Viral di TikTok Sukabumi Disebut akan Gabung Provinsi Bogor Raya, Bagaimana Sebenarnya?

- Redaksi

Kamis, 17 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peta provinsi Jawa Barat. l Istimewa

Peta provinsi Jawa Barat. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l Sebuah unggahan viral di TikTok menyebutkan adanya provinsi-provinsi baru di Pulau Jawa, di mana di Jawa Barat disebut akan ada dua provinsi baru yang diklaim akan dibentuk, yakni Provinsi Bogor Raya/Pakuan Bhagasasi dan Provinsi Cirebon.

Adapun, menurut video tersebut, kota dan kabupaten yang akan bergabung dengan Provinsi Bogor Raya/Pakuan Bhagasasi adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Sedangkan, Provinsi Cirebon disebut akan terdiri dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tanggapan Pemprov Jawa Barat

Kasubag Liputan dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat Tubagus Anfiari mengatakan isu Provinsi Jawa Barat akan dimekarkan menjadi Provinsi Bogor Raya/Pakuan Bhagasasi dan Provinsi Cirebon adalah tidak benar.

Usulan pemekaran Provinsi Jawa Barat yang pernah diusulkan pada 2020 bukan daerah-daerah tersebut. “Kalau yang pemekaran provinsi nggak benar. Kalau usulan pemekaran di wilayah provinsi Jabar sejak tahun 2020 ada 8 daerah,” ungkap Ari dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/2/2022).

Baca Juga :  Pria di Gunungguruh Sukabumi Meraup Uang Jutaan Rupiah per Bulan dari Kebun Strawberry

Adapun, diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan usulan tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Jumat, 11 Februari 2022.

Ketiga CDPOB tersebut yaitu Kabupaten Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Garut Utara. Dengan demikian total CDPOB yang diusulkan Jabar sejak tahun 2020 ada 8 daerah, yaitu Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur, Sukabumi Utara, Garut Utara, Garut Selatan, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, dan Tasikmalaya Selatan. Namun, hingga saat ini Pemerintah Pusat masih memoratorium pemekaran daerah.

Usulan Pemprov Jabar soal pemekaran
Ridwan Kamil memastikan, Provinsi Jabar akan terus mengusulkan daerah yang dinilai perlu dimekarkan.

Menurut Emil, Jabar dengan populasi hampir 50 juta jiwa idealnya memiliki 40 kabupaten/kota. “Kita akan terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan, idealnya dari 27 daerah itu menjadi 40 daerah,” ujar pria yang akrab disapa Emil itu.

Baca Juga :  Bek Persib Pulang ke Nagrak Sukabumi Diantar Lord Henhen dan Fitrul

Dengan ditambah delapan usulan CDPOB, Jabar kini berpeluang memiliki 35 daerah. Angka tersebut melampaui target RPJMD 2018-2023 di mana daerah yang diusulkan berjumlah lima. “Sekarang baru 35 daerah namun ini sudah melebihi target dari RPJMD kami yang hanya lima,” ujar Kang Emil.

Adapun untuk CDPOB Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Kabupaten Garut Utara, rata-rata per wilayahnya memiliki 11 sampai 12 kecamatan dengan populasi per daerah antara 500 ribu sampai 600 ribu jiwa.

Usai tiga CDPOB tersebut diusulkan dalam rapat paripurna, DPRD Jabar langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai syarat tindak lanjutnya.

Emil yakin jika moratorium pemekaran daerah dicabut oleh Pemerintah Pusat kedelapan usulan CDPOB Jabar akan disetujui karena telah memenuhi segala aspek yang disyaratkan.

“Nanti pada saat moratorium dibuka oleh Pusat maka Jabar yang paling siap karena minimal sudah ada delapan daerah yang sudah memadai,” katanya.

Emil berharap suatu saat per satu juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintahan yang dampaknya akan terasa pada kesejahteraan masyarakat dan kemudahan pelayanan.

Berita Terkait

Dekat dengan Zionis, Gus Yahya dipecat PBNU, tak lagi berstatus ketum PBNU per hari ini
Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur dilayani Kereta Wisata Jaka Lalana mulai 14 Desember
Menko Kumham Yusril: Saya heran warga pilih lapor Damkar dibanding polisi
Dedi Mulyadi kaji ulang Hari Jadi Jawa Barat, mengacu penobatan Prabu Siliwangi
Penampakan sebelum dan sesudah gerbang Gedung Sate senilai Rp3,9 M
Kemenhut: Ada bos besar tambang ilegal di Gunung Halimun-Salak Sukabumi
Buntut sidak KDM ke pabrik AQUA, Komisi VII DPR bentuk Panja AMDK
Soeharto satu dari 10 tokoh jadi Pahlawan Nasional 2025, tidak ada dari Sukabumi

Berita Terkait

Rabu, 26 November 2025 - 23:16 WIB

Dekat dengan Zionis, Gus Yahya dipecat PBNU, tak lagi berstatus ketum PBNU per hari ini

Rabu, 26 November 2025 - 03:00 WIB

Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur dilayani Kereta Wisata Jaka Lalana mulai 14 Desember

Selasa, 25 November 2025 - 19:17 WIB

Menko Kumham Yusril: Saya heran warga pilih lapor Damkar dibanding polisi

Minggu, 23 November 2025 - 21:15 WIB

Dedi Mulyadi kaji ulang Hari Jadi Jawa Barat, mengacu penobatan Prabu Siliwangi

Sabtu, 22 November 2025 - 19:28 WIB

Penampakan sebelum dan sesudah gerbang Gedung Sate senilai Rp3,9 M

Berita Terbaru

Ilustrasi alih fungsi lahan oleh penambang ilegal yang memicu penggundulan hutan - sukabumiheadline.com

Headline

4 masalah lingkungan di Sukabumi yang tidak pernah selesai

Kamis, 27 Nov 2025 - 15:05 WIB