

Adapun, desa penerima bantuan keuangan yang berasal dari BP PLTP Salak tersebut, masing-masing tujuh desa di Kalapanunggal dan enam di Kabandungan.

Untuk Kalapanunggal, adalah Desa Kalapanunggal, Pulosari, Walangsari, Mekarsari, Gunungendut, Kadununggal, dan Palasari. Sedangkan untuk Kabandungan, adalah Cihamerang, Cianaga, Cipeuteuy, Tugubandung, Mekarjaya, dan Kabandungan.

Baca Juga :  Cek Progres dan Target Tol Bocimi Seksi 2, Cigombong-Cibadak
13 desa di Kalapanunggal dan Kabandungan diguyur Rp307 juta dana BP PLTP Salak
13 desa di Kalapanunggal dan Kabandungan diguyur Rp307 juta dana BP PLTP Salak. – Istimewa

Berita Terkait: Sejarah PLTP Gunung Salak, Setor Puluhan Miliar Rupiah per Tahun ke Kas Pemkab Sukabumi

Menghitung DBH dan BP

Merujuk kepada Sustainability Report (SR) Star Energy Geotermal Salak (SEGS) 2022, selama kurun waktu tiga tahun ke belakang yaitu antara tahun 2020 sampai tahun 2022, produksi listrik yang terjual SEGS mencapai total 8.721.460,91 MWh.

Total penjualan ini dihasilkan dari produksi uap sebanyak 74.858.375 ton. Dari penjualan inilah Pemerintah Pusat mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi.

Berita Terkait: Miliki Aset di Kabandungan Sukabumi, Prajogo Pangestu Jadi Orang Terkaya ke-24 di Dunia

Selanjutnya, PNBP dari iuran tetap dan iuran produksi SGES ini disalurkan
pemerintah pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi dengan
ketentuan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% dibagikan kepada
pemerintah daerah.

Merujuk Pasal 118, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mekanisme pembagiannya sebagai berikut:

  • 16% untuk provinsi bersangkutan (Jawa Barat);
  • 32% untuk kabupaten/kota penghasil (Kabupaten Sukabumi dan Bogor);
  • 12% kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan
    kabupaten/kota penghasil;
  • 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; dan
  • 8% dialokasikan untuk kabupaten/kota pengolah.
Baca Juga :  35 Ribu Pil, Ganja dan Sabu Senilai Ratusan Juta Gagal Edar Malam Tahun Baru di Sukabumi

Berdasarkan data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2021, 2022 dan 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi sebagai salah satu daerah penghasil panas bumi dan salah satu kabupaten yang ada dalam provinsi penghasil dan pengolah panas bumi, menerima DBH Panas Bumi, sebagai berikut:

  1. TA 2021 (APBD murni) sebesar Rp82.169.303.000,00;
  2. TA 2022 (APBD murni) mengalami penurunan menjadi
    Rp64.291.415.000,00; dan
  3. TA 2023 (APBD murni) akan menerima
    Rp60.277.112.000,00.

Selain DBH Panas Bumi, Pemkab Sukabumi juga mendapatkan dana Bonus Produksi (BP) Panas Bumi dari operasi SEGS, dana ini diperuntukan Kabupaten Sukabumi sebagai daerah penghasil bersama Kabupaten Bogor.

Dana BP Panas Bumi merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan atau listrik dari PLTP, ketentuan ini merujuk kepada PP Nomor 28 Tahun 2016. Baca lengkap: Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi

Berita Terkait

Mengenal pesona green stone Sukabumi yang mendunia
Petani Cidadap Sukabumi keluhkan harga pupuk subsidi dijual lebih mahal
Selain Maruarar Sirait, anaknya juga ngebet investasi di Persib Bandung, ternyata ini alasannya
Rencana Persib listing di Bursa Efek Indonesia, ini ulasan tujuan dan proses IPO
Rajin kritik Dedi Mulyadi, ternyata gaji Komisioner KPAI capai Rp26 juta per bulan
Hanipa, pesepakbola Timnas Putri asal Sukabumi ini minta bantuan Dedi Mulyadi
Pendiri Microsoft, Bill Gates tak ingin mati dalam keadaan kaya: Memalukan
Persib masuk bursa efek, Menteri PKP akan investasi Rp100 M, berharta Rp1,5 T ini rinciannya

Berita Terkait

Rabu, 4 Juni 2025 - 00:16 WIB

Mengenal pesona green stone Sukabumi yang mendunia

Selasa, 3 Juni 2025 - 13:00 WIB

Petani Cidadap Sukabumi keluhkan harga pupuk subsidi dijual lebih mahal

Senin, 2 Juni 2025 - 19:36 WIB

Selain Maruarar Sirait, anaknya juga ngebet investasi di Persib Bandung, ternyata ini alasannya

Kamis, 29 Mei 2025 - 08:40 WIB

Rencana Persib listing di Bursa Efek Indonesia, ini ulasan tujuan dan proses IPO

Rabu, 28 Mei 2025 - 10:00 WIB

Rajin kritik Dedi Mulyadi, ternyata gaji Komisioner KPAI capai Rp26 juta per bulan

Berita Terbaru