PDIP Sebut Demokrat Gunakan Bansos untuk Menangi Pemilu 2009

- Redaksi

Jumat, 5 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kembali menyinggung kepemimpinan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hasto menyebut kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) era SBY jelang Pemilu 2009.

Dikutip dari viva.co.id, Hasto menyampaikan itu saat webinar yang digelar CSIS Indonesia, Senin, 1 November 2021.

Hasto semula berbicara mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia yang menjadi beban keuangan negara. Dalam pernyataannya, Hasto menyebut mengenai adanya kebijakan penguasa yang diambil untuk merebut hati rakyat dengan tujuan mengambil keuntungan agar memenangkan pemilu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Coba CSIS menghitung berapa pemilu kita dari pusat sampai daerah dan itu adalah beban bagi APBN. Beban bagi keuangan negara, belum lagi dampak dari politik populism akibat bansos yang kemudian menjadi model setelah itu diterapkan pada 2009 dalam politik bansos,” kata Sekretaris Jenderal PDIP itu, dalam webinar bertema ‘Menimbang Sistem Pemilu 2024’.

“Peneliti Australia Dr. Marcus Mietzner dari Low Institute for Internasional Policy yang menyebut pemerintahan SBY, dalam waktu satu tahun yakni dari 2008 sampai 2009 membelanjakan 2 miliar dolar AS untuk Bansos,” kutip dia.

Kebijakan ini, sambung Hasto, tentu sangat membebani negara dan bisa menyebabkan sebuah negara mengalami krisis.

“Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan data penelitian. Dia tak asal bicara dan juga tidak memiliki tujuan untuk politisasi,” kata Hasto.

Berita Terkait

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR
Polemik ijazah Gibran: Hampir semua fraksi DPR setuju gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 19:40 WIB

8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia

Jumat, 13 November 2026 - 11:11 WIB

Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa

Berita Terbaru

Ilustrasi pasangan sejenis - sukabumiheadline.com

Regulasi

PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:08 WIB