DPRD Kabupaten Sukabumi beri waktu satu bulan untuk kasus tanah PT HAP dan PT PB

sukabumiheadline.com – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, didampingi Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, mengelar audiensi dengan perusahaan PT Hartono Abadi Properindo dan PT Pasir Bitung.

Informasi diperoleh pada Senin (16/2/2026), Audiensi dilaksanakan terkait penyelesaian status tanah di Kampung Puncak Ceuri, Desa/Kelurahan Kecamatan Sagaranten, digelar di Ruang Bamus DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (13/2/2026).

Hadir dalam Audiensi, para pemangku kepentingan terkait permasalahan lahan, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi, Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sukabumi melalui, Camat dan Kepala Desa Sagaranten.

Sementara itu, perwakilan PT Hartono Abadi Properindo dan PT Pasir Bitung hadir sebagai pihak perusahaan yang terkait dengan penguasaan dan pelepasan lahan.

Audiensi menghasilkan kesepakatan konkret sebagai langkah percepatan penyelesaian status tanah, yaitu:

1. DPTR bersama ATR/BPN akan menyediakan dan memverifikasi data peta lokasi lahan Kampung Puncak Ceuri yang dibutuhkan
2. Pemerintah Desa Sagaranten sebagai dasar administrasi dan penetapan batas wilayah.
3. DPTR dan ATR/BPN akan memfasilitasi komunikasi resmi dengan pihak perusahaan guna mempercepat proses penerbitan SPH (Surat Pernyataan Penyerahan Tanah) sebagai dokumen legal pelepasan lahan kepada masyarakat/desa.
4. Pihak perusahaan menyatakan kesiapan untuk menerbitkan SPH setelah terbentuknya koperasi desa sebagai badan hukum penerima dan pengelola lahan.
5. DPRD Kabupaten Sukabumi akan melakukan monitoring dan evaluasi kesepakatan dalam jangka waktu satu bulan guna memastikan seluruh pihak menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat.

Berita acara kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir dan menjadi dasar tindak lanjut penyelesaian status tanah Kampung Puncak Ceuri.

DPRD Kabupaten Sukabumi berharap dengan kesepakatan tersebut akan tercipta kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta tertib administrasi pertanahan di wilayah Sagaranten