Beras Langka, DPR: Pemerintah Terlalu Asik dengan Urusan Kekuasaan

- Redaksi

Rabu, 14 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Toko beras. l Istimewa

Toko beras. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai pemerintah terlalu asik mengurus perpolitikan nasional menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 ketimbang persoalan beras.

Hal ini disampaikan Daniel menanggapi terjadinya kelangkaan beras dan melonjaknya harga komoditas pangan tersebut beberapa waktu terakhir.

“Ini tanda pemerintah tidak punya perencanaan matang, enggak fokus mikirin rakyat, terlalu asik dengan urusan politik kekuasaan,” kata Daniel kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah segera mengatasi persoalan tersebut dengan mengambil langkah cepat.

Pemerintah diminta memastikan stok beras dan pangan lainnya tercukupi, serta harga-harganya terkendali.

“Pastikan jalur distribusi tidak ada yang terhambat. Bila tidak dapat diatasi dengan segera akan menimbulkan gejolak sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca Juga :  Dirongrong Isu Penundaan Pemilu, Menko Polhukam Beberkan Rencana Pemerintah

Hal ini, menurut Daniel, harus dilakukan segera mungkin. Sebab, saat ini kondisi sulit juga dialami para peternak ayam dan sapi.

“Ditambah nelayan semakin dipersulit oleh peraturan-peraturan dan tingginya pajak PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang membuat nelayan merugi dan sulit melaut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Daniel mendesak pemerintah melakukan perbaikan agar rawan pangan tidak melanda masyarakat.

“Sekarang banyak ibu rumah tangga sudah berteriak. Bila para istri sudah teriak, itu tandanya sudah bahaya,” katanya.

Seperti diketahui, produk beras premium di beberapa peritel modern di sejumlah daerah mulai kosong sejak beberapa hari terakhir.

Baca Juga :  Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi: Mahasiswa Tidak Puas Itu Hak Warga Negara

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sudah buka suara terkait penyebab kelangkaan beras dan melonjaknya harga komoditas pangan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, mundurnya musim tanam dan panen menjadi salah satu penyebab utama pasokan beras menurun sehingga harganya naik.

“Jadi kenaikan harga beras sejauh informasi yang saya terima itu dipengaruhi oleh mundurnya musim tanam,” ujar Haryo, dilansir kompas.com, Selasa.

ia menyebutkan, pada periode Januari hingga Maret 2024, produksi beras diproyeksi mencapai sekitar 5,8 juta ton, turun 37 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Selain itu, pasokan beras juga menurun disebabkan oleh terganggunya pengadaan beras impor Tanah Air, yang dipicu oleh tingginya harga pupuk dunia.

Kemudian, rantai pasok pupuk dunia yang terimbas perang Rusia-Ukraina, mengakibatkan produksi beras di negara asal impor Indonesia juga terganggu.

Berita Terkait

Reaktivasi jalur KA Cipatat-Padalarang segera! Sukabumi-Bandung bebas macet
Kirim bantuan banjir Sumatera, Pramono: Kami tanpa harus tampil di permukaan
Anak jalanan dan lansia bakal dapat makan bergizi gratis
Termasuk asal Sukabumi, ahli waris Pahlawan Nasional bakal dapat Rp50 juta per tahun
Komisi IV DPR RI ke Menhut: Di Filipina menterinya gentleman, mundur karena gagal atasi banjir
Momen Menhut Raja Juli Antoni diamuk Gerindra soal banjir Sumatera
Gus Yahya ungkap alasan pecat Gus Ipul dari Sekjen PBNU
Rincian korban banjir Sumatera, Jawa Barat kirim bantuan awal senilai Rp7 miliar

Berita Terkait

Rabu, 10 Desember 2025 - 03:39 WIB

Reaktivasi jalur KA Cipatat-Padalarang segera! Sukabumi-Bandung bebas macet

Selasa, 9 Desember 2025 - 05:00 WIB

Kirim bantuan banjir Sumatera, Pramono: Kami tanpa harus tampil di permukaan

Minggu, 7 Desember 2025 - 00:01 WIB

Anak jalanan dan lansia bakal dapat makan bergizi gratis

Sabtu, 6 Desember 2025 - 19:57 WIB

Termasuk asal Sukabumi, ahli waris Pahlawan Nasional bakal dapat Rp50 juta per tahun

Jumat, 5 Desember 2025 - 04:30 WIB

Komisi IV DPR RI ke Menhut: Di Filipina menterinya gentleman, mundur karena gagal atasi banjir

Berita Terbaru