Enam Tuntutan Mahasiswa Bogor ke Istana

- Redaksi

Jumat, 8 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden. l Istimewa

Aksi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Peserta aksi ‘Bogor Menggugat Istana’ yang menggelar demonstrasi pada Jumat (8/4/2022) petang, menyampaikan enam tuntutannya ke perwakilan Istana Kepresidenan Bogor. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta Presiden RI merealisaikan petisi yang berisikan enam tuntutan dalam waktu 3×24 jam.

“Sudah kami sampaikan. Dengan tuntutan tersebut, kami berikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu 3×24 jam,” kata Koordinator BEM se-Bogor, Rizki Nuria Sury Altar, Jumat.

Rizki mengingatkan, jika sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut dari pihak Istana, maka pihaknya akan menindaklanjuti melalui audiensi. “Kita nanti tugaskan dari kasat untuk meminta keterangan ke pihak Istana,” imbuhnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun tuntutan yang diberikan kepada Presiden dan Pemerintah Pusat, disebutkan Rizki yaitu, menolak keras rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu, dan wacana tiga periode.

Dua, sambung dia, menuntut Presiden untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan wacana tiga periode.

“Tiga, kami menuntut dan mendesak segera kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Tuntutan keempat, disebutkan Rizki, menuntut dan mendesak Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN dengan mempertimbangan kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya

Kelima, lanjutnya, menuntut dan mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, dan memastikan keteesediaan BBM non subsidi bagi masyarakat Indonesia.

“Terakhir, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat,” ucap Rizki.

Sementara itu, perwakilan Istana Bogor yang ditunjuk menerima petisi dari para mahasiswa mengaku akan menyerahkan hal ini langsung ke pimpinannya.

Berita Terkait

Pernah ribut soal bahasa Sunda, Asep Nana Mulyana jabat Wakil Jaksa Agung, Kuntadi Jampidsus
Profil Sudaryono, kader Partai Gerindra jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang mundur
Juli 2026 Sukabumi 4 kali digoyang gempa bumi, PT KAI ungkap pernyataan resmi
Heran, laporan keuangan BGN era Dadan dapat WTP BPK
Bandara Husein Sastranegara Bandung mulai aktif 17 Agustus, cek maskapai dan rute penerbangan
Program KDMK kerjasama dengan UI agar kepala desa naik kelas
Empat kali serang balik pengkritik, Prabowo: Silakan cari negara lain
Pemprov Jawa Barat akan perangi LGBTQ

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:42 WIB

Pernah ribut soal bahasa Sunda, Asep Nana Mulyana jabat Wakil Jaksa Agung, Kuntadi Jampidsus

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:57 WIB

Profil Sudaryono, kader Partai Gerindra jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang mundur

Senin, 20 Juli 2026 - 16:17 WIB

Juli 2026 Sukabumi 4 kali digoyang gempa bumi, PT KAI ungkap pernyataan resmi

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:18 WIB

Heran, laporan keuangan BGN era Dadan dapat WTP BPK

Kamis, 16 Juli 2026 - 23:59 WIB

Bandara Husein Sastranegara Bandung mulai aktif 17 Agustus, cek maskapai dan rute penerbangan

Berita Terbaru

Dia

Kenapa Lamine Yamal dan Keyne secara fisik berbeda?

Jumat, 24 Jul 2026 - 01:19 WIB