Bersiap Jadi ASN, Perangkat Desa di Sukabumi Bakal Tersenyum

- Redaksi

Sabtu, 12 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Demo kepala desa (kades) di Gedung DPR RI, Jakarta. l Istimewa

Demo kepala desa (kades) di Gedung DPR RI, Jakarta. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Banyak perangkat desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang berharap untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bukan tanpa sebab, mengingat rencana pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan atasan mereka, kepala desa atau kades dari 6 tahun dan tiga periode menjadi 9 tahun dan dua periode.

Salah seorang perangkat Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Iyan Supriyana mengaku senang jika diangkat menjadi ASN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau benar, ya alhamdulillah karena kami mengabdi bukan setahun dua tahun. Harapan saya ya diangkat jadi ASN dan kesejahteraan perangkat desa juga akan lebih baik lagi,” kata pria 50 tahun itu kepada sukabumiheadline.com, Jumat (11/8/2023).

Keinginan Iyan tentu bukan tanpa alasan, terlebih rencana perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun, sebagaimana diatur dalam rancangan undang-undang desa terbaru, membuka peluang bagi perangkat desa untuk diangkat menjadi ASN.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara perangkat desa dengan ASN yang dapat menjadi kendala dalam penerapan peluang ini.

Hal itu karena perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis (Kepala Urusan atau Kaur), dan Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun atau Kadus) memiliki karakteristik sendiri.

Dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada upaya untuk memberikan kepastian hukum terkait status perangkat desa untuk mengklarifikasi status kerja perangkat desa dan memastikan kesejahteraan mereka.

Apabila rencana perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun mendapatkan dukungan dari masyarakat dan fraksi partai politik, revisi tersebut dapat dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2023.

Karenanya, aspirasi perangkat desa menjadi ASN akan dibahas di DPR untuk mempertimbangkan apakah revisi Undang-Undang Desa akan memberikan kebaikan bagi semua pihak.

Meskipun muncul perbedaan pendapat mengenai peluang perangkat desa menjadi ASN, rencana perubahan dan revisi Undang-Undang Desa menjadi langkah yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak.

Peluang ini dipengaruhi oleh aspek hukum, perbedaan karakteristik antara perangkat desa dan ASN, serta dukungan masyarakat dan lembaga terkait.

Oleh karena itu, perkembangan ini patut diikuti dengan perhatian, mengingat implikasi sosial dan hukum yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Berita Terkait

Pabrik Bolu Amor Cibadak Sukabumi terbakar, pegawai sempat terjebak
Kronologi pembunuhan Muhamad Krisna Agustina, modal bisnis berujung maut di Sukabumi
Terobosan DPRD Kabupaten Sukabumi, sampaikan aspirasi via layanan ber-DIALOG
Berlibur ke Sukabumi? Ini info terbaru pembangunan rest area Jalan Tol Bocimi
Puluhan lubang tambang emas ilegal aktif di Sukabumi dibongkar
Innalillahi, mayat bayi terbungkus kantong dibuang ke selokan di Nagrak Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi desak izin cut and fill PT Cosmo Technology dievaluasi
Kondisi terkini pelajar SMP di Nagrak Sukabumi korban perundungan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 19:06 WIB

Pabrik Bolu Amor Cibadak Sukabumi terbakar, pegawai sempat terjebak

Selasa, 17 November 2026 - 10:32 WIB

Kronologi pembunuhan Muhamad Krisna Agustina, modal bisnis berujung maut di Sukabumi

Senin, 16 November 2026 - 13:53 WIB

Terobosan DPRD Kabupaten Sukabumi, sampaikan aspirasi via layanan ber-DIALOG

Minggu, 15 November 2026 - 10:00 WIB

Berlibur ke Sukabumi? Ini info terbaru pembangunan rest area Jalan Tol Bocimi

Minggu, 15 November 2026 - 08:08 WIB

Puluhan lubang tambang emas ilegal aktif di Sukabumi dibongkar

Berita Terbaru

Ilustrasi pasangan sejenis - sukabumiheadline.com

Regulasi

PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:08 WIB