Warga Sukabumi, Kiamat PNS Sudah Dimulai

- Redaksi

Rabu, 17 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sukabumi. l Setda Kabupaten Sukabumi

Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sukabumi. l Setda Kabupaten Sukabumi

SUKABUMIHEADLINE.com l Warga Sukabumi, sepertinya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bukan lagi profesi menjanjikan di masa depan.

Bahkan, kiamat PNS mungkin akan segera terjadi karena menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk lebih banyak menerapkan teknologi untuk urusan administrasi dan birokrasi.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni. Menurutnya, nanti pengurusan administrasi dan birokrasi akan lebih memanfaatkan teknologi hingga 30%-40%.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling atau reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti,” ujarnya dilansir cnbcndonesia.com.

“Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak, enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana,” kata Alex Denni.

Baca Juga :  Jumlah ASN Kabupaten Sukabumi menurut tingkat pendidikan, jenis ASN, dan jenis kelamin

Alex menambahkan, saat ini ada tiga agenda besar transformasi birokrasi yang kerap kali digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan birokrasi yang efektif dan efisien demi mendukung kelancaran pembangunan Indonesia. Sehingga tenaga birokrat mulai dikurangi dan diganti dengan pemanfaatan teknologi robotik.

Adapun, pertama, adalah transformasi organisasi, dengan cara melakukan pemangkasan layer-layer dalam struktur organisasi PNS.

“Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal dua. Eselon I dan Eselon II. Eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu,” kata dia.

Kedua, adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Di era digital, perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan.

Baca Juga :  Honorer Sukabumi Diganti PNS Part Time, Apa Untungnya?

“Ketiga, terkait manusianya sendiri. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur,” ujarnya.

2021, Jumlah PNS Turun

Melihat buku statistik Aparatur Sipil Negara (ASN) per Juni 2021, jumlah PNS mengalami penurunan sejak 2016 silam. Bahkan, pada akhir 2021 hanya tersisa 3,9 juta orang.

Sedangkan, jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 sebanyak 4.081.824 orang atau turun 3,33% dibandingkan 31 Desember 2020.

Padahal pada 2015, jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 pada 2016 dan turun lagi menjadi 4.289.396 pada 2017.

Lalu di 2018 turun menjadi 4.185.503 orang dan naik tipis pada 2019 menjadi 4.189.121 di 2019. Namun, di 2020 kembali turun menjadi 4.168.118 orang.

Sedangkan pada Juni 2021, jumlah PNS menjadi 4.081.824 orang, terdiri dari PNS di instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050 (23%) dan PNS di instansi pemerintah daerah sebanyak 3.132.774 atau 77%.

Berita Terkait

Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!
Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025
Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah
Usai dilantik jadi ASN, guru PPPK ramai-ramai gugat cerai suami
Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji
Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu
Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA
Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 00:19 WIB

Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!

Senin, 28 Juli 2025 - 11:57 WIB

Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025

Rabu, 23 Juli 2025 - 22:43 WIB

Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah

Selasa, 22 Juli 2025 - 22:19 WIB

Usai dilantik jadi ASN, guru PPPK ramai-ramai gugat cerai suami

Rabu, 16 Juli 2025 - 00:35 WIB

Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji

Berita Terbaru