Banyak lahan bersertifikat di bantaran sungai, KDM minta bantuan Jaksa Agung

- Redaksi

Selasa, 3 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi - Facebook

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi - Facebook

sukabumiheadline.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terpaksa harus meminta bantuan Kejaksaan Agung RI untuk menangani banyaknya lahan di bantaran sungai yang memiliki sertifikat.

Menurutnya, hal itu membuat pemerintah daerah (Pemda) kewalahan menertibkan bangunan liar di sepanjang aliran sungai.

“Mohon pak Jaksa Agung dan segenap jajaran untuk membantu kami menyelesaikan berbagai problem alih fungsi lahan areal perkebunan banyak KSO berubah menjadi kepentingan-kepentingan lain,” pinta Dedi Mulyadi.

Ia juga menjelaskan saat ini area pesawahan banyak berubah dan anehnya banyak lahan di aliran sungai malah miliki sertifikat hak milik.

Lebih lanjut Dedi Mulyadi menjelaskan, ditotal apabila pemerintah daerah mau membongkar bangunan tersebut dan memberikan ganti rugi, maka harus membebaskan areal pertanian di kawasan Bekasi dan Karawang.

Tidak hanya itu, kata Dedi Mulyadi, membebaskan banjir di Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dibutuhkan uang Rp8 triliun untuk membayar bangunan liar yang ada.

Baca Juga :  Ini profil Gabryel Alexander Etwiorry, Ketua DPD GRIB Jaya tantang Dedi Mulyadi

Tahap pertama, Dedi Mulyadi menjelaskan, pihaknya akan mengerjakan Rp300 miliar hasil swadaya Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi, dan Pemprov Jawa Barat.

Ia juga menegaskan, sampai proses pengerukan Kali Bekasi yang berbiaya Rp500 miliar hampir dua tahun tidak berjalan.

Ia menjelaskan, kontraktornya ragu karena di sampingnya sudah berubah jadi bangunan dan sekarang sudah berjalan berkat dukungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sehingga kini sudah berjalan kembali.

“Jadi di kita ini aneh, tidak mau banjir tapi sungainya diuruk, tidak mau banjir tapi sawahnya diubah, tidak mau banjir tapi tata ruangnya tidak ditata. Ini problem kita,” pungkasnya.

Berita Terkait

Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara
Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan
Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus
Warga Pajampangan dimanja KDM, ini program 2026 di selatan Sukabumi
Bupati Subang ngamuk ke sopir tronton yang melintas pada jam dilarang, kok Sukabumi tidak?
Dilarang ada titipan, Dedi Mulyadi ancam pelaku curang SPMB Jawa Barat
KDM heran tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemprov Jabar Rp300 miliar
Mengenal Yuni Sarah Desa Kertayasa, nominasi pengolahan sampah terbaik di Jawa Barat

Berita Terkait

Kamis, 19 Juni 2025 - 16:56 WIB

Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan

Kamis, 19 Juni 2025 - 12:47 WIB

Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus

Rabu, 18 Juni 2025 - 20:39 WIB

Warga Pajampangan dimanja KDM, ini program 2026 di selatan Sukabumi

Senin, 16 Juni 2025 - 13:12 WIB

Bupati Subang ngamuk ke sopir tronton yang melintas pada jam dilarang, kok Sukabumi tidak?

Kamis, 12 Juni 2025 - 11:51 WIB

Dilarang ada titipan, Dedi Mulyadi ancam pelaku curang SPMB Jawa Barat

Berita Terbaru