Enam Tuntutan Mahasiswa Bogor ke Istana

- Redaksi

Jumat, 8 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden. l Istimewa

Aksi mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Peserta aksi ‘Bogor Menggugat Istana’ yang menggelar demonstrasi pada Jumat (8/4/2022) petang, menyampaikan enam tuntutannya ke perwakilan Istana Kepresidenan Bogor. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta Presiden RI merealisaikan petisi yang berisikan enam tuntutan dalam waktu 3×24 jam.

“Sudah kami sampaikan. Dengan tuntutan tersebut, kami berikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi dalam waktu 3×24 jam,” kata Koordinator BEM se-Bogor, Rizki Nuria Sury Altar, Jumat.

Rizki mengingatkan, jika sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut dari pihak Istana, maka pihaknya akan menindaklanjuti melalui audiensi. “Kita nanti tugaskan dari kasat untuk meminta keterangan ke pihak Istana,” imbuhnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun tuntutan yang diberikan kepada Presiden dan Pemerintah Pusat, disebutkan Rizki yaitu, menolak keras rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan Pemilu, dan wacana tiga periode.

Dua, sambung dia, menuntut Presiden untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan wacana tiga periode.

“Tiga, kami menuntut dan mendesak segera kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Tuntutan keempat, disebutkan Rizki, menuntut dan mendesak Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN dengan mempertimbangan kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya

Kelima, lanjutnya, menuntut dan mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, dan memastikan keteesediaan BBM non subsidi bagi masyarakat Indonesia.

“Terakhir, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat,” ucap Rizki.

Sementara itu, perwakilan Istana Bogor yang ditunjuk menerima petisi dari para mahasiswa mengaku akan menyerahkan hal ini langsung ke pimpinannya.

Berita Terkait

Program KDMK kerjasama dengan UI agar kepala desa naik kelas
Empat kali serang balik pengkritik, Prabowo: Silakan cari negara lain
Pemprov Jawa Barat akan perangi LGBTQ
Jampidsus Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya
Warga Sukabumi wajib tahu, begini 3 cara mudah lapor jalan rusak secara online
Polisi ungkap 74 kg emas dan Dolar di rumah Jampidsus Febrie Adriansyah, LHKPN cuma Rp18 M
Warga Aceh patungan Rp1 miliar untuk bangun jembatan, Menteri PU: Terimakasih
Bukan Budi Utomo yang ini, TNI aktif dalam kasus korupsi MBG

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 02:25 WIB

Program KDMK kerjasama dengan UI agar kepala desa naik kelas

Selasa, 14 Juli 2026 - 02:07 WIB

Empat kali serang balik pengkritik, Prabowo: Silakan cari negara lain

Senin, 13 Juli 2026 - 09:07 WIB

Pemprov Jawa Barat akan perangi LGBTQ

Sabtu, 11 Juli 2026 - 05:02 WIB

Jampidsus Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:41 WIB

Warga Sukabumi wajib tahu, begini 3 cara mudah lapor jalan rusak secara online

Berita Terbaru

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Nasional

Program KDMK kerjasama dengan UI agar kepala desa naik kelas

Rabu, 15 Jul 2026 - 02:25 WIB