5 Alasan Masa Jabatan Kades 9 Tahun Harus Ditolak

- Redaksi

Jumat, 20 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fahri Hamzah. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Fahri Hamzah. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Tuntutan puluhan ribu kepala desa (Kades) yang menuntut masa jabatan setiap periode ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun mendapatkan penolakan dari banyak pihak.

Meskipun DPR RI menyetujui, namun publik mengungkapkan penolakannya di berbagai platform media sosial (medsos). Baca lengkap: Kades di Sukabumi Senang Penambahan Masa Jabatan Disetujui DPR, Tapi…

Penolakan juga salah satunya datang dari politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah. Di akun Twitter-nya @Fahrihamzah menyebut lima alasan mengapa perpanjangan masa jabatan kades harus ditolak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fahri Hamzah
Tangkapan layar cuitan Fahri Hamzah. l @Fahrihamzah

Berikut 5 alasan penolakan penambahan masa jabatan kades menurut Fahri Hamzah.

1. Desa, menurut Fahri merupakan tempat kaderisasi pemimpin di level bawah pemerintahan.

2. Kemudian, dana desa yang setiap tahun digelontorkan pemerintah pusat mengikuti jadwal APBN.

3. Akuntabilitas seorang kepala desa semakin penting melalui kompetisi.

4. Karenanya, menurut dia, periodisasi mengikuti jadwal APBN/APBD, setiap 5 tahun sekali.

5. Fahri menilai, demokrasi di desa harus diselamatkan. “#SelamatkanDemokrasiDesa”.”, tulis Fahri Hamzah.

Diberitakan sebelumnya, ribuan kades melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta menuntut penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun. Baca lengkap: Tuntut Masa Jabatan Satu Periode 9 Tahun, Ratusan Kades akan ke Jakarta

Berita Terkait

Kisah Menteri Kesehatan asal Sukabumi bikin kebijakan subsidi pengobatan kusta
Riwayat hidup dan profil bos buruh Said Iqbal, masuk Kabinet Prabowo-Gibran
Profil Dadan Hindayana: Eks Kepala BGN satu SMA Panglima TNI, dilantik Jokowi dipecat Prabowo
Profil, biodata dan harta Maulana Yusuf Erwinsyah, politikus PKB paling rajin kritik KDM
10 isu revisi RUU Pemilu dan ambang batas parlemen hingga DPRD
Survei capres/cawapres: Dari Prabowo, KDM, Anies, Gibran, AHY, Sherly hingga Ahmad Luthfi
Gerindra juara, Golkar anjlok, survei terbaru elektabilitas parpol dibanding Pemilu 2024
Profil dan karier Daniel Muttaqien, politisi Golkar Sukabumi: Sosok pemersatu

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 03:46 WIB

Kisah Menteri Kesehatan asal Sukabumi bikin kebijakan subsidi pengobatan kusta

Jumat, 5 Juni 2026 - 04:52 WIB

Riwayat hidup dan profil bos buruh Said Iqbal, masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Kamis, 4 Juni 2026 - 01:25 WIB

Profil Dadan Hindayana: Eks Kepala BGN satu SMA Panglima TNI, dilantik Jokowi dipecat Prabowo

Kamis, 21 Mei 2026 - 07:16 WIB

Profil, biodata dan harta Maulana Yusuf Erwinsyah, politikus PKB paling rajin kritik KDM

Kamis, 23 April 2026 - 18:15 WIB

10 isu revisi RUU Pemilu dan ambang batas parlemen hingga DPRD

Berita Terbaru