SUKABUMIHEADLINES.com l BANTARGADUNG – Sebanyak tujuh rumah di Kampung Lingga Resmi, Desa/Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, ambruk setelah hujan deras dan pergerakan tanah yang terjadi pada Ahad (28/12/2021) lalu.
Salah seorang warga Tuti (41) yang rumahnya rusak mengatakan, kejadian ambruknya rumah Ahad lalu itu sekira pukul 01.00 WIB dini hari.
“Akibat bencana tanah mengalami pergerakan amblas cukup dalam sehingga membuat rumah saya dan enam tetangga ikut ambruk,” ungkap Tuti kepada sukabumiheadlines.com, Kamis (2/12/2021).
“Ini kejadian malam minggu kemarin, lagi hujan deras tanah amblas semakin dalam, awalnya kecil sekitar bulan Februari 2021 itu. Akibat gempa dan hujan deras sekarang lebih parah tanahnya semakin dalam amblas sekitar 3 sampai 4 meter lah,” imbuhnya.
Masih kata Tuti, hampir seluruh barang barang di dalam rumahnya dan perabotan lainnya rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Ia mengaku hanya sedikit barang-barang miliknya yang bisa diselamatkan.
“Alhamdulilllah kalau korban luka atau jiwa mah gak ada, cuman barang barang di dalam rumah habis, cuma sedikit yang terselamatkan,” jelasnya.
Adanya kejadian itu, lanjut Tuti terpaksa dirinya dan 6 kepala keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan harus mengungsi ke rumah sanak saudara terdekatnya.
“Sekarang saya pindah dulu sementara ke rumah kakak, keinginan saya inginnya pindah lokasi rumahnya, tapi kondisi lagi begini gak ada dananya,” terangnya.
Sementara itu Kepala Desa Bantargadung Edeh Kurniasih, mengungkapkan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah desa salah satunya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi untuk penanganan korban bencana pergerakan tanah tersebut.
“Saya masih konfirmasi dengan BPBD, nanti Senin ada rapat dulu, kemarin mereka mau memberikan material dari saya gak terima, karena pengennya segala sesuatu dari BPBD. Senin mau ketemu dengan pak Camat, dengan Kepala, dengan pak Kabid (BPBD),” ungkapnya.
Edeh menambahkan jika lahan untuk merelokasi warga sudah tersedia, karena penyediaan lahan untuk hunian sementara tersebut merupakan kewenangan pemerintah desa.
“Kita lahan sudah ada buat hunian para korban, kewajiban desa menyiapkan lahan buat huntara, dari BPBD siap kemaren itu hanya siap matrial, tetapi kita pihak desa tidak mau hanya dikasih matrial,” tandasnya.