Bukan hanya butuh label, Menkeu Purbaya: Jerman lebih syariah dari Indonesia

- Redaksi

Selasa, 17 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa - Ilustrasi sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Praktik perbankan di Jerman lebih mencerminkan prinsip syariah dibandingkan Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Pernyataan itu berangkat dari pengalama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, ketika melakukan diskusi dengan pejabat Deutsche Bundesbank.

“Walaupun negara kamu negara Islam terbesar di dunia, negara saya lebih syariah dari negara kamu,” kata Purbaya menirukan ucapan koleganya, pejabat bank sentral Jerman, dalam Sharia Economic Forum di Metro TV yang digelar pekan lalu.

Purbaya mengaku sempat tak percaya dengan pernyataan koleganya tersebut. Namun penjelasan yang diterimanya cukup sederhana, koleganya itu mengungkapkan bahwa sekira 80 persen perbankan Jerman dikuasai bank kecil dan bank daerah yang menawarkan bunga rendah. Dengan demikian, bank-bank kecil tersebut tidak mengejar keuntungan berlebih, fokusnya keberlanjutan dan pembiayaan sektor riil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mereka menaruh di bank itu bunga yang cuma satu persen, biaya pinjamnya cuma dua persen,” ungkapnya.

Model tersebut, diakuinya membuat sistem lebih stabil. Di sisi lain, masyarakat memilih bank dengan imbal hasil rendah tetapi aman. Struktur ini dinilai lebih mendekati prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi ruh ekonomi syariah.

Untuk itu, Purbaya mengingatkan, ekonomi syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga menjadi margin atau bagi hasil. Jika praktiknya tetap mahal dan membebani pelaku usaha, maka substansinya belum berubah.

“Diubah istilah ribanya tidak dipakai, tapi pakai istilah lain yang lebih mahal. Menurut saya itu arah yang salah,” tegas petinggi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Banyak pelaku UMKM, diakui Purbaya, mengeluhkan pembiayaan syariah yang dinilai belum kompetitif. Padahal, dengan basis nasabah Muslim yang besar, bank syariah seharusnya punya ruang tumbuh lebih luas.

Purbaya yang mengaku sempat meragukan konsep ekonomi syariah bisa berjalan, ternyata pengalaman diskusi di Jerman tersebut telah mengubah pandangannya terhadap ekonomi syariah.

“Saya hanya menunjukkan bahwa syariah itu bisa kalau Anda jalankan dengan baik,” ujarnya.

Di dalam negeri, Indonesia telah memiliki bank syariah besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Syariah Nasional (BSN). Pemerintah juga aktif menerbitkan sukuk dan green sukuk untuk pembiayaan pembangunan.

Namun menurut Purbaya, ekosistemnya belum kuat. Pasar besar belum sepenuhnya dikuasai pelaku domestik. Industri halal, pembiayaan UMKM, hingga manajemen bisnis berbasis syariah masih perlu pembenahan.

“Kita besar, tapi pemimpinnya saja tidak ada. Imamnya tidak ada dalam bisnis syariah,” tegasaya.

Berita Terkait

Loker KAI Properti untuk penjaga pintu perlintasan, minimal SMA/SMK daftar online di sini
Rugikan buruh, ini poin alasan Permenaker 7/2026 harus direvisi total
Pengkaji Batik: Kada harus paham budaya dan dinamika industri lokal Sukabumi
Rp4 triliun disiapkan untuk perbaikan 1.800 perlintasan KA di Pulau Jawa
Pemerintah Prabowo-Gibran cetak sejarah, nilai tukar Rupiah Rp17.500 terhadap Dolar
Pemilihan Pemuda Pelopor Jawa Barat 2026, ini persyaratan, jadwal dan cara daftarnya
18 kecamatan penghasil kapulaga di Sukabumi, kenali manfaat dan cara konsumsi
BGN: Tak ada batas usia maksimum untuk kerja di Dapur MBG

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 22:47 WIB

Loker KAI Properti untuk penjaga pintu perlintasan, minimal SMA/SMK daftar online di sini

Kamis, 14 Mei 2026 - 19:10 WIB

Rugikan buruh, ini poin alasan Permenaker 7/2026 harus direvisi total

Kamis, 14 Mei 2026 - 17:51 WIB

Pengkaji Batik: Kada harus paham budaya dan dinamika industri lokal Sukabumi

Kamis, 14 Mei 2026 - 15:10 WIB

Rp4 triliun disiapkan untuk perbaikan 1.800 perlintasan KA di Pulau Jawa

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:44 WIB

Pemerintah Prabowo-Gibran cetak sejarah, nilai tukar Rupiah Rp17.500 terhadap Dolar

Berita Terbaru