Enam Tuntutan Mahasiswa Bogor ke Istana

- Redaksi

Jumat, 8 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden. l Istimewa

Aksi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Peserta aksi ‘Bogor Menggugat Istana’ yang menggelar demonstrasi pada Jumat (8/4/2022) petang, menyampaikan enam tuntutannya ke perwakilan Istana Kepresidenan Bogor. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta Presiden RI merealisaikan petisi yang berisikan enam tuntutan dalam waktu 3×24 jam.

“Sudah kami sampaikan. Dengan tuntutan tersebut, kami berikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu 3×24 jam,” kata Koordinator BEM se-Bogor, Rizki Nuria Sury Altar, Jumat.

Rizki mengingatkan, jika sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut dari pihak Istana, maka pihaknya akan menindaklanjuti melalui audiensi. “Kita nanti tugaskan dari kasat untuk meminta keterangan ke pihak Istana,” imbuhnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun tuntutan yang diberikan kepada Presiden dan Pemerintah Pusat, disebutkan Rizki yaitu, menolak keras rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu, dan wacana tiga periode.

Dua, sambung dia, menuntut Presiden untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan wacana tiga periode.

“Tiga, kami menuntut dan mendesak segera kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Tuntutan keempat, disebutkan Rizki, menuntut dan mendesak Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN dengan mempertimbangan kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya

Kelima, lanjutnya, menuntut dan mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, dan memastikan keteesediaan BBM non subsidi bagi masyarakat Indonesia.

“Terakhir, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat,” ucap Rizki.

Sementara itu, perwakilan Istana Bogor yang ditunjuk menerima petisi dari para mahasiswa mengaku akan menyerahkan hal ini langsung ke pimpinannya.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah
Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat
Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL
Kemnaker siapkan SDM green jobs terampil
Kasus pencabulan pelajar SD, anggota TNI ditetapkan DPO, korban alami depresi
May Day 2026: Ini daftar janji Prabowo soal perlindungan pekerja
Kementerian Imipas: Online scam di Sukabumi diungkap tim intelijen, selective policy ditegakkan
Di Sukabumi Kakorlantas Polri pastikan kawal ribuan buruh peringati May Day ke Jakarta

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 20:51 WIB

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah

Jumat, 8 Mei 2026 - 23:07 WIB

Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:42 WIB

Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL

Rabu, 6 Mei 2026 - 10:00 WIB

Kemnaker siapkan SDM green jobs terampil

Senin, 4 Mei 2026 - 21:54 WIB

Kasus pencabulan pelajar SD, anggota TNI ditetapkan DPO, korban alami depresi

Berita Terbaru