22.8 C
Sukabumi
Selasa, April 23, 2024

Pria tewas tersambar petir saat main handphone ternyata ASN Pemkab Sukabumi

sukabumiheadline.com - Korban tewas dalam insiden tersambar...

Daftar kamera mirrorless tapi harga di bawah Rp5 juta, minat?

sukabumiheadline.com - Ingin merasakan sensasi saat melakukan...

Belasan pemotor pengguna knalpot bising diamankan Satlantas Polres Sukabumi

sukabumiheadline.com - Belasan pengendara sepeda motor yang...

BPR Kota dan BPR Sukabumi bakal dilarang Otoritas Jasa Keuangan

EkonomiBPR Kota dan BPR Sukabumi bakal dilarang Otoritas Jasa Keuangan

sukabumiheadline.com – Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Kota Sukabumi dan BPR Sukabumi bakal dilarang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat.

Seperti diketahui, BPR Kota Sukabumi merupakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemkot Sukabumi, dan Perumda BPR Sukabumi dimiliki oleh Pemkab Sukabumi.

Baca Juga: Gawat, karyawan BPR Sukabumi bobol uang nasabah Rp7,2 miliar

Namun kekinian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan pengalihan kepemilikan BPR milik Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae. Menurutnya, akan terjadi sentralisasi antara BPR dan BPD.

“Khusus BPR (milik) Pemda dan Kabupaten tidak akan diperkenankan lagi. Bakal disentralisasikan kepemilikannya ke BPD,” ujarnya, Jumat (22/3/2024).

Nantinya lewat skema ini BPD secara institusi akan memiliki BPR. Kemudian, BPR yang tergabung dalam perseroan itu akan tetap menyalurkan kredit kecil.

“Jadi kepemilikan tidak langsung, [bukan Pemda yang mengakuisisi] tapi melalui BPD yang nantinya akan memiliki BPR,” ucapnya.

Artinya BPD tiap provinsi akan memiliki satu BPR milik Pemda. Di mana, di berbagai kabupaten, kata Dian, ada beberapa cabang BPR. Menurutnya, sinergi BPD dan BPR menjadi penting lantaran perbankan memerlukan intervensi keuangan yang cepat.

“Kalau Pemerintah Daerah kan tergantung, harus lewat siklus budget dan itu tidak mungkin dilakukan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, OJK saat ini juga akan fokus menerapkan aturan single presence policy bagi BPR, di mana otoritas melarang satu pihak mengendalikan lebih dari satu bank, seperti yang berlaku untuk bank umum.

Baca Juga: Gawat ada 1 di Sukabumi, 120 bank bangkrut karena ini penyebabnya

Tujuan dari upaya ini adalah untuk mempercepat merger sektor BPR sebagai langkah perbaikan kinerja dan meningkatkan pengawasan yang lebih baik atas operasional.

“Jadi, kebijakannya tidak boleh satu orang punya lima atau 10 BPR itu tidak boleh. Semuanya harus jadi satu, dan yang lainnya menjadi kantor cabang, sehingga tidak menganggu akses keuangan masyarakat,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Terkait persaingan, untuk bisa membuat BPR tumbuh dengan baik, maka BPR akan fokus pada segmen UMKM tanpa harus memiliki atensi bersaing dengan bank besar. Ke depan, BPR juga akan berorientasi bank rakyat alias community bank, sehingga pendekatan akan dilakukan secara personal.

“Segmen pasar UMKM itu sangat luas, bisa dikatakan (pasar UMKM) tidak diambil oleh bank-bank besar, termasuk BRI, karena skalanya terlalu kecil untuk bank besar,” ujarnya.

Konten Lainnya

Content TAGS

Konten Populer