Bupati Sukabumi akan Serahkan Besaran Kenaikan UMK kepada Pengusaha

- Redaksi

Rabu, 1 Desember 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Marwan Hamami di depan para buruh. l Eka Lesmana

Marwan Hamami di depan para buruh. l Eka Lesmana

sukabumiheadline.com l CIKOLE – Ribuan buruh dari pelbagai serikat pekerja yang ada di Kabupaten Sukabumi geruduk Gedung Pendopo Negara, di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Rabu (1/12/2021).

Massa buruh datang pada pukul 10.53 WIB, menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat. Mereka berasal dari Federasi Serikat Buruh Kehutanan Perkayuan dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN). Berita terkait: Ini Besaran UMK 2022 Rekomendasi Bupati Sukabumi

Dalam aksinya buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi. Pantauan sukabumiheadline.com di lokasi, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyebut tuntutan buruh tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

“Jadi hari ini para perwakilan serikat buruh ini menyampaikan beberapa tuntutan yang sepemikiran dengan kami. Memang wajar lah yang penting mereka tidak melakukan kondisi-kondisi atau aspirasi yang liar,” kata Marwan.

Namun demikian, Marwan menyebut apa yang dituntut para buruh sulit dipenuhi karena sesuai regulasi, PP 36 merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Terkait pembatalan Rekomendasi Bupati Sukabumi terkait kenaikan UMK sebesar 5%. Karenanya, Marwan membantah jika telah membatalkan rekomendasi tersebut. Berita terkait: Marwan Batalkan Rekomendasi UMK Sukabumi Naik, Buruh: Kami Di-PHP Bupati

Baca Juga :  Rumah Ambruk Terseret Sungai Cicatih Nagrak Sukabumi, Pemilik Tewas

“Dengan segala konsekuensi yang tentunya harus disikapi oleh kita karena seluruh pemerintahan kota dan kabupaten di seluruh Indonesia harus mengacu PP 36. Kita tidak menarik (rekomendasi-red) usulan kepada gubernur sebetulnya, tapi yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah mencari ruang yang bisa membantu meningkatkan penghasilan para buruh,” jelasnya.

Marwan juga berjanji akan memanggil para pengusaha asal Korea, Taiwan atau pengusaha lokal yang memiliki banyak karyawan. “Sama-sama kita serahkan kepada mereka dan diawasi, kita tidak ingin mem-plot harus naik berapa-berapanya tapi mereka,” tambah dia.

Berita Terkait

Ii, pria asal Pandeglang akhirnya ditangkap polisi di Kadudampit Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi: Hak Asasi Manusia adalah kebutuhan
Kali pertama di era Bupati Sukabumi Asep Japar, ini alasan Hari Juang Siliwangi 2025 ditunda
Peringatan Hari Juang Siliwangi 2025 di Sukabumi ditunda, PP: Penyimpangan sejarah, cacat administrasi
Pesan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Hakordia 2025: Satukan Aksi Basmi Korupsi
Setelah bertahun-tahun akhirnya jembatan gantung 80 meter di Sukabumi dibangun TNI
Kisah gadis belia asal Sukabumi ditipu bos RM sup kaki kambing, dipaksa prostitusi online
Hari Aids Sedunia 2025, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi: Perkuat kolaborasi

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 17:48 WIB

Ii, pria asal Pandeglang akhirnya ditangkap polisi di Kadudampit Sukabumi

Rabu, 10 Desember 2025 - 22:48 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi: Hak Asasi Manusia adalah kebutuhan

Rabu, 10 Desember 2025 - 19:10 WIB

Kali pertama di era Bupati Sukabumi Asep Japar, ini alasan Hari Juang Siliwangi 2025 ditunda

Rabu, 10 Desember 2025 - 16:06 WIB

Peringatan Hari Juang Siliwangi 2025 di Sukabumi ditunda, PP: Penyimpangan sejarah, cacat administrasi

Selasa, 9 Desember 2025 - 21:22 WIB

Pesan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Hakordia 2025: Satukan Aksi Basmi Korupsi

Berita Terbaru

Hukum

Resmi! Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil

Senin, 15 Des 2025 - 15:02 WIB

Unjuk rasa menolak pemukiman Israel di Tepi Barat. l Istimewa

Internasional

Pemukim Yahudi di Tepi Barat bertambah signifikan, PBB murka

Senin, 15 Des 2025 - 01:04 WIB