Ingat, Mulai 2023 LPG 3 Kg Hanya untuk Warga Sukabumi yang Miskin Ekstrem

SUKABUMIHEADLINE.com l Ingat warga Sukabumi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan uji coba pembatasan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Kg) mulai tahun depan.

Mulai tahun 2023, pembelian LPG 3 Kg hanya untuk warga Sukabumi tidak mampu atau miskin yang namanya masuk ke dalam daftar Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Hal itu diungkapkan Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting. Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir bila belum terdaftar pada data P3KE. Dia menyebutkan, akan ada pembaruan data untuk subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.

“Bagi yang belum terdaftar dalam data P3KE pun, nanti akan kita lakukan updating data,” kata Irto, Rabu (14/12/2022) lalu.

Sebelumnya, nama pembeli LPG 3 Kg harus terdaftar di aplikasi digital milik PT Pertamina (Persero) yakni MyPertamina. Namun ternyata, terdapat aplikasi berbeda yang digunakan untuk sinkronisasi data masyarakat miskin agar LPG subsidi bisa tepat sasaran.

Karenanya, Irto mengungkapkan bahwa saat ini masih dilakukan sinkronisasi data dengan data P3KE. Dia menyebut, sampai saat ini LPG 3 kg belum dibatasi.

Irto menyebutkan bahwa aplikasi yang digunakan adalah aplikasi subsiditepat. Namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, warga Sukabumi tidak perlu mengunduh aplikasi subsiditepat. Selain itu juga belum ada perubahan dalam membeli “si melon”.

“Tidak ada perubahan dalam cara pembelian, konsumen juga tidak perlu download aplikasi. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Sementara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menyebutkan agar subsidi melalui LPG 3 kg bisa tepat sasaran maka Pertamina sudah mulai melakukan registrasi pendataan masyarakat miskin. Hal itu juga dibantu dengan data P3KE.

“Kita kan sudah melaksanakan registrasi, Pertamina sudah melaksanakan registrasi, itu baru istilahnya pilot belum banyak, kita mau, menggunakan data bagaimana, pakai data P3KE sekarang, dulu BKKBN terus dipakai sampai sekarang P3KE kita coba terapkan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR, Senin (12/12/2022).

Tutuka mengungkapkan bahwa data P3KE itu sudah diterapkan pada lima kabupaten kota di Indonesia. Daerah yang dimaksud seperti Cipondoh, Tangerang Selatan, Semarang, dan lain sebagainya.

“Sudah di 5 kabupaten kota, Cipondoh, Tangsel, terus ada juga di Semarang, gitu ya ada lima,” kata dia.