sukabumiheadline.com – DPRD Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna ke-21. Penetapan menjadi salah satu agenda rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (16/9/2026).
Rapat dipimpin diikuti Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua I Usep dan Wakil Ketua lll Ramzi Akbar Yusuf. Hadir Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Andreas, jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan.
Renja DPRD Tahun 2027 disusun
sebagai pedoman bagi DPRD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dokumen renja menjadi bagian dari perencanaan pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penetapan rencana kerja juga menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan agenda kelembagaan DPRD pada 2027 memiliki arah dan perencanaan yang jelas.
Penetapan Rencana Kerja DPRD 2027
dilakukan dalam rapat paripurna yang juga membahas persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sebelum agenda penetapan rencana kerja, Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan Perubahan APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD).
Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan, kesepakatan Perubahan APBD 2026 merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan pemerintah daerah.
Setelah disepakati, dokumen tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani proses evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Rencana Kerja DPRD 2027 akan menjadi pedoman pelaksanaan agenda kelembagaan DPRD pada tahun mendatang, termasuk pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
