SUKABUMIHEADLINE.com l Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode terus digunjing di ruang publik.
Wacana tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai.
Sementara kelompok yang kontra menyatakan, penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan sarat kepentingan elit politik.
Baru-baru ini, LSM KontraS, melalui akun Twitter-nya, merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu, dan menyematkan tagar #PenjahatDemokrasi bagi pengusung wacana tersebut.
“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun Twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).
Dalam unggahannya, Kontras menyebut tujuh nama pejabat publik dan elite partai yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu.
Namun, dua di antaranya tidak terlalu gencar menyuarakan wacana penundaan Pemilu, yakni Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti dan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo.
Berikut lima nama lainnya yang gencar menyuarakan penundaan Pemilu 2024.
5. Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan.
4. Muhaimin Iskandar
Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.
3. Bahlil Lahadalia
Awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.
2. Tito Karnavian
Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.
1. Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di kanal YouTube Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.
Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.
Hingga Ahad (17/4/2022) dinihari, postingan @kontraS tersebut telat disukai sebanyak sekita ribu, dikutip sebanyak ratusan kali dan di-Retweet sekira 3 kali kali.
Daftar tujuh politisi dan pejabat publik yang diunggah oleh akun Twitter @KontraS tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet.
Ada yang setuju, namun ada juga yang menganggap KontraS berlebihan dengan menyematkan label “Penjahat Demokrasi”.
“Cuma khayalan aja ampe diseriusin, pake label penjahat segala, lu pikir mak banteng bakal rela tuan putri gak jadi wapres 2024,” cuit akun twitter @do****.
“Apakah masih sebatas wacana, sudah masuk kategori penjahat? izin bertanya,” tanya akun twitter @tig****.