CSIS: Ekonomi sulit dan rakyat terluka picu demonstrasi

- Redaksi

Rabu, 3 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berujung ricuh, ini 11 tuntutan, demo mahasiswa Sukabumi - Ist

Berujung ricuh, ini 11 tuntutan, demo mahasiswa Sukabumi - Ist

sukabumiheadline.com – Researcher bagian ekonomi untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), mengungkap demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah Indonesia sebagai ekspresi keresahan sosial ekonomi dan kemarahan publik terhadap pemerintah.

Ekonomi CSIS, Deni Friawan, menjelaskan bahwa krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal menjadi akar dari gelombang demonstrasi.

Menurut Deni, masyarakat diminta membayar pajak, iuran, hingga menerima kebijakan efisiensi pemerintah. Namun di sisi lain, publik melihat tanda-tanda pemborosan, seperti penambahan jumlah kementerian dan lembaga, praktik rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat dan anggota DPR.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal. Karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh,” kata Deni dalam diskusi publik CSIS, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga :  Komnas HAM desak polisi lepas ratusan demonstran yang ditangkap

“Dalam teori ekonomi politik kita ketahui bahwa pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara,” lanjut dia.

Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi memang stabil di kisaran 5%, namun Deni menilai distribusinya semakin timpang karena bias pada sektor padat modal.

Gini ratio masih di angka 0,39, kelas menengah yang terus menurun, dan banyaknya masyarakat yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan.

“Kalau pakai standar Bank Dunia yang sekarang mungkin tingkat kemiskinannya lebih tinggi lagi. Belakangan ini tingkat inflasi umum itu rendah, tapi pada waktu tertentu tingkat volatile food sangat tinggi,” ujarnya.

“Misalnya hari ini harga beras itu kisaran Rp14.000 sampai Rp18.000, tengahnya misalnya Rp16.000 itu sangat-sangat membebani masyarakat,” imbuhnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, Deni menyoroti tingginya tingkat PHK dan pekerja informal yang tidak dapat menghasilkan pendapatan layak yang mampu mengimbangi biaya hidup.

Baca Juga :  Berujung ricuh, ini 11 tuntutan, demo mahasiswa Sukabumi

Di tengah berbagai beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah justru mencanangkan program-program mahal yang dinilai Deni masih tidak efektif untuk mendorong perekonomian.

Seperti salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp335 triliun dan anggaran belanja untuk pertahanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban Rp565 triliun mulai tahun depan.

“Jadi permasalahannya adalah secara ironis arah dari belanja negara justru juga tidak adil dan malah menambah luka. Belanja bantuan dan perlindungan sosial itu terus mengecil,” ujar Deni.

Menurut Deni, permasalahannya adalah bagaimana anggaran itu dibelanjakan dan pertanggungjawaban serta transparansinya itu masih tidak jelas hingga hari ini.

“Apakah dana-dana yang dikeluarkan itu untuk membeli alat-alat yang baik, yang proper dalam organisasi angkatan pertahanan kita, atau kepolisian kita, atau malah itu menjadi alat untuk memukul rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Berita Terkait

Menkeu Purbaya mau alihkan anggaran Makan Bergizi Gratis ke Bansos Beras 10 kg
Mengenal dua raksasa EPCIC bangun PLTP Salak Unit 7 Sukabumi
Cukai rokok ternyata sampai 57%, Menkeu Purbaya: Fir’aun lu!
Harta dan profil Purbaya Yudhi Sadewa: Menteri keuangan ke-30, urang Sunda yang ceplas-ceplos
Grup Sinarmas garap proyek geothermal, satu di Sukabumi nilai investasi Rp3,2 T
Punya skill di luar nalar, begini cara tuna netra di Sukabumi penuhi kebutuhan hidup
Selamat, tunjangan profesi guru non PNS naik jadi Rp2 juta per bulan
Wali Kota Sukabumi pajaki UMKM 5% dengan PB1, aktivis: dicekik pusat dan daerah

Berita Terkait

Senin, 22 September 2025 - 00:23 WIB

Mengenal dua raksasa EPCIC bangun PLTP Salak Unit 7 Sukabumi

Jumat, 19 September 2025 - 19:40 WIB

Cukai rokok ternyata sampai 57%, Menkeu Purbaya: Fir’aun lu!

Minggu, 14 September 2025 - 18:55 WIB

Harta dan profil Purbaya Yudhi Sadewa: Menteri keuangan ke-30, urang Sunda yang ceplas-ceplos

Rabu, 10 September 2025 - 17:21 WIB

Grup Sinarmas garap proyek geothermal, satu di Sukabumi nilai investasi Rp3,2 T

Rabu, 10 September 2025 - 02:04 WIB

Punya skill di luar nalar, begini cara tuna netra di Sukabumi penuhi kebutuhan hidup

Berita Terbaru

Ilustrasi e-voting atau electronic voting - Istimewa

Jawa Barat

Resmi, Pilkades Serentak di Sukabumi gunakan e-Voting

Selasa, 23 Sep 2025 - 14:25 WIB

Marsha Timothy - @marshatimothy

Hidayah

Kisah haru Marsha Timothy mantap memeluk Islam

Selasa, 23 Sep 2025 - 00:35 WIB